Opini 4/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Pontang-panting Infrastruktur

TIGA tahun memerintah, Presiden Joko Widodo berlomba dengan waktu membangun proyek infrastruktur. Pelbagai pekerjaan dikebut, merambah berbagai sektor, dan dilakukan hampir serempak. Kegiatan ini menimbulkan kegairahan di masyarakat, tapi sekaligus memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan proyek-proyek tersebut.

i

TIGA tahun memerintah, Presiden Joko Widodo berlomba dengan waktu membangun proyek infrastruktur. Pelbagai pekerjaan dikebut, merambah berbagai sektor, dan dilakukan hampir serempak. Kegiatan ini menimbulkan kegairahan di masyarakat, tapi sekaligus memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan proyek-proyek tersebut.

Prioritas membangun infrastruktur yang dipilih pemerintah Jokowi tidaklah keliru. Berbagai studi menyebutkan pembangunan infrastruktur di Indonesia relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Apalagi, pada rezim-rezim sebelumnya, pemerintah lebih banyak menggelontorkan dana untuk subsidi bahan bakar minyak daripada memperbaiki pembangunan fisik.

Ambil contoh, pada 2011, anggaran untuk subsidi energi mendekati US$ 20 miliar, jumlah yang sama dengan anggaran untuk pembiayaan infrastruktur dua tahun setelahnya. Ketertinggalan ini membuat ekonomi tak sehat, yang ditandai antara lain dengan besarnya disparitas harga berbagai komoditas di Jawa dan luar Jawa.


Untuk menyehatkan dan mengejar pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan jalan, jembatan, pembangkit listrik, bandar udara, dan pelabuhan laut baru. Aneka kebutuhan itu memerlukan biaya jumbo. Total kebutuhan anggaran infrastruktur pada 2014-2019 mencapai Rp 4.197 triliun. Dari jumlah itu, 42 persen pembiayaannya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dana badan usaha milik negara.

161827908664

Keputusan Jokowi memangkas subsidi energi, terutama bahan bakar minyak, hingga lebih dari 66 persen sudah tepat. Langkah ini membuat pemerintah mampu meningkatkan anggaran infrastruktur hingga 123 persen pada 2015. Anggaran untuk keperluan ini terus meningkat pada tahun-tahun setelahnya.

Sayangnya, sektor penerimaan malah seret-diawali dengan terus merosotnya harga minyak dunia, yang membuat penerimaan negara dari minyak dan gas menurun drastis. Penerimaan pajak, yang digadang-gadang menjadi penopang sumber pemasukan negara, juga tak sesuai dengan harapan.

Tak mengindahkan turunnya penerimaan negara, pemerintah justru menggenjot proyek-proyek infrastruktur. Padahal pembangunan infrastruktur sangat tidak fleksibel-sekali dimulai, harus terus dilakukan sampai selesai agar tidak membebani ekonomi. Pemerintah seyogianya menghitung kembali pembiayaan aneka proyek infrastruktur dan menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan negara.

Pemerintah juga harus meningkatkan tata kelola proyek-proyek jumbo itu. Semua proyek harus dilakukan melalui perencanaan jangka panjang, dijalankan dengan prosedur dan pengawasan ketat, serta menutup sekecil mungkin peluang penyelewengan. Praktik dalam pembuatan jalur kereta ringan Cibubur-Jakarta selayaknya tidak diulang lagi. Ketika itu, proyek dijalankan tanpa skema pendanaan dan landasan hukum yang jelas.

Pemerintah harus cermat berhitung. Apalagi jika proyek itu menggunakan utang yang harus ditanggung perusahaan negara. Celaka dua belas jika akibat tanggungan utang, badan usaha milik negara harus gulung tikar. Pemerintah hendaknya memastikan hitungan laba-rugi setelah aneka proyek itu selesai. Katakanlah, jika kereta cepat Jakarta-Bandung selesai, apakah harus terus-terusan disubsidi supaya bisa hidup?

Proyek infrastruktur-misalnya pembangunan pelabuhan di tempat terpencil-memang tak selalu menguntungkan secara finansial dan komersial. Menggunakan uang negara, proyek semacam ini menyimpan potensi moral hazard. Apalagi jika dalam pengerjaannya masih berlaku kebiasaan "arisan" dan bagi-bagi pelaksanaan proyek.

Pemerintahnya hendaknya lebih melibatkan swasta dalam pelbagai pekerjaan. Menyertakan badan usaha milik negara tentu tak ada salahnya. Tapi, jika swasta mampu dan mau-misalnya dalam pengadaan listrik-tak ada alasan untuk tak menyertakan mereka. Selain kemampuan perusahaan negara terbatas, kebijakan mendahulukan BUMN membuat peluang bisnis pengusaha yang telah digencet pajaknya justru mengecil.

Jokowi berkejaran dengan waktu. Pembangunan infrastruktur umumnya memerlukan waktu lama. Manfaat infrastruktur pada ekonomi umumnya baru terasa tiga-lima tahun setelah pembangunan dimulai-rentang waktu yang tidak sinkron dengan siklus politik lima tahunan. Yang patut dihindari pemerintah adalah sikap tidak sabar karena ingin segera "menuai" hasil, terutama ketika siklus suksesi politik tiba. Tata kelola pemerintahan tidak boleh ditabrak hanya untuk memburu "bekal" menghadapi pemilihan umum.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161827908664



Opini 4/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.