Wawancara 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto:
Kasus Angie Hanya Serpihan Kecil

Berkali-kali Bambang Widjojanto melongok ke personal computer di sisi kanan meja kerjanya. Di layar, terpampang semua ruangan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Wakil Ketua KPK itu menggeser tetikus komputernya untuk mengecek hingga ke pintu depan ruang tahanan. Saat ini, di dalam ruangan itu hanya ada dua penghuni: Angelina Sondakh dan Mindo Rosalina Manulang. Bagi Bambang, dua wanita yang beberapa bulan terakhir menyedot perhatian media itu hanyalah "serpihan kecil". Masih banyak urusan KPK yang tak kalah penting, meski tak melibatkan nama-nama besar.

i

Berkali-kali Bambang Widjojanto melongok ke personal computer di sisi kanan meja kerjanya. Di layar, terpampang semua ruangan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Wakil Ketua KPK itu menggeser tetikus komputernya untuk mengecek hingga ke pintu depan ruang tahanan. Saat ini, di dalam ruangan itu hanya ada dua penghuni: Angelina Sondakh dan Mindo Rosalina Manulang. Bagi Bambang, dua wanita yang beberapa bulan terakhir menyedot perhatian media itu hanyalah "serpihan kecil". Masih banyak urusan KPK yang tak kalah penting, meski tak melibatkan nama-nama besar.

BW—panggilan akrab Bambang—adalah orang lama dengan pengalaman panjang di ranah hukum Indonesia. Dia mendirikan banyak organisasi penting dalam bidang penegakan hukum, seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Bambang juga aktif dalam sejumlah program pemerintah, dari menjadi anggota Panitia Seleksi Komisi Kejaksaan Agung pada 2005 hingga menjadi tenaga ahli Kejaksaan Agung RI Bidang Pembaruan Kejaksaan—tugas yang ditunaikannya pada 2009.

Semua jabatan dan pengalaman itu tampaknya tak mengubah pria 52 tahun yang meraih Kennedy Human Rights Award pada 1993 ini. Dia masih naik kereta dari rumahnya di Depok, Jawa Barat, walau tidak bisa rutin. Dan ia tak memerlukan "kecanggihan" tampilan walau kini punya jabatan penting: BW mudah dikenali dari baju-baju batiknya yang sederhana.


Wartawan Tempo Andari Karina Anom, Setri Yasra, Bagja Hidayat, Anton Aprianto, dan Anton Septian menemui Wakil Ketua KPK ini pada Rabu pekan lalu. Wawancara terhenti sejenak pada saat azan magrib. Rupanya, ia berpuasa pada hari itu. BW menyeruput teh manis dan mengunyah dua butir kurma untuk membatalkan puasanya, lalu melanjutkan perbincangan.

Apakah penahanan Angelina Sondakh dipercepat karena desakan publik?

Jangan dibilang kami ngegas, mempercepat, atau apalah. Saat ini kami sedang mengerjakan (penyelidikan kasus Angie). Angie hanya serpihan kecil. Jangan itu terus yang digede-gedein.

Bukankah detail kasus dan siapa saja yang diduga terlibat sudah terang dibeberkan di media?

Kami memang mendapat banyak informasi. Ada yang sahih, ada yang abal-abal, maka kami harus melalui proses panjang ini. Kami dituntut cepat dan akurat, jadi janganlah kami didorong-dorong.

Apa pertimbangan KPK menawari Angie menjadi justice collaborator atau whistle-blower?

Kami tidak pernah menawarkan. Pernyataan itu muncul di media karena saya menjawab pertanyaan wartawan. Saya ditanya apakah tahanan KPK bisa menjadi justice collaborator. Saya jawab, semua orang bisa. Lalu wartawan tanya lagi: termasuk Angie? Saya bilang, Angie termasuk semua orang, kan? Besoknya muncul berita: KPK menawari Angie jadi justice collaborator.

Jadi, Angie tidak akan dijadikan justice collaborator?

