Nasional 11/11

Sebelumnya Selanjutnya
text

Banjir manusia perahu apa yang terjadi kalau mereka ...

Ada 198 pengungsi asal kamboja terdampar di garut, jambi dan karawang. pulau galang, tempat penampungan pengungsi kamboja dan vietnam. suka duka pengungsi vietnam yang hidup sukses di negara penampung.

i
SERBUAN itu datangnya bergelombang. Sejumlah orang tak dikenal -- belakangan diketahui berasal dari Kamboja tiba-tiba memasuki perairan Indonesia. Bahkan ada yang sempat "masuk" Jakarta. Tunggu, ini bukan sebuah invasi militer dari perpanjangan Perang Indocina yang sudah lama berakhir itu. Ini kisah tentang datangnya pengungsi Kamboja yang serempak menyerbu berbagai pelosok Indonesia. Bermula pada 4 Mei 1990. Ada kabar dari pantai Santolo, Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat. Di sana, sebuah kapal berbobot 20 ton dan berpenumpang 54 orang terdampar karena membentur karang. Esoknya, sebuah kapal berpenumpang 65 orang karam akibat terbentur karang di perairan Laut Jawa di utara Karawang, Jawa Barat. Persisnya di Kampung Tangