Opini 2/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Gegabah Membidik Personel KPK

Polisi mengusut tiga personel Komisi Antikorupsi yang berperan membongkar suap. Amat mengada-ada.

i

KEPOLISIAN Daerah Metropolitan Jakarta Raya semestinya tak terburu-buru mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang tiga petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Polisi terkesan kurang cermat dalam menanggapi tuduhan pelapor yang merasa dirugikan atas pembongkaran kasus suap oleh KPK.

Tuduhan itu menimpa Ario Bilowo (penyelidik) serta Arend Arthur Duma dan Edy Kurniawan (keduanya penyidik). Sebelumnya bertugas di KPK, Ario merupakan auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Berperan dalam pengusutan kasus suap, Ario dan kawan-kawan dituduh menyalahgunakan wewenang. Ketiganya juga dianggap melakukan pemaksaan sesuai dengan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-biasa disebut delik "perbuatan tak menyenangkan" sebelum pasal ini dikoreksi Mahkamah Konstitusi.

Pengusutan kasus tersebut terlihat aneh karena bertumpu antara lain pada pengaduan Rochmadi Saptogiri, auditor BPK yang dijerat Komisi Antikorupsi melalui operasi tangkap tangan. Ia melapor ke polisi lewat anaknya pada awal Oktober lalu. Auditor utama yang kini sedang diadili itu diduga menerima suap Rp 240 juta dari pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ia juga didakwa menerima gratifikasi Rp 3,5 miliar.


Sebagai penegak hukum, Ario dan kawan-kawan semestinya tidak bisa dituntut secara pidana atas tindakan membongkar skandal suap. Tuduhan adanya penyalahgunaan wewenang sesuai dengan Pasal 421 KUHP itu amat lemah. Sepanjang menjalankan tugas secara profesional, ketiga personel Komisi Antikorupsi itu tidak bisa dilaporkan menyalahgunakan wewenang. Khusus buat Ario, andai kata tuduhan itu dikaitkan dengan posisi sebelumnya sebagai auditor BPK juga tidak relevan.

161820810111

Begitu pula tuduhan "melakukan pemaksaan" sesuai dengan Pasal 335 KUHP. Aturan ini tidak bisa diterapkan karena harus ada unsur "secara melawan hukum". Tindakan yang dilakukan petugas Komisi Antikorupsi-menyelidiki, menyita barang bukti, dan menangkap tersangka-jelas sesuai dengan hukum karena melaksanakan Undang-Undang KPK. Pasal itu juga tidak bisa lagi digunakan secara serampangan setelah unsur "perbuatan tidak menyenangkan" dihapus Mahkamah Konstitusi pada 2014.

Polisi terkesan amat tergesa-gesa menangani kasus itu. Hanya berselang sepekan setelah Ario Bilowo dilaporkan, polisi langsung mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan pada 13 Oktober lalu. Kasus Arend dan Edy pun sudah masuk tahap penyidikan. Hingga kini, polisi telah memeriksa belasan saksi.

Langkah kepolisian mengusut kasus itu berpotensi mengganggu sidang perkara Rochmadi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sebagai pelapor, ia tentu diperiksa juga oleh polisi. Kepolisian semestinya menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 25 undang-undang ini menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain. Pengusutan juga bisa menggerogoti kekuatan Komisi Antikorupsi, bahkan bisa dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga yang sedang gencar membongkar sejumlah kasus korupsi besar ini.

Pimpinan Komisi Antikorupsi harus bersikap tegas terhadap ancaman pelemahan lembaganya dalam bentuk apa pun. KPK perlu melindungi dan membela sekuat tenaga tiga personel yang terancam jerat pidana. Komisi Antikorupsi mesti mempertimbangkan gugatan praperadilan terhadap kepolisian. Tidak selayaknya petugas yang berjasa mengungkap skandal suap malah terancam hukuman penjara.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161820810111



Opini 2/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.