Angie adalah salah satu pintu masuk. Nanti, setelah pemeriksaan Angie selesai, baru kita lihat siapa lagi yang terlibat. Tapi, kalau kita lihat lapisan-lapisannya, kan sudah tergambar. Ingat, terdakwa punya hak ingkar. Jangan sekali-kali hanya mengandalkan keterangan terdakwa untuk merumuskan dakwaan. Celaka kita. Maka, dalam kasus ini, kami tidak hanya mendengar Angie, tapi juga banyak yang lain.

Apa lagi jalan masuk yang ditempuh KPK untuk menuntaskan kasus ini?

Saat ini KPK sedang mempelajari apa yang disebut gatekeeper. Pengacara dan pialang bisa terkena hukuman, seperti yang sudah dilakukan di beberapa negara maju. Selama ini, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang hanya bisa menyentuh mereka yang placing (menyimpan) dan layering (menyembunyikan) uang korupsi. Tapi masih ada orang-orang yang berlindung di balik profesionalisme, seperti pengacara dan pialang. Nanti kami akan mengejar sampai ke mereka.

Apakah KPK akan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Angelina Sondakh, seperti halnya terhadap Wa Ode Nurhayati (anggota Partai Amanat Nasional, tersangka kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah 2010)?

Semua kemungkinan celah hukum bisa diberlakukan. Ada tiga undang-undang yang membolehkan KPK masuk ke kasus pencucian uang, yaitu UU Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8/2010, UU Antikorupsi Nomor 46/2009, dan UU KPK Nomor 30/2002. Sebelumnya, KPK tidak boleh masuk (dalam kasus pencucian uang). Kami mulai menggenjotnya pada 2012.

Apakah penerapan pasal pencucian uang ini untuk memicu efek jera?

Selama ini lembaga pemasyarakatan belum menimbulkan efek jera. Orang yang datang ke sana bisa memilih sel yang mana. Bagaimana bisa jera? Dalam (penanganan) pencucian uang, kami kombinasikan UU Tindak Pidana Korupsi yang follow the suspect dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang follow the money. Kami gabungkan keduanya. Hasil transfer, kliring, semua bisa kena. UU Tipikor adalah satu-satunya undang-undang yang mengenakan hukuman pidana dan denda.

Apa saja kesulitan KPK menangani kasus yang melibatkan petinggi Partai Demokrat?

Jangan bilang kesulitan. Tim kami tidak punya pilihan lain. Dengan material dan sumber daya yang ada, kami harus tetap bergerak. Tak boleh lagi berpikir kondisinya kurang ini dan itu. Bahkan, jika tak ada penambahan dana, pegawai, ataugedung baru, sumber daya KPK yang ada harus dioptimalisasi dan dieksploitasi sampai ke batas maksimum, kalau perlu menembus batas.

Menembus batas seperti apa?

Pada awal-awal kami di KPK, ada tekanan yang luar biasa dari luar. Pertama, sebelum kami masuk, sudah ada tuntutan publik untuk menyelesaikan kasus ini dan itu. Kedua, banyak orang ingin datang ke KPK. Sehari bisa ada dua-tiga demo. Menerima mereka juga butuh waktu. Ketiga, KPK menjadi rujukan internasional. Tatkala pimpinan masih membangun soliditas, kami dianggap berjanji-janji melulu.

Apa pangkal ketidaksolidan pimpinan KPK di awal?

Ini problem biasa dalam organisasi. Kami berasal dari latar belakang pengalaman berbeda. Saya, Abraham, dan Pak Zul tak pernah ketemu selama ini, hanya sekadar tahu. Saya praktis hanya bersentuhan dengan Pak Pandu karena sama-sama di Komisi Kepolisian Nasional. Abraham bilang kami semua striker. Tidak juga sih, tapi ini satu metafora yang bagus. Isu perpecahan muncul ketika ada ketidaksepahaman di antara pimpinan, bahkan sampai ada isu gebrak-gebrakan meja segala. Kalau mau jujur, yang disebut ketidaksepahaman adalah debat dan diskusi. Dibanding waktu saya di LBH, berdebat di sini sih tergolong sopan.

Debat tentang apa, misalnya?

Tindakan pro justicia haruslah melalui forum ekspose yang dihadiri seluruh pimpinan. Dalam forum ini, kami melakukan diskusi intensif, termasuk untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik). Dengan surat ini, kami sah memanggil atau menahan orang. Di sini kami banyak berdebat.

