Nasional 8/8

Sebelumnya Selanjutnya
text

Simalakama Aceh buat Jakarta

Mampukah Abdurrahman Wahid lolos dari salah satu ujian terberat dalam era pemerintahannya?

i
YEL-YEL itu kian lama kian nyaring terdengar, sahut-menyahut. "Kamoe lake referendum! Kami minta referendum!" Berkendaraan mobil pribadi, labi-labi (mikrolet), motor, atau berjalan kaki, orang berduyun-duyun menuju Banda Aceh dari berbagai penjuru. Mereka mengenakan ikat kepala, meregangkan spanduk-spanduk, dengan pesan yang jelas: kinilah saatnya rakyat Aceh memutuskan tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau merdeka—jika perlu, dengan jalan darah. Berpusat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pekan lalu itu, mereka menggelar protes damai gerakan separatis terbesar dalam sejarah Indonesia. Keinginan untuk merdeka—atau setidaknya mempertanyakan hubungan mereka dengan Indonesia—begitu kuat dan merasuk ke kalangan yang lebih luas dari sekadar kelompok-kelompok kecil bersenjata seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM). (Lihat pula halaman 39, Liputan Khusus.) Aroma referendum meruap ke seluruh penjuru udara Aceh. Kata baru itu dibicarakan di terminal, warung kopi, pasar, atau sekolah—dengan berbagai pengertian, disertai perasaan campur aduk antara kekhawatiran dan kegembiraan. Mereka mengirimkan getaran kuatnya ke Jakarta. Peristiwa pekan lalu di Aceh itu mendesakkan babak baru dalam hubungan antara pusat (Jawa) dan daerah-daerah. Berbeda dengan Timor Timur, Aceh menduduki tempat yang istimewa dari sudut pandang sejarah ataupun simbolis. Meski begitu, Aceh hanya satu dari berbagai provinsi kaya yang merasa dijajah oleh pusat. Jika Aceh bisa lolos, bukan mustahil peta Indonesia akan berubah dramatis dalam beberapa tahun mendatang. Dan sungguh itu merupakan salah satu ujian terberat bagi Presiden Abdurrahman Wahid—ujian yang disodorkan oleh tiga presiden sebelumnya. Dia harus mengarungi dua karang: kaum nasionalis dan perwira militer yang mengagungkan keutuhan negara kesatuan, di satu pihak, dan tuntutan perhatian yang kian besar, bahkan kemerdekaan, dari daerah-daerah, di pihak lain. Itu tak akan mudah, dan jika keliru, bisa-bisa justru memicu perang saudara besar. Presiden Abdurrahman sejauh ini menunjukkan iktikad mengesampingkan cara militer untuk menanggapi "pemberontakan" Aceh itu. Dia bahkan tidak menutup kemungkinan memenuhi tuntutan referendum tadi, tapi tetap berharap hasilnya tak akan menampar muka Indonesia. "Saya mengenal orang Aceh," katanya dalam Forum Amerika-Indonesia di Washington, DC, pekan lalu, "Saya yakin banyak yang akan memilih tetap bergabung dengan Indonesia." Banyak pihak menduga Abdurrahman akan memenuhi tuntutan referendum tapi dalam format yang tidak hitam-putih. Artinya, rakyat Aceh masih akan diberi peluang memilih, tapi pilihannya tidak sedrastis merdeka atau tetap bergabung dengan Indonesia. Di sisi lain, belum habis pula peluang Abdurrahman untuk membuka dialog—yang melibatkan semua elemen di Aceh: mahasiswa, ulama, tokoh adat, bahkan GAM sendiri—dengan tujuan akhir mampu membujuk Aceh mengesampingkan tuntutan referendum. Tokoh-tokoh garis keras Aceh memang menolak upaya persuasif ini. Hubungan Abdurrahman dengan para mahasiswa Aceh—yang menjadi motor utama penggerak tuntutan referendum—juga tidak terlalu mesra. Namun, jaminan ke arah terlaksananya dialog bukan tak ada. Kamis pekan lalu, di Wisma Negara, Jakarta, Abdurrahman bertemu dengan Teuku Syeh Murhaban Kruengkale, ulama sekaligus penasihat Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA). Dalam pertemuan sambil sarapan pagi itu memang belum ada pembicaraan detail. Namun, Abu Syeh—kiai berusia 78 tahun itu, yang menjadi Menteri Pertanian dan Urusan Tanah dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo—mengisyaratkan bisa menerima ajakan dialog sang Presiden. "Gus Dur itu orangnya baik. Kami sesama muslim," katanya, "Makanya, saya katakan kepada ulama Aceh, kalau perlu, Gus Dur nanti tidak perlu ke Aceh. Biar ulama Aceh yang datang ke Istana untuk bermusyawarah." Abu Syeh memang berpotensi menjadi tokoh kunci dalam kemungkinan dialog. Dia adalah teman Wahid Hasyim, ayah Abdurrahman, ketika keduanya menjadi wakil rakyat di konstituante. Mereka juga pernah sama-sama menjadi menteri pada era Orde Lama. Artinya, kedekatan psikologis antara keduanya diharapkan bisa menjadi jembatan penghubung yang efektif. Dukungan ulama dayah ini tentu saja akan sangat berarti bagi langkah politik Abdurrahman. HUDA adalah lembaga terpandang yang menampung sekitar 500 ulama yang 400 di antaranya memiliki pondok pesantren di Aceh. Lembaga ini pulalah yang beberapa waktu lalu merekomendasikan referendum sebagai alternatif solusi masalah Aceh. Lalu, akan ke mana arah dialog itu? Belum jelas. Tapi boleh jadi Abdurrahman akan menawarkan otonomi luas atau federasi untuk Aceh. Dan dengan menekankan bahwa pemerintahnya berbeda dengan yang sudah-sudah, Abdurrahman bukan tidak mungkin bisa merayu hati orang Aceh. Kartu lain yang mungkin dimainkan Abdurrahman adalah dengan segera mengadili para tentara pelanggar hak asasi manusia (HAM) yang selama ini masih dengan enteng berkeliaran di Serambi Mekah itu. Bahan bukti bukan tak ada. Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh—lembaga bentukan Presiden B.J. Habibie—misalnya, telah menyelesaikan tugasnya dengan memberikan laporan tentang kelakuan aparat keamanan terhadap rakyat Aceh selama ini. Dari lima kasus yang diteliti, yakni kasus pemerkosaan Sumiati, penculikan Rumoh Geudong (keduanya terjadi di Pidie), pembunuhan di Cut Idi, penembakan di Simpang KKA, dan pembunuhan Teuku Bantaqiah di Aceh Barat, terbukti bahwa aparat militerlah yang bermain. Dalam laporan yang hanya diserahkan kepada Presiden dan Jaksa Agung tersebut, tentara terbukti melakukan berbagai tindak pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan pembantaian. Dalam kasus pemerkosaan Sumiati, misalnya, tim tersebut berkesimpulan oknum TNI berinisial Sersan Mayor HMT dari Kesatuan 126 telah memerkosa Sumiati di bawah todongan senjata api hingga hamil dan melahirkan seorang anak. Dalam kasus pembantaian Cut Idi, tentara dari Linud 100 jelas-jelas terbukti memberondong tujuh penduduk hingga tewas. Mayat ketujuh penduduk tak berdosa tersebut kemudian dibuang begitu saja di sebuah jembatan. Pembunuhan ini diduga bermotifkan balas dendam TNI akibat ada tentara yang dibantai GAM. Komisi menuduh Mayor ER dari kesatuan tersebut dan sekelompok tentara dari Brimob bertanggung jawab atas peristiwa itu. Selain itu, Menteri Negara Urusan HAM Hasballah M. Saad—yang juga orang Aceh —telah mengumpulkan 7.000 kasus pelanggaran HAM dengan lima di antaranya akan segera dibawa ke pengadilan. Walhasil, Abdurrahman memang punya cukup bekal untuk membuktikan keseriusannya mengurus Aceh dengan mengandalkan isu pengadilan terhadap para pelanggar HAM ini. Pertanyaannya: seberapa banyak, dan seberapa tinggi, perwira militer yang akan diadili untuk bisa secara simbolis memuaskan kekecewaan Aceh terhadap praktek DOM tadi, yang sempat berlangsung hampir satu dasawarsa dan meninggalkan luka traumatis? Lebih dari sekadar konsesi seperti itu, nasib dialog Jakarta-Aceh akan bergantung pada seberapa jauh para ulama, bahkan yang sekelas Teuku Syeh Murhaban Kruengkale, mampu meyakinkan masyarakatnya. Kewibawaan ulama dan pemimpin tradisional, bahkan di Aceh yang dikenal religius itu, telah lama digerogoti oleh mesin birokrasi tersentral yang diterapkan oleh rezim-rezim Indonesia sebelumnya. Jelas ini "pekerjaan rumah" yang genting buat Presiden Abdurrahman. Dan mampukah dia kembali mempertontonkan seni serta pesona magisnya seperti ketika dia secara mengejutkan merontokkan lawan-lawannya dalam persaingan menuju kursi presiden? Arif Zulkifli, Setiyardi, Purwani Dyah Prabandari, dan koresponden Aceh

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161865737847



Nasional 8/8

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.