Kolom 2/6

Sebelumnya Selanjutnya
text

Uncle GATT-Murdoch dan pers kita

Media massa dan sektor perbankan masuk dalam persetujuan GATT. konsekwensinya, bidang ini harus terbuka untuk penanaman modal asing. pemerintah harus siap menghadapi liberalisasi sektor media massa.

i
RAJA pers kelas global Rupert Murdoch baru saja berkunjung ke Jakarta. Ia meneken persetujuan pemasaran lima channel cable dan commercial TV dengan Peter Gontha, bos RCTI. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Joop Ave pun mengatakan bahwa sudah tiba saatnya media massa Indonesia bekerja sama dengan investor dan kekuatan media global. Di India, The Financial Times akan bekerja sama dengan penerbit lokal menerbitkan The Financial Times edisi India. Suatu terobosan ajaib mengingat media massa, khususnya pers, selama ini dianggap produk politik yang biasanya tabu dan diharamkan bagi modal asing. Prancis sendiri masih berhasil memveto masuknya film dan sinetron dalam GATT walaupun Jack Valenti, ketua American Motion Pictures Association, mencoba memaksakan dalam perundingan tiga hari tiga malam menjelang pengesahan GATT Putaran Uruguay 15 Desember 1993. Dengan alasan bahwa suatu negara berhak melindungi dan memelihara produk kultural seperti itu, Prancis berhasil membendung langkah Amerika Serikat memasukkan film dan sinetron sebagai komoditi mirip bawang putih atau setrika. Tapi dengan kesukarelaan India untuk menerima patungan The Financial Times edisi India, dan persetujuan Gontha-Murdoch, batasan antara produk kultural dan produk komersial menjadi kabur. Bahkan kecenderungan untuk memberlakukan pers sebagai bagian dari komoditi yang harus tunduk kepada GATT semakin kuat. Jika media massa dan sektor jasa lain seperti perbankan dan akuntansi sudah dimasukkan dalam persetujuan GATT, konsekuensinya adalah sektor ini harus dibuka untuk modal asing. Dalam jangka waktu lima tahun untuk negara berkembang seperti Indonesia, memang tak boleh ada diskriminasi perlakuan terhadap penanaman modal asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN). Suatu klausul yang disebut "national treatment" harus berlaku untuk semua investor, pengusaha, dan pemberi jasa untuk bisa beroperasi melintasi batas negara tanpa diskriminasi atas dasar asal-usul status kewarganegaraan permodalan bisnis itu. Di Indonesia, liberalisasi media elektronik tampaknya merupakan satu terobosan yang mulanya seperti lubang sempit untuk ventilasi cahaya yang sumpek di ruang tertutup. Tapi RCTI, yang dimiliki oleh Bimantara, justru merupakan sumber demokratisasi yang luar biasa, penggugah inspirasi dan penyambung aspirasi massa secara efektif. RCTI tak sekadar memudarkan monopoli TVRI yang bergaya birokrat, humas, monoton, otoriter, dan nondemokratis. RCTI justru bisa menciptakan kondisi dialog, diskusi, kebebasan mimbar, perbedaan pendapat melalui forum panel yang berbobot, populer, dan menjadi wahana demokrasi. Saya benar-benar melihat the invisible hand, bukan dari Adam Smith, tapi tangan ajaib yang membangun lembaga politik, lembaga demokrasi tumbuh dari jaringan RCTI. Demikian pula tayangan CNN, yang dulu via antena parabola dan kelak via dekoder akan menjadi bagian dari semacam jaringan cable TV PT Malinkal, jelas merupakan terobosan keterbukaan informasi yang tak bisa disensor lagi oleh aparat Departemen Penerangan. Sistem politik Indonesia, yang selama satu generasi dibina dan diatur dengan monolitis, satu pusat kekuasaan dan satu hierarki birokrasi paternalis, justru didobrak secara tak langsung oleh kepentingan "komersial" dari kelompok bisnis keluarga yang datang dari pusat kekuasaan itu sendiri. Ini berlawanan dengan teori yang pernah saya kemukakan ketika pers Indonesia dimasuki oleh konglomerat. Ketika itu saya khawatir akan merosotnya derajat pers Indonesia dari watchdog menjadi humas. Dalam konteks itu, di luar dugaan, RCTI justru mampu menjadi kekuatan demokratisator yang jauh lebih efektif ketimbang unjuk rasa, LSM, dan bahkan orsospol. Menurut saya, Pak Harto sebagai demokrat telah mengizinkan putranya Bambang Trihatmojo mendirikan satu stasiun TV yang berfungsi sebagai lembaga pengumpul, penyaring, penyalur, peredam, dan pengoreksi birokrasi yang secara politis dipimpin oleh Pak Harto sendiri sebagai mandataris. RCTI berperanan mirip "the fourth estate" dari sistem demokrasi Indonesia ketika lembaga DPR dan media cetak macet. Gelombang keterbukaan informasi dan komunikasi media elektronik via CNN dan RCTI serta arus media cetak asing sudah tak terbendung lagi. Hanya selapis peraturan lagi yang menghadang masuknya modal asing ke sektor pers (media cetak) dan sangat rawan untuk dijadikan sasaran GATT tahap selanjutnya. Dengan contoh India itu, kiranya benteng negara berkembang di GATT akan rapuh dalam mempertahankan argumen bahwa pers sebagai produk kultural politik dan bukan komoditi komersial. Jika RCTI sudah masuk bursa di BEJ, semakin tak ada alasan lagi untuk menempatkan media massa sebagai kategori spesial, produk kultural, dll. Sebagai emiten, RCTI akan berstatus sama dengan pabrik semen, pabrik tepung, pabrik mi, tekstil, makanan ayam, dan lain-lain -- pendeknya, sebagai perusahaan yang menghasilkan dan menjual jasa komersial. Desakan demokratisasi media elektronik dan media massa (tuntutan GATT) tak mungkin dihindari oleh Indonesia. Siap atau tidak, Departemen Penerangan, PWI, SPS, dan elite politik Indonesia harus menghadapi tantangan perubahan mendasar liberalisasi sektor media massa, baik oleh komersialisme gaya Gontha-Murdoch maupun institusi GATT.

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162092365960



Kolom 2/6

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.