Tapi KPK dipersoalkan tidak mengeluarkan surat perintah penyidikan sebelum menahan Angie….

Saya tidak mau masuk ke soal ini, saya ingin one step ahead. Yang sudah berlalu biarlah menjadi bagian dari proses. Mohon ini dilihat secara keseluruhan. Anda tidak bisa mengukur KPK hanya dari kasus Angie. Itu kekecilan dan agak menghina KPK.

Mengapa menghina?

Karena banyak yang sudah kami lakukan (di luar kasus Angie). Kalau Anda lihat data bulan Januari sampai Maret 2012, jumlah penyidikan dan penyelidikan KPK tinggi angkanya, sekitar 30. Jumlah penyidikan setengahnya. Jadi, media dan publik hanya berfokus pada beberapa kasus tertentu, tapi tidak pada seluruh kasus yang ditangani KPK. (Harap diingat,) KPK tak hanya bermain di pemberantasan korupsi, tapi juga membangunsistem integritas.

KPK mengajukan permohonan banding untuk—lima tahun—vonis Nazaruddin. Pertimbangannya?

Ketentuan umum di KPK, kalau vonisnya dua pertiga tuntutan, itu oke. Tapi, dalam kasus Nazaruddin, yang dijadikan dasar pengambilan putusan adalah Nazaruddin seolah pasif. Padahal menurut KPK tidak. Dia betul pemilik Grup Permai, jadi dia amat aktif (membuka peluang korupsi). Jika dia dianggap aktif, dia bisa kena hukuman maksimal 20 tahun. Kalau memakai pasal yang sekarang (dia dianggap pasif), hukuman maksimal hanya 5 tahun.

Mengapa perbedaan penerapan pasal yang dipakai hakim di pengadilan menjadi masalah besar bagi KPK?

Karena undang-undang dibuat untuk memudahkan proses pembuktian, tapi (ada) penegak hukum yang tidak mau menggunakannya.

Apa saja isu besar penanganan korupsi di Indonesia?

Kita (Indonesia) tidak punya national interest. Amerika punya national interest: gandum, susu. Jangan sentuh gandum dan susu Amerika karena dilindungi habis-habisan. Jangan sentuh bank dan jasa keuangan Singapura karena itu national interest dia.

Dalam konteks itu, bagaimana KPK menentukan prioritas?

Kami prioritaskan sektor (yang menyangkut) national interest, yaitu pertanian dan ketahanan energi. Dari pengalaman selama ini, KPK banyak menyentuh kasus dari masalah itu.

Bagaimana dengan kasus-kasus korupsi?

Prioritas KPK saat ini adalah di penerimaan pajak. Sebab, penerimaan pajak sekarang sudah 78 persen. Tahun lalu APBN kita Rp 700 triliun, sekarang sudah Rp 1.331 triliun. Meski (soal penerimaan pajak) bukan wewenang KPK, kami bisa mendorong proses itu.

Apakah KPK mendapat tekanan karena "mengobrak-abrik" Partai Demokrat?

Kami menganggapnya tantangan, bukan tekanan, ha-ha-ha.... Kami ingin berfokus pada penanganan kasus. Kalaupun kami dipanggil DPR, seharusnya bukan pada penanganan kasus, tapi pada kebijakan penegakan hukum. Kalau dipanggil untukpenanganan kasus, itu namanya intervensi. Kami ingin memproporsionalkan pola hubungan kerja kami dengan DPR. Mereka bukan musuh, tapi partner kami memberantas korupsi.

Bambang Widjojanto
Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 18 Oktober 1959

Pendidikan:

  • S-2 di School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, 2000
  • S-3 Doktor Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009

    Karier:

  • Direktur LBH Jayapura, 1986-1993
  • Direktur Operasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 1993-1995
  • Ketua Dewan Pengurus YLBHI, 1995-2000
  • Salah satu pendiri Konsorsium Reformasi Hukuman Nasional (KRHN), ICW, Kontras
  • Wakil Ketua KPK (2011-sekarang)
    161862726579


    Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161862726579



  • Wawancara 1/1

    Sebelumnya Selanjutnya