TINDAKAN polisi menangkap dan menjadikan tersangka mereka yang mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja adalah wujud buruknya demokrasi di Indonesia. Konstitusi negara ini secara tegas menyebutkan kebebasan berpendapat dan berserikat merupakan hak dasar warga negara. Pendapat dan pikiran bukanlah laku kriminal yang dapat dipidanakan.
Selain menangkap para aktivis buruh penentang Undang-Undang Cipta Kerja, Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI menciduk aktivis dan pengurus Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Polisi antara lain menjerat mereka dengan pasal penyebaran ujaran kebencian dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Juga pasal provokasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Menelisik para pelaku, polisi menerobos ruang privat dengan menyadap percakapan di grup-grup WhatsApp lalu menjadikannya sebagai alat bukti. Polisi menuding ujaran mereka di media sosial dan percakapan pesan pendek tersebut telah memicu kerusuhan dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah.
Tudingan itu jelas berlebihan. Mahkamah Konstitusi pada 2009 telah mengubah Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghasutan dari delik formil menjadi delik materiil. Dengan perubahan itu, polisi tidak serta-merta dapat menangkap orang yang dituding menghasut. Seseorang baru dapat dipidana bila ujarannya terbukti berdampak pada tindak pidana lain, seperti kerusuhan dan perbuatan anarki.
Tak dapat disangkal, dalam mengkritik pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin, para pendukung KAMI kerap mengusung isu sektarian. Dalam berbagai kesempatan, mereka membangkitkan hantu Partai Komunis Indonesia, bersikap anti-Cina, dan mengumbar pernyataan intoleran terhadap kelompok minoritas.
Tapi tindak intoleran tidak boleh dilawan dengan sikap intoleran pula. Polisi tidak boleh menciduk orang karena pendapatnya—sebodoh apa pun pendapat yang dilontarkan itu. Hukum tidak bisa melarang orang berpikir. Niat tak dapat dihukum sebelum ia diwujudkan dalam tindak pidana.
Pemerintah boleh curiga bahwa KAMI akan dipakai segelintir orang untuk mencapai kepentingan politik jangka pendek. Sejumlah tokoh KAMI memang punya rekam jejak yang memperkuat kecurigaan itu. Tapi, sampai hal itu benar-benar bisa dibuktikan, KAMI harus dilihat sebagai organisasi kemasyarakatan yang dilindungi undang-undang.
Sikap reaktif sebagian pendukung Jokowi terhadap keberadaan KAMI patut disayangkan. Pendirian organisasi Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) dicemaskan dapat memancing bentrok antarpendukung di lapangan. KITA disponsori sebagian politikus Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu partai politik penyokong Jokowi. Organisasi itu juga diperkuat Bravo Lima, organ bentukan Luhut Binsar Pandjaitan untuk pemenangan Jokowi pada pemilihan umum lalu. Luhut kini adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
Betapapun legal dan dilindungi undang-undang, sebagai elemen masyarakat sipil, KAMI seyogianya berperan dalam menguatkan demokrasi. Mereka harus mendorong terbentuknya pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, menyebarluaskan gagasan dan nilai demokrasi, mempromosikan kesetaraan, serta mengupayakan partisipasi politik.
Landasan ideologi KAMI harus sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Mereka selayaknya tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan untuk meraih kekuasaan atau dukungan publik.
Gatot Nurmantyo
