Editorial: Coblos Kotak Kosong di Pilkada 2020 - Opini - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Opini 3/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Ayo, Coblos Kotak Kosong

Koalisi partai memaksakan calon tunggal dalam pemilihan sejumlah kepala daerah. Merusak demokrasi dan menyemai benih korupsi.

i Ayo, Coblos Kotak Kosong
Ayo, Coblos Kotak Kosong

MANUVER sejumlah partai untuk mengusung pasangan calon tunggal dalam pemilihan di sejumlah daerah telah merusak demokrasi. Dengan memaksakan satu calon, koalisi partai merampas hak rakyat untuk memilih pemimpin terbaik mereka. Kompetisi yang sehat dalam pemilihan pemimpin politik lokal pun jadi raib.

Pasangan calon tunggal kemungkinan besar akan melawan kotak kosong di 31 wilayah—dari 270 daerah yang menggelar pemilihan pada 9 Desember 2020. Di antaranya anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dalam pemilihan Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Ada juga anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan, dalam pemilihan Bupati Kediri, Jawa Timur.

Jumlah calon tunggal tahun ini meningkat dua kali lipat dari pemilihan kepala daerah 2018. Lonjakan itu tak terjadi secara alamiah. Calon tunggal mencuat bukan karena mereka merupakan kandidat terbaik—sehingga tak ada lawan yang pantas menantangnya. Sebaliknya, calon tunggal merebak karena koalisi partai menutup peluang munculnya calon alternatif.


Cara partai membangun koalisi menunjukkan kuatnya gejala kartel politik. Partai sangat pragmatis bahkan permisif dalam membentuk koalisi. Perbedaan ideologi, visi, misi, dan program kandidat tak penting lagi. Yang partai kejar hanyalah kekuasaan dan kemenangan. Ketika tak bisa menang sendirian, partai kartel berbagi kekuasaan dengan sesamanya.

W251bGwsIjIwMjAtMTEtMjggMjE6MTQ6MTQiXQ

Tak mengherankan, partai-partai yang berseteru dalam pemilihan presiden kemudian bersatu dalam pemilihan bupati atau wali kota. Di Solo, misalnya, semua partai kecuali Partai Keadilan Sejahtera kompak mencalonkan Gibran. Begitu pula di Kediri: partai-partai pemilik kursi terbanyak sepakat mengusung Hanindhito.

Dalam mencalonkan orang, partai kartel bahkan tak mempedulikan aspirasi kader dan anggotanya. Pengurus partai bisa mencalonkan siapa saja yang berani membayar “mahar”, punya koneksi politik di level pusat, dan mau berbagi proyek setelah terpilih. Ikatan politik dengan pemilih yang dibangun kandidat internal bisa tak digubris. Jalur rekrutmen dan kaderisasi politik dirusak secara terang-terangan. Pengurus partai telah membajak pemilihan kepala daerah untuk keuntungan ekonomi dan politik mereka.

Mudarat calon tunggal tak berhenti dengan selesainya pemilihan. Partai kartel umumnya tak membiarkan kepala daerah terpilih leluasa bekerja. Bupati dan wali kota yang tak mengakar, demi mempertahankan kekuasaan, lebih mendengarkan aspirasi partai ketimbang melayani rakyat. Itulah yang terjadi dalam pelbagai kasus korupsi berjemaah yang melibatkan kepala daerah dan politikus lintas partai. Walhasil, selain mengebiri demokrasi, kartel politik pun menyuburkan korupsi.

Masyarakat sipil harus merapatkan barisan untuk menghukum partai-partai kartel ini. Selain mendorong calon dari jalur independen, perlu kampanye bersama untuk memilih kotak kosong dalam pemilihan yang hanya menyajikan satu kandidat.

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-11-28 21:14:14

Ancaman terhadap Demokrasi Pilkada 2020 Partai Politik

Opini 3/4

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB