Wawancara 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Intoleransi Beragama Tanggung Jawab Presiden

Dari kantornya yang senyap dan teduh di lantai dua kampus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis-Suseno melepaskan surat elektronik yang menggegerkan jagat maya. Rabu tiga pekan lalu, profesor filsafat dan padri Yesuit itu menulis kepada The Appeal of Conscience Foundation (ACF). Berbasis di New York, ACF mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, serta dialog antarkepercayaan. Yayasan ini menganugerahkan World Statesman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—yang diterima Presiden pada 30 Mei lalu di New York.

Dalam surat elektronik tersebut, Magnis bertanya kepada ACF, apa motivasi mereka memberikan penghargaan itu: "Bagaimana bisa Anda memutuskan ini tanpa bertanya kepada rakyat Indonesia?" Ahli filsafat etika yang giat mengikuti problem hak asasi manusia serta dialog antarkepercayaan ini mengaku amat prihatin pada meningkatnya tindak kekerasan terhadap warga Ahmadiyah dan Syiah. Kasus Gereja Yasmin yang tak kunjung usai juga dicontohkan Magnis sebagai bukti bahwa tekanan pada kaum minoritas tak pernah selesai. Presiden, sebagai pemimpin rakyat Indonesia, menurut Magnis, tak meresponsnya dengan tanggung jawab sepadan. Maka, "Melalui keputusan pribadi, saya menulis surat itu," ujarnya kepada Tempo.

i

Dari kantornya yang senyap dan teduh di lantai dua kampus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis-Suseno melepaskan surat elektronik yang menggegerkan jagat maya. Rabu tiga pekan lalu, profesor filsafat dan padri Yesuit itu menulis kepada The Appeal of Conscience Foundation (ACF). Berbasis di New York, ACF mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, serta dialog antarkepercayaan. Yayasan ini menganugerahkan World Statesman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—yang diterima Presiden pada 30 Mei lalu di New York.

Dalam surat elektronik tersebut, Magnis bertanya kepada ACF, apa motivasi mereka memberikan penghargaan itu: "Bagaimana bisa Anda memutuskan ini tanpa bertanya kepada rakyat Indonesia?" Ahli filsafat etika yang giat mengikuti problem hak asasi manusia serta dialog antarkepercayaan ini mengaku amat prihatin pada meningkatnya tindak kekerasan terhadap warga Ahmadiyah dan Syiah. Kasus Gereja Yasmin yang tak kunjung usai juga dicontohkan Magnis sebagai bukti bahwa tekanan pada kaum minoritas tak pernah selesai. Presiden, sebagai pemimpin rakyat Indonesia, menurut Magnis, tak meresponsnya dengan tanggung jawab sepadan. Maka, "Melalui keputusan pribadi, saya menulis surat itu," ujarnya kepada Tempo.

Pro dan kontra serta-merta bermunculan dari dalam dan luar negeri. Di media sosial, muncul petisi yang mendesak ACF membatalkan penganugerahan itu. Sebaliknya, tak sedikit pula orang yang meradang oleh cercaan Magnis—terutama dari lingkar dalam Istana Negara. Lewat akun Twitter, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan umara, ulama, dan umat Islam di Indonesia secara umum sudah baik. "Mari lihat ke depan, tidak baik pimpinannya dicerca oleh yang nonmuslim FMS (Franz Magnis-Suseno)."


Magnis menilai reaksi keras terhadap suratnya adalah hal wajar. "Saya keras, mereka juga berhak keras," dia menegaskan. Kalimat-kalimat "amarah" dalam surat itu, menurut Magnis, bukan tanpa sebab. Dia mengakui situasi menjalankan kebebasan beragama di Indonesia cukup baik. Tapi kondisi baik ini bakal terancam jika pembiaran terhadap kekerasan dalam kehidupan beragama—yang sudah terjadi—terus berjalan.

162406437685

Rabu pekan lalu, Romo Magnis—sebutan dia sehari-hari—menerima wartawan Tempo Hermien Y. Kleden, Agoeng Wijaya, dan Maria Rita Hasugian serta fotografer Aditya Noviansyah untuk suatu wawancara khusus di kampus STF Driyarkara, Jakarta Pusat. Selama hampir dua jam wawancara, Magnis—yang telah lama menjadi warga negara Indonesia—menjawab pertanyaan Tempo dalam bahasa Indonesia yang amat fasih, tanpa kehilangan aksen Jerman, tanah kelahirannya.

Apa sebetulnya alasan Anda menulis surat protes kepada The Appeal of Conscience Foundation?

Saya marah betul kepada yayasan itu. Saya merasa tersinggung karena mereka memberikan anugerah tanpa memperhatikan keadaan di sini. Seakan-akan mereka mengatakan kebebasan suara hati dan toleransi beragama di Indonesia semuanya bagus dan pantas diberi suatu award. Rupa-rupanya mereka sama sekali tidak bertanya kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kebebasan beragama di Indonesia. Itu seperti tetes air yang membuat ember saya meluber.

Dari mana Anda tahu mereka tidak mencari informasi sebelum memberi anugerah kepada Presiden?

Banyak organisasi yang seharusnya dirujuk pendapatnya tidak dikontak sama sekali. Setara Institute, misalnya, menurut saya harus menjadi salah satu narasumber. Begitu pula berbagai lembaga swadaya masyarakat antar-agama lain, seperti Interfidei.

Anda berkomunikasi dengan siapa saja sebelum menulis surat?

Dalam berbagai pertukaran e-mail, banyak pihak mengeluh dan mempertanyakan rencana ACF. Bagi saya, buat apa hanya mengomel? Maka saya tulis surat protes.

Mengapa Anda tak mengajak kawan-kawan LSM atau tokoh lain agar gaung protes bisa lebih besar?

Saya justru berpikir sebaliknya. Ini keputusan pribadi, dan saya tak mau membuatnya menjadi semacam kampanye. Bahkan saya menolak menandatangani petisi-petisi yang belakangan berputar untuk menolak penganugerahan tersebut.

Jika surat itu bersifat pribadi, kok bisa tersebar ke publik menjadi surat terbuka?

Saya mendapat alamat yayasan tersebut dari seseorang. Kepada dia, saya mengirimkan salinan surat. Dia bertanya apakah boleh surat itu dikirim kepada orang lain. Saya memperbolehkannya.

Anda menulis surat tersebut sebagai siapa? Guru besar, filsuf, rohaniwan, atau pemerhati hak asasi manusia?

Sebagai warga negara Indonesia yang prihatin terhadap situasi intoleransi di negeri kita yang terus bertambah, yang prihatin kepada pemerintah yang membiarkannya. Pemerintah di sini adalah Presiden. Dia kepala negara sekaligus eksekutif tertinggi. Apa pun yang terjadi di sini merupakan tanggung jawab eksekutif tertinggi negara ini.

Mengapa Anda tidak mengirim surat kritik kepada Presiden Yudhoyono?

Saya tidak mau menulis surat kepada Presiden. Saya juga menolak menanggapi­ apakah Presiden sebaiknya menerima atau tidak. Inti surat saya adalah ini: kritik keras kepada Presiden.

Kok, Anda berani menyebutkan, selama delapan setengah tahun berkuasa, Yudhoyono tak pernah sekali pun meminta rakyat Indonesia menghormati kaum minoritas?

Saya tidak ingat pernah mendengar Presiden mengatakannya, terutama pada hal Ahmadiyah dan Syiah. Saya tidak pernah mengingat dia mengatakan orang Ahmadiyah dan Syiah bangsa kita, sehingga mari kita jamin rasa aman mereka.

Komentar Anda tentang pro-kontra yang muncul?

Saya terheran-heran bahwa dampaknya begitu besar. Tapi, seandainya saya harus menulis surat itu sekali lagi, isinya lebih-kurang akan sama.

Kesan banyak orang, nada surat Anda amat emosional. Padahal hadiah ini toh tidak sekelas Nobel atau bahkan Ramon Magsaysay….

Tentu saja bahasa saya keras. Karena kritik ini untuk lembaga di luar negeri, saya merasa harus berbicara blakblakan.

Komentar Anda terhadap reaksi Sekretaris Kabinet Dipo Alam, yang dalam akun Twitter menyebut Anda nonmuslim?

Tentu saja saya berharap persoalan agama tak disebut dalam tanggapannya. Secara tidak langsung ini bisa dilihat sebagai ancaman. Tanggapan-tanggapan lain saya nilai wajar saja. Karena saya keras, mereka juga berhak keras.

Kami dengar ada orang di lingkar dalam Istana yang mendatangi Anda menyusul publikasi surat ini?

Tidak ada orang Istana. Ada seseorang dari Kementerian Pertahanan yang menghubungi saya, tapi hanya ingin tahu latar belakang surat itu. Saya tidak mendapat pesan apa pun dan saya menghargainya.

Apakah ada konfirmasi bahwa ACF telah menerima surat Anda?

Saya belum mendapat informasi sama sekali dan saya tak berharap mereka akan menjawabnya. Belakangan saya dengar dalam yayasan ini duduk bermacam orang penting, bahkan ada kardinal Katolik. Andai sebelum menulis surat saya tahu yayasan ini bergengsi di Amerika Serikat, mungkin isi surat saya akan lebih keras.

l l l

Sebenarnya substansi surat itu tak berbeda dengan apa yang sering Anda nyatakan dalam seminar ataupun artikel, yakni intoleransi beragama. Mengapa isu ini penting sekali bagi Anda?

Kebebasan beragama adalah satu dari tiga poin terpenting dalam hak asasi manusia. Menurut saya, negara beradab pascatradisional harus menjamin kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan pemerintahan demokratis serta berfokus pada keadilan sosial. Semua itu saling terkait, sehingga toleransi beragama amat penting.

Latar belakang Anda sebagai padri mempengaruhi prioritas Anda terhadap kebebasan beragama?

Bagi saya, persoalan ini berkaitan dengan kebebasan bersuara hati yang sebetulnya adalah saudara kembar dari kebebasan beragama. Kebebasan merupakan inti penghormatan terhadap martabat seseorang. Di alam suara hati itulah hadir panggilan mutlak yang, disadari atau tidak, merupakan panggilan ilahiah dari Tuhan.

Maksud Anda, manusia wajib menaati suara hati?

Ya. Seseorang tak boleh dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan suara hatinya. Seseorang harus dihor­mati bila bertindak sesuai dengan suara hatinya sejauh dia tak melanggar hak orang lain. Jika saya merasa suara hati memanggil agar melempar batu ke toko porno di Eropa, saya tidak berhak menuntut apabila negara menindak saya.

Bagaimana mengaitkan suara hati dan kebebasan beragama?

Kebebasan beragama justru kebebasan untuk tak dipaksa mengikuti atau melepaskan suatu keyakinan. Kita tidak menghormati seseorang jika kita mengancam dia dalam menjalankan keyakinannya.

Bisa tolong rumuskan dengan singkat intisari protes Anda kepada ACF?

Negara dan pemerintah tidak cukup melindungi sebagaimana seharusnya. Tentu saja pemerintah tidak sama sekali membiarkan adanya pelanggaran. Tapi hal-hal yang saya sebut singkat dalam surat saya adalah contoh ketika negara ini tidak memberi perlindungan sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar.

Kesannya, kok, memprihatinkan betul kondisi beragama di negara kita? Padahal kan tidak demikian?

Saya tidak mengatakan kebebasan beragama di negara ini dalam kondisi gawat. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu mengatakan sekitar 95 persen umat minoritas, misalnya umat kristiani, dapat hidup, bekerja, berkomunikasi, dan beribadat secara bebas. Ketika terjadi kasus penutupan Gereja Yasmin di Bogor, banyak gereja dan umat di kota tersebut tak mengalami permasalahan dalam beribadah.

