Nasional 6/11

Sebelumnya Selanjutnya
text

Operasi esok pencet balon

Di seluruh jakarta sudah ada 486 pedagang asongan disidangkan. penindakan terus berjalan walaupun banyak suara yang menentang. bahkan para petugas di lapangan yakni polisi dan hakim, mulai tak tega.

i
OPERASI yustisi untuk pedagang asongan, sampai Senin pekan ini, sudah berumur seminggu. Hasilnya, pedagang asongan yang tertangkap makin sedikit dari hari ke hari. Bukan melulu karena mereka kapok berjualan. Ada sebab lain. Selain mereka pintar main kucing-kucingan, petugas yang menangkapnya mulai kasihan. Bahkan ada pedagang asongan -- yang sudah diangkut di mobil patroli -- diturunkan di tengah jalan. Sementara itu, pedagang asongan sungguh banyak mendapatkan "pembela". Di luar sidang, mereka banyak dibela oleh kalangan politisi, baik anggota DPR maupun MPR. Akan halnya di persidangan, ada kelompok pengacara yang membela langsung. Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga tak kecil, baik di dalam maupun di luar sidang. Juru bicara Fraksi ABRI di DPR, Sundoro Syamsuri, senada dengan apa yang dilontarkan anggota DPR dari FKP Oka Mahendra sebelumnya, bahwa masalah asongan adalah masalah ekonomi. Jadi, harus diatasi secara ekonomi, bukan secara hukum. "Seharusnya lapangan pekerjaan untuk menampung masyarakat di desa di-toto dulu, baru diambil tindakan hukum untuk mereka yang berurbanisasi dan mengasong," kata Sundoro. Bahkan, ada politisi yang mengingatkan bahwa tindakan hukum untuk pengasong ini bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945. B.P. Mesakh, politisi yang juga sekretaris FKP, menegaskan isi pasal tadi: Negara berkewajiban memberi lapangan kerja untuk warganya. "Karena itu, negara juga tidak dibenarkan untuk menghapus lapangan pekerjaan yang sudah tercipta," kata Mesakh. Bahkan, Menteri Dalam Negeri Rudini tergolong yang tak setuju. "Yang lebih diperlukan adalah upaya meningkatkan pendapatan keluarga asongan. Sebab, kalau kita tilang dan mengenakan denda saja, yang tercapai hanya tindakan hukum. Tertib jalan rayanya belum teratasi," kata Rudini, Jumat pekan lalu. Direktur LBH Nursyahbani Katjasungkana menyoroti Surat Keputusan Bersama (SKB) yang jadi dasar hukum untuk tindakan memasukkan pedagang asongan dalam peradilan kilat. SKB Gubernur DKI, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta, dan Kapolda Metro Jaya ini harus batal demi hukum. SKB itu ditandatangani 3 Mei lalu. Bagi Mochtar Pakpahan, pengacara, yang terjun sebagai kuasa hukum para asongan ini, penggunaan SKB itu merupakan pelanggaran asas legalitas. Asas legalitas hukum pidana Indonesia, katanya, adalah tidak ada hukum yang berlaku tanpa ada undang-undang yang mengaturnya. Karena itu, bersama dengan LBH, mereka akan menggugat keabsahan SKB itu. Setiap hari, LBH menerjunkan 21 pembela untuk mendampingi pedagang asongan. Targetnya, wong cilik ini tahu hak-haknya. Ada hasilnya, memang. Terbukti, 30 pengasong mengajukan kasasi. Tapi, menurut Mochtar Pakpahan, ada juga empat pengasong yang sempat masuk sel selama dua hari di Polres Jakarta Selatan dan Polres Jakarta Timur karena tidak sanggup membayar denda. Bagi mereka, Operasi Esok Penuh Harapan (OEPH) yang dikomandoi Menko Polkam Sudomo -- tak lain dari Operasi Esok Punah Harapan. Denda itu berkisar sekitar Rp 3.000, yang sungguh-sungguh berarti untuk para pengasong, yang bisa memunahkan hari esok mereka. Dan itu sebabnya ada pengasong yang tersedu histeris di kantor Polres, yang dijadikan ruang peradilan kilat itu. Tangis itu memilukan sejumlah orang bukan kalangan konglomerat. Ir. Tarto Sudiro, anggota MPR, langsung menyatakan bersedia membayar denda-denda itu. Kabarnya, ada hakim dan polisi yang juga tergerak membantu urusan denda itu dengan cara membeli jualan si pengasong. Tentu saja tidak di jalan raya. Namun, apa kata para pelaksana OEPH? "Kami akan terus jalan sampai OEPH berakhir Juni mendatang. Kami harapkan momentum penegakan hukum sekarang bisa berjalan terus," kata Harry Affendie, penanggung jawab operas yustisi OEPH. Operasi yustisi memang berjalan terus dengan semangat para petugas yang "setengah hati". Pak hakim sudah tak terdengar lagi menjatuhkan vonis dengan menyita barang dagangan pengasong. Pak polisi sudah ogah-ogahan menggaruk pengasong di jalanan. Alasan petugas: tak tega. Jumlah pengasong yang tertangkap pun kian surut. Di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan misalnya, hari pertama bisa tertangkap 38 pedagang asongan. Tapi, hari Sabtu (hari keenam) hanya tertangkap enam pedagang asongan. Sampai Sabtu pekan lalu, di seluruh Jakarta sudah ada 486 pedagang asongan yang disidangkan. Akankah pengason betul-betul lenyap? Paulus Wirotomo, sosiolog perkotaan, menyangsikan hal itu. Kalau tidak ada usaha Pemerintah untuk mencari akar permasalahan ini dan menyelesaikannya, maka pesongan ini pasti aka muncul kembali. Operasi ini, kata Wirotomo lagi, seperti memencet balon. Kita pencet tukang becak muncul anaknya yang jadi pengasong. Kita pencet pengasong, akan keluar lagi perwujudan lainnya yang tidak menyenangkan Pemerintah. "Misalnya, jadi rampok," kata Ketua Jurusan Sosiologi FISIP UI ini. Akar permasalahan ini: Karena banya buruh yang mendapat bayaran di bawah upah minimum. Akar ini yang harus ditangani dengan serius. Sulit ditebak, bagaimana nasib penanganan masalah asongan ini jika Operasi Esok Penuh Harapan -- yang tidak diharap-harapkan banyak orang -- ini berakhir nanti. Dalam rencana, jika OEPH berakhir, Pemda DKI Jakarta akan menangani langsung masalah asongan. Dari mana Gubernur DKI memperoleh dana? Tentu tak semudah Menko Polkam Sudomo yang mendapatkan dana OEPH sebanyak Rp 500 juta dari sejumlah pengusaha. Diah Purnomowati

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836825688



Nasional 6/11

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.