Opini 1/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Kewalahan Membenahi Kereta

Persoalan perkeretaapian di Jakarta tak bisa diselesaikan sendiri oleh PT Kereta Api. Pemerintah pusat tak boleh berpangku tangan.

i

NIAT baik PT Kereta Api Indonesia mengurangi beban kemacetan Ibu Kota dengan membenahi sistem kereta di Jabodetabek harus didukung. Sungguh konyol bila Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan pemerintah pusat cuma berpangku tangan.

Musykil Jakarta bisa menggebah kemacetan hanya dengan satu atau dua cara. Selain memperbaiki busway, membangun mass rapid transit Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia, dan memba­tasi kendaraan, pemerintah tak boleh melupakan kereta Jabotabek, yang mengangkut sekitar 450 ribu orang pengguna per hari. Bayangkan bila mereka beralih ke kendaraan pribadi. Betapa jalanan di Jakarta bakal menjadi neraka.

Karena ingin menjalankan misi mulia mengatasi macet itu, sudah lima bulan ini PT Kereta Api Indonesia merombak total sistem kereta api di Jabotabek. Mereka memberlakukan tiket elektronik. Tarifnya juga tidak dipukul rata—jauh-dekat sama—seperti dulu. Per 1 Juni 2013, mereka memakai tarif yang lebih fair. Untuk lima stasiun pertama, tarifnya Rp 3.000. Selebihnya, setiap tiga stasiun, ongkosnya bertambah Rp 1.000. Manajemen PT KAI juga membersihkan stasiun dari para pedagang.


Tak semua setuju dengan upaya itu. Di Kampung Duri dan di Pasar Minggu, Jakarta, protes meledak. Perlawanan paling keras datang dari pedagang di Stasiun Universitas Indonesia, Depok. Mereka bersama mahasiswa UI menolak pembersihan dan melakukan blokade. Mereka ngotot berjualan di stasiun meski kontrak sewanya juga telah habis. Masalah pun berlarut-larut.

162366474458

Menentang pembersihan stasiun boleh saja. Tapi tak perlu emosional, apalagi bertindak anarkistis. Seharusnya para pedagang itu sadar kepentingan publik harus diutamakan ketimbang urusan periuk nasi sendiri. Lagi pula, menurut Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan, pembersihan dilakukan agar stasiun bisa menampung penumpang lebih banyak, seperti amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011. Menurut aturan itu, kereta listrik Jabodetabek atau commuter line mesti mengangkut 1,2 juta penumpang pada 2014.

Itu tugas yang mahaberat. Sayangnya, pemerintah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan pemerintah pusat seperti tutup mata soal itu. Padahal rencana tersebut punya implikasi yang berat. Jika rencana itu diterapkan, artinya setiap lima menit ada kereta yang melintas. Ini bisa melahirkan kemacetan baru. Soalnya, di Jabodetabek ada 24 lintasan kereta yang memotong jalan. Solusinya, pemerintah provinsi harus membangun terowongan di bawah rel atau jembatan layang. Itu bagian dari tanggung jawab pemerintah provinsi, yakni menyediakan transportasi publik yang layak bagi penduduknya.

Yang juga patut disesalkan, pemerintah provinsi, Kementerian Perhubungan, dan PT KAI seperti berjalan sendiri-sendiri untuk mengusir kemacetan. Sistem tiket elektronik, misalnya. Jakarta punya tiket busway yang tak sinkron dengan tiket commuter line. Padahal, di negara tetangga, tiket kereta menyatu dengan tiket bus.

Koordinator Transportasi Jabodetabek Kuntoro Mangkusubroto—yang ditunjuk Wakil Presiden Boediono untuk mencari solusi masalah macet—semestinya menjadi jembatan penghubung. Bukankah meningkatkan kinerja commuter line dan membangun jalan layang merupakan bagian dari 17 poin programnya? Sikap diam Kuntoro melengkapi amburadulnya upaya mengurai kemacetan Jakarta.

berita terkait di halaman 146


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162366474458



Opini 1/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.