Mengapa negara atau presiden yang harus bertanggung jawab? Bukankah berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama selama ini disebabkan oleh hubungan antar atau intra-umat?

Karena masalah saat ini bukan lagi terletak pada hubungan antar-umat beragama, melainkan pada negara yang tak menjalankan tugasnya.

Bisa beri contoh konkret?

Umat Katolik atau Protestan, misalnya, bisa membangun hubungan baik selama 15 tahun terakhir dengan umat Islam di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pengalaman kami menunjukkan umat Islam mainstream sebetulnya toleran, memberi perlindungan, serta memberi perhatian kepada minoritas.

Kekerasan terhadap kaum Syiah dan Ahmadiyah apakah tidak mencerminkan kekerasan intra-umat, dalam pandangan Anda?

Saya mendengar dari banyak kawan muslim bahwa mereka juga menyesalkan negara tidak cukup tegas mencegah kekerasan itu. Tentu saja mereka menolak Syiah dan Ahmadiyah dari sudut keagamaan. Tapi mereka juga menolak aksi kekerasan. Jadi protes saya adalah kepada negara yang tak sepenuhnya menjalankan tugasnya.

Apa saja tugas pemerintah yang Anda sebut tak sepenuhnya dijalankan di Indonesia?

Negara wajib menciptakan zero tolerance­ atau tak menoleransi sama sekali aksi kekerasan apa pun. Pemerintah harus menjamin kebebasan kelompok kecil dari ancaman-ancaman lokal, dan mendidik masyarakat.

Bukankah secara umum kondisi kebebasan beragama di Indonesia lebih baik bila dibandingkan dengan sejumlah negara lain, setidaknya di Asia?

Secara nasional, situasinya memang aman dan nyaman. Tapi kita seperti berada di lereng licin. Kalau tidak hati-hati, kita akan terjerumus ke permasalahan. Situasi yang baik sekarang ini akan terancam jika pembiaran terhadap kekerasan dalam kehidupan beragama terus berjalan.

Apa dampaknya jika kekerasan dalam kehidupan beragama tidak diatasi?

Saya pernah berada di Pakistan pada 1969 dalam perjalanan pulang ke Jerman dari Indonesia. Selama lima hari empat malam saya tinggal di rumah para anggota Yesuit. Tak satu pun dari mereka melarang saya berjalan-jalan di Lahore atau sekadar berpesan agar berhati-hati. Lahore aman total. Kota itu sangat islami dan saya sedikit pun tak merasa khawatir. Sekarang? Setiap bulan warga Syiah di Pakistan terbunuh karena konflik sektarian.

Dan Anda khawatir kondisi serupa bisa melanda Indonesia?

Di Indonesia sekarang sudah ada orang yang nyawanya diancam, tidak bisa pulang ke kampungnya, bahkan dibunuh karena keyakinan mereka. Pertanyaan saya: ke manakah kita nanti? Hukum seharusnya dijalankan. Kalau the rule of law disabotase, yang berlaku adalah rule of muscle. Kondisi itulah yang sekarang populer disebut dengan istilah negara preman. l

Franz Magnis-Suseno
Tempat dan tanggal lahir: Eckersdorf, Jerman, 26 Mei 1936 Pendidikan: Guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara | Doktor filsafat University of Munich, Jerman | Akademi Filsafat Pullach, Jerman | Institut Filsafat Teologi, Yogyakarta Jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Driyarkara, Jakarta l Rektor STF Driyarkara l Direktur Pascasarjana STF Driyarkara l Dosen tamu Geschwister Scholl Institut, University of Munich l Dosen tamu Philosophische Hochschule Munich l Dosen tamu Fakultas Teologi University of Innsbruck, Austria l Guru agama SMA Kolese Kanisius, Jakarta Anugerah: Habibie Award 2010 l Doktor kehormatan bidang teologi dari Universitas Luzern, Swiss (2002)

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162406437685



Wawancara 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.