Mengawasi Akil Mochtar
Ketua Mahkamah Konstitusi semestinya figur yang berintegritas tinggi. Ia bebas dari segala catatan tercela. Sebaiknya pula tidak berafiliasi dengan partai politik. Syarat ideal ini jauh dari Akil Mochtar, yang terpilih sebagai ketua baru, menggantikan Mahfud Md.
Politikus Partai Golkar itu pernah disorot oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat, termasuk Indonesia Corruption Watch. Ketika menjadi Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini