Tak Dijamin Padam di Tangan TNI
Kewenangan kepala daerah meminta TNI turun tangan menyelesaikan konflik bisa berbahaya. Undang-undang ini tak dibutuhkan.
arsip tempo : 173085062033.
PENGESAHAN Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial pekan lalu lagi-lagi menunjukkan "penyakit" DPR yang tak sembuh-sembuh: tuli terhadap suara publik. Alih-alih mulus diterapkan, undang-undang itu bakal bernasib sama dengan sejumlah undang-undang lain, seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Intelijen, yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Puluhan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, misalnya,
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
