Opini 2/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Lahan Basah Patroli Laut

Sejumlah lembaga menolak rancangan peraturan pemerintah tentang keamanan laut. Ego sektoral yang membuka peluang pungutan liar.

i Lahan Basah Patroli Laut
Lahan Basah Patroli Laut
  • Rancangan peraturan pemerintah tentang keamanan laut tak kunjung disahkan. .
  • Aturan ini akan menjadi payung bagaimana patroli laut kita lebih rapi.
  • Polisi, Bea-Cukai, dan TNI Angkatan Laut khawatir kewenangan mereka rontok. .

PEMERINTAH tak perlu ragu menerbitkan peraturan tentang penegakan hukum dan keamanan laut. Selain untuk mengkoordinasi berbagai lembaga dalam menjaga perairan Indonesia, aturan ini dibutuhkan untuk memberantas praktik pungutan liar di laut.

Ada enam lembaga, termasuk Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang memiliki kewenangan berpatroli di laut. Sejauh ini patroli berjalan sendiri-sendiri dan tak terkoordinasi. Penempatan armada tak optimal karena k

...

Silahkan berlangganan untuk membaca keseluruhan artikel ini.

Mulai dari

Rp. 58.000*/Bulan

Akses tak terbatas di situs web dan mobile Tempo

Aplikasi Tempo Media di Android dan iPhone

Podcast, video dokumenter dan newsletter

Arsip semua berita Majalah Tempo sejak terbit 1971 dan Koran Tempo sejak edisi perdana 2001

Register di sini untuk mendapatkan 2 artikel premium gratis. Jika sudah berlangganan, silakan login


Reporter Tempo


Keamanan Laut RPP Bakamla Bakamla TNI AL Kepolisian RI

Opini 2/4

Sebelumnya Selanjutnya

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.