Opini 4/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Musuh dalam Selimut KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi selayaknya tak main-main dalam menangani anggotanya yang berpotensi menggangsir independensi organisasi. Sekuat apa pun KPK menahan gempuran dari luar, jika gerogotan dari dalam tak serius diurus, pertahanannya lama-lama jebol juga.

Dugaan main mata orang KPK dengan terduga koruptor meruap saat Komisi menangani megaskandal proyek kartu tanda penduduk elektronik yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Salah satu saksi, Miryam S. Haryani, saat diperiksa mengeluh ke penyidik Komisi. Ia heran, koleganya di Dewan Perwakilan Rakyat tahu persis jadwal pemeriksaan dirinya di KPK meski informasi itu bersifat rahasia. Miryam curiga ada orang dalam KPK yang membocorkan sisik-melik pemeriksaan ke DPR. Tak hanya itu, dia juga menyebut kabar tentang tujuh penyidik- termasuk Direktur Penyidikan Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman- menemui anggota Komisi Hukum DPR, sesuatu yang semestinya terlarang.

i

KOMISI Pemberantasan Korupsi selayaknya tak main-main dalam menangani anggotanya yang berpotensi menggangsir independensi organisasi. Sekuat apa pun KPK menahan gempuran dari luar, jika gerogotan dari dalam tak serius diurus, pertahanannya lama-lama jebol juga.

Dugaan main mata orang KPK dengan terduga koruptor meruap saat Komisi menangani megaskandal proyek kartu tanda penduduk elektronik yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Salah satu saksi, Miryam S. Haryani, saat diperiksa mengeluh ke penyidik Komisi. Ia heran, koleganya di Dewan Perwakilan Rakyat tahu persis jadwal pemeriksaan dirinya di KPK meski informasi itu bersifat rahasia. Miryam curiga ada orang dalam KPK yang membocorkan sisik-melik pemeriksaan ke DPR. Tak hanya itu, dia juga menyebut kabar tentang tujuh penyidik- termasuk Direktur Penyidikan Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman- menemui anggota Komisi Hukum DPR, sesuatu yang semestinya terlarang.

Tudingan Miryam belum tentu benar, tapi tak boleh diabaikan. Patut diapresiasi: KPK telah memulai investigasi internal. Aris telah pula membuka diri untuk diperiksa. Pemeriksaan ini harus dilakukan dengan saksama agar yang bersalah segera bisa ditemukan dan supaya dapat diketahui apakah penyelewengan etik itu juga terjadi pada kasus lain. Harap dicatat: Komisi saat ini tengah menjadi sorotan karena dituding memberantas korupsi dengan cara tak patut. Panitia khusus DPR tengah bekerja untuk menggelindingkan hak angket. Panitia itu ditengarai bekerja untuk membelenggu Komisi. Pelanggaran etik oleh "oknum" KPK dapat membuat posisi Komisi makin terpojok.


Kita patut cemas. KPK, lembaga yang semestinya independen dan kuat, telah disusupi sekelompok orang, bukan hanya satu-dua, yang berupaya menggagalkan penyidikan- terutama dalam kasus korupsi KTP elektronik. Kecurigaan itu makin kuat karena perkara ini menyangkut uang besar dan nama-nama penting. Bukan tidak mungkin, mereka yang kini disasar KPK tengah berupaya mengatur strategi lepas dari jerat hukum, termasuk main mata dengan penyidik.

162052513348

Indikasi awal bukan tak ada. Proses penetapan status tersangka terhadap Ketua DPR Setya Novanto, misalnya, berlangsung "tak wajar". Direktur Penyidikan Aris Budiman berkeras menyatakan tak cukup bukti untuk menjerat Setya. Padahal, dalam gelar perkara, pimpinan KPK, tim penuntut, dan penyelidik menyimpulkan bukti-bukti sudah lengkap. Bahkan, setelah gelar perkara selesai, Aris dalam laporan perkembangan perkara masih menyatakan Setya tak layak menjadi tersangka. Pimpinan KPK sempat turun tangan meminta laporan itu diubah. Karena perubahan itulah Setya benar-benar menjadi tersangka.

Nama Aris Budiman juga muncul dalam kegaduhan internal KPK ketika Novel Baswedan mendapat surat peringatan kedua dari pimpinan. Sanksi itu turun karena Novel, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK, memprotes keputusan Aris yang merekrut lima penyidik senior polisi untuk menjabat ketua satuan tugas penyidik.

Novel mempersoalkan keputusan Aris karena yang direkrut adalah perwira menengah senior. Padahal, menurut ketentuan di KPK, pengisi jabatan itu adalah perwira pertama. Novel khawatir, jika keputusan Aris dijalankan, independensi penyidik KPK terganggu. Protes ini menyebabkan turunnya surat peringatan ke Novel- tapi dibatalkan setelah soal itu bocor keluar dan orang ramai meributkannya.

KPK harus menangani kisruh internal ini. Pembersihan mesti dilakukan. Apalagi gempuran dari luar makin kuat. KPK harus memperkuat dirinya, antara lain, dengan memperbaiki proses rekrutmen penyidik dan pejabat-pejabat internalnya. Tanpa itu, gerogotan dari dalam bahkan lebih mematikan dibanding serangan dari luar.

Ketergantungan KPK terhadap suplai penyidik dari kepolisian mesti dihentikan. Rekrutmen penyidik internal seperti yang selama ini berlangsung harus diteruskan, bahkan ditingkatkan. Merekrut penyidik secara mandiri akan mempermudah Komisi dalam menanamkan budaya institusi- termasuk semangat kemandirian dari rongrongan pihak luar.

Dalam "mengelola" penyidiknya, pimpinan Komisi hendaknya tak ragu menerapkan prinsip "tongkat dan wortel". Mereka yang berprestasi harus dipromosikan, sedangkan yang gemar "main mata" diberhentikan saja. Pimpinan tidak boleh membiarkan pihak luar menggunakan penyidik nakal untuk mempengaruhi penanganan perkara. Komisioner Komisi tidak boleh mudah digertak hingga lembek bertindak.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162052513348



Opini 4/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.