Nasional 2/7

Sebelumnya Selanjutnya
text

Asistensi Atau Mengawasi

Golkar membentuk tim asistensi yang bertugas membantu fraksi karya pembangunan di MPR dalam mempersiapkan GBHN. Dengan anggota sekitar seratus orang. Kebanyakan dari dpp. mirip tim sembilan.

i
DALAM soal pembentukan tim, Golkarlah jagonya. Sebelum Sidang Umum pada 1988 lalu Golkar menampilkan Tim Sembilan yang tugasnya merumuskan rancangan GBHN. Anggotanya kebanyakan para menteri. Menjelang Sidang Umum kali ini Golkar juga punya tim baru, namanya Tim Asistensi. Tugasnya -- mirip Tim Sembilan -- membantu Fraksi Karya Pembangunan di MPR dalam mempersiapkan GBHN. Tak pelak lagi, banyak yang mempertanyakannya. Malah ada suara yang bilang bahwa Tim Asistensi ini semacam pengawas dari DPP Golkar untuk memonitor fraksinya di MPR. Benarkah? Seyogyanya, Fraksi Karya memang menyuarakan aspirasi DPP. Termasuk juga aspirasi tiga jalur Golkar yakni jalur A (ABRI), B (Birokrasi), dan G (Golkar). "Pokoknya, Fraksi Karya itu perpanjangan tangan dari tiga jalur," ujar seorang pejabat tinggi kepada TEMPO. Toh dalam perkembangannya ada saja "variasi" yang dilakukan Fraksi Karya. Yang paling hangat tentulah soal kriteria calon wakil presiden. Ketua Umum Golkar Wahono pernah mengisyaratkan bahwa wakil presiden sebaiknya berasal dari angkatan pasca-45, dan lebih baik dari kalangan ABRI. Wahono memang tak pernah menunjuk nama calon itu. Namun, dengan kriteria seperti yang dilontarkannya, orang pun menghubungkannya dengan Pangab Jenderal Try Sutrisno. Namun belakangan Wahono menyebut kriteria "sebaiknya dari angkatan pasca-45". Sikap Fraksi Karya agak lain. Sejak awal Fraksi ini tak menyebutkan bahwa wakil presiden harus dari pasca-45. Yang ditekankan, bahwa wakil presiden haruslah orang yang bisa bekerja sama dengan presiden. Menteri Perhubungan Azwar Anas, Ketua Fraksi Karya MPR, berkali-kali juga menyebut soal kriteria itu: "tidak ada pasca-pasca-an". Ada yang menafsirkan sikap Azwar ini adalah untuk membuka peluang tampilnya kembali Sudharmono di kursi wakil presiden. Toh sikap Golkar barangkali bisa disimak dari pernyataan politik Golkar hasil rapat pimpinan tiga pekan lalu. Kriteria calon wakil presiden yang muncul tanpa embel-embel pasca-45 atau ABRI. Apa artinya ini semua? Menteri Akbar Tandjung, Sekretaris Fraksi Karya MPR, menjawab singkat, "Inilah namanya dinamika demokrasi." Barangkali, agar dinamika itu tak terlalu bertabrakan, dibentuklah Tim Asistensi itu 1 Oktober lalu. Anggotanya sekitar seratus orang. Dan itu masih dipecah lagi menjadi tim-tim kecil. Antara lain, tim pengolah bahan, tim pembina opini masyarakat (diketuai bekas Menteri Pemuda dan Olah Raga Abdul Gafur), tim lobi (diketuai Menteri Moerpratomo), dan tim penghubung. Anggota Tim Asistensi ini kebanyakan datang dari DPP. Sampai-sampai ada anggapan bahwa tim ini merupakan wadah akomodasi anggota DPP yang tak masuk Fraksi Karya atau Badan Pekerja MPR. Koordinator tim ditunjuk Sekjen Golkar Rachmat Witoelar. Menurut Akbar, tugas Tim Asistensi adalah membantu fraksi menyiapkan GBHN. "Karena materi bergerak begitu cepat, kalau Fraksi Karya sendiri yang menangani, otak ini tak mampu," ujarnya. Akbar menolak kalau tim ini disebut pengawas fraksi agar tak melenceng dari jalur DPP. "Siapa yang mengawasi dan siapa yang diawasi. Bukankah Fraksi Karya selalu konsultasi ke DPP," kata bekas Wakil Sekjen Golkar itu. Ismael Hassan, salah satu Ketua DPP Golkar, berucap senada, "Tim itu bentukan DPP yang diperbantukan kepada Fraksi Karya dan Badan Pekerjanya di MPR." Golkar memang kaya dengan tim. Dulu ada Tim Sukses, kini Tim Asistensi. Barangkali kerja Fraksi Karya akan lancar, walau ada yang "menggerutu". TH, Iwan Himawan, Taufik Alwie, dan Wahyu Muryadi

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161833318272



Nasional 2/7

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.