Aliansi Berakhir Redup - Nasional - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Nasional 2/2

Sebelumnya Selanjutnya
text

Aliansi Berakhir Redup

Gerakan menolak hasil pemilu ternyata tak bulat. Ada dugaan mengail di air keruh.

i

DI Jade Room, Hotel Nikko, Jakarta, 21 politisi dari berbagai partai peserta pemilu dan sejumlah tokoh duduk meriung dengan wajah mengetat. Harinya Sabtu, 10 April lalu. Materi diskusi lumayan berat: evaluasi sistem penghitungan suara Pemilu 2004. Kadang terdengar suara bernada tinggi, sahut-bersahut.

Sejumlah tokoh yang bertindak sebagai fasilitator, seperti aktivis Malari (Malapetaka 15 Januari) Hariman Siregar dan Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid, kewalahan mengatur lalu lintas unjuk suara. Diskusi semakin hot ketika beberapa politisi partai mengaku menemukan kecurangan dalam pemilu, khususnya penghitungan suara.

Dua jam kemudian, pengacara senior Adnan Buyung Nasution ditunjuk membacakan kesimpulan. "Partai-partai mengambil keputusan bulat menolak hasil pemilu," kata si Abang. Tentu kesepakatan ini membuat kaget banyak orang. Benarkah kesepakatan menolak hasil pemilu itu diteken 21 partai, yang artinya hampir dua pertiga dari partai peserta pemilu?


Jangankan orang luar, Amir Husin Daulay, yang juga moderator acara itu, mengaku terkejut. Sejak awal, kata Sekretaris Indonesian Democracy Monitor (Indemo) ini—lembaga swadaya masyarakat yang menjadi fasilitator pertemuan itu—agenda pertemuan hanyalah mempersoalkan kelambatan penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

W251bGwsIjIwMjAtMTEtMjUgMTE6NTI6NTYiXQ

Tiba-tiba diskusi melebar hingga muncul usul yang akhirnya memutuskan menolak hasil pemilu. "Tiba-tiba ada yang nyeletuk minta voting. Lo, voting ini opsinya apa? Kan, tak jelas?" tutur Amir. Dua opsi pun akhirnya disodorkan. Pilihan pertama adalah membatalkan pemilu, alias coblos ulang, dan mengganti KPU. Pilihan kedua: menghitung ulang perolehan suara. "Repotnya, mereka menerima secara aklamasi opsi pertama," ujar Amir.

Repotnya, keputusan ini seolah tak bisa ditawar. Sejumlah partai malah membentuk aliansi menolak pemilu dan sekretariat bersama di kamar 1819 Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, lokasi tabulasi nasional perolehan suara Pemilu 2004. Karena harus berbicara dengan pers, dua orang ditunjuk menjadi juru bicara: Abdurrahman Wahid, sebagai juru bicara politik, dan Adnan Buyung Nasution, sebagai juru bicara masalah hukum dan ketatanegaraan.

Akhirnya, aksi penolakan itu tak cuma menuai kecaman. Keterlibatan Indemo sebagai fasilitator pertemuan juga mengundang kecurigaan. Indemo dianggap punya "maksud" politik tertentu. Lembaga swadaya masyarakat ini didirikan Hariman sekitar tahun 1999 bersama sejumlah aktivis, antara lain Amir Husin Daulay dari Pusat Informasi dan Jaringan Aksi untuk Reformasi (PIJAR) dan Mulyana W. Kusumah—sekarang anggota KPU.

Hariman sendiri, katanya, terlibat karena diminta Abdurrahman Wahid alias Gus Dur memfasilitasi pertemuan itu. "Kebetulan saja Indemo juga sedang menyoroti lambatnya penghitungan suara pemilu, jadi klop," katanya. Runtang-runtung Hariman-Gus Dur ini memang mengundang tanya.

Dulu Indemo pernah bermasalah dengan Gus Dur, ketika ia menjadi presiden. Saat berada di luar negeri, Gus Dur menuding "geng Lautze"—nama jalan tempat kantor Indemo—menjadi tempat rapat para jenderal untuk menggoyang pemerintahannya. Tak jelas siapa yang dimaksud.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, menduga ada upaya mengail di air keruh di balik pertemuan itu, antara lain menggagalkan pemilu dan menciptakan ketidakpercayaan kepada pemerintah dan KPU. "Sehingga ada peluang untuk kembali kepada sistem yang lama," katanya.

Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin menuding, aksi penolakan itu buah kekecewaan atas hasil pemilu yang tak sesuai dengan harapan beberapa orang. "Apalagi penolakan itu tak ada dasar hukumnya," kata Nazaruddin. Belakangan, tudingan ini dikaitkan dengan kehadiran mantan Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Wiranto di Hotel Nikko itu. Ini dianggap "isyarat" penyiapan mantan panglima itu ke kursi presiden jika posisinya di konvensi Partai Golkar tergencet.

Kehadiran Wiranto memang dipertanyakan. Sejumlah petinggi Partai Golkar mengutus sesepuhnya untuk menanyakan fatsun politik Wiranto dalam pertemuan di Hotel Nikko itu. Ternyata Wiranto memang ikut diskusi di Hotel Nikko, tapi bukan pada 10 April.

Menurut Hariman, Mr. Whiskey—begitu Wiranto dipanggil di kalangan dekatnya—justru ikut pertemuan dua hari sebelumnya. Bahkan, begitu diskusi beralih ke soal penolakan pemilu, sang Jenderal memilih pulang.

Acara itu sendiri merupakan bagian dari rangkaian pertemuan yang digelar di kantor PKB dan Hotel Crowne Plaza, Jakarta. "Pokoknya kami mengundang lewat SMS," kata Amir Husin Daulay, "Kami tak pernah mengundang berdiskusi seseorang untuk membawa mandat partai atau segala macam. Kami hanya mengundang orang yang concern."

Ternyata "aliansi 21 partai" itu berakhir redup. Sehari setelah pernyataan dibacakan, sejumlah partai buru-buru menyatakan sikap resmi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PKB, misalnya, menyatakan tidak menuntut pemilu ulang. Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Fachry Hamzah, menyatakan, "PKS tidak setuju penolakan pemilu. Kami hanya ingin penghitungan ulang."

Suara Fachry, yang hadir dalam diskusi di Hotel Nikko, memang kalah lantang. Apalagi, seperti dikatakan Ade Daud Nasution dari Partai Bintang Reformasi, politisi partai yang datang pada saat itu dihinggapi semangat antikecurangan. "Dan kalau ada yang meminta pemilu ulang, ini juga tak bisa disalahkan," kata Ade.

Namun penolakan itu telanjur jadi blunder politik di mata publik. Padahal, sehari sebelumnya, Jumat, 9 April, pemimpin 15 partai bertemu di Hotel Indonesia dan membuat kesepakatan bersama untuk mendesak KPU menghitung ulang suara pemilu. Pertimbangannya, "Banyak kecurangan yang kami temukan dalam penyelenggaraan pemilu," kata Adi Sasono, Ketua Umum Partai Merdeka.

Selain oleh Partai Merdeka, kesepakatan itu diteken oleh Partai Amanat Nasional, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKB, PKS, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Sarikat Indonesia, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Pelopor, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia. Belakangan, dalam pertemuan di Hotel Crowne Plaza, Senin pekan lalu, dukungan itu meluas.

Aksi para politisi cukup membuat KPU kebat-kebit. Apalagi partai-partai itu juga mengirim perintah ke daerah untuk tidak meneken berita acara pemilu sebelum masalahnya diselesaikan KPU. Hasilnya? Aksi boikot belasan partai mewarnai sejumlah daerah—mirip dengan aksi partai-partai kecil pada Pemilu 1999.

Di Serang, Banten, belasan partai mengancam memboikot hasil pemilu jika KPU daerah tak menghitung ulang suara pemilu akibat kecurangan yang ditemukan dalam praktek penghitungan. Di sebuah tempat pemungutan suara (TPS) di Kaligandu, Serang, misalnya, jumlah pemilihnya yang cuma 122 itu tiba-tiba bisa menjadi 300 suara begitu sampai ke kecamatan.

Demikian juga di Bali dan Jakarta. Di sejumlah TPS di Johar Baru, Kampung Rawa, dan Petojo, Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta mengaku menemukan suara untuk partainya disunat hampir 1.000 suara ketika jumlah itu harus disetor ke kecamatan.

Diserang dari berbagai penjuru, KPU menggelar pertemuan dengan pemimpin 24 partai. Rapat yang harusnya menjelaskan tata cara penghitungan itu, Selasa pekan lalu, menjadi ajang unek-unek partai kecil yang merasa dicurangi. Hasilnya? Baru sekadar "ditampung".

Widiarsi Agustina, Dimas Adityo, Ucok Ritonga (TNR)

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-11-25 11:52:58


Nasional 2/2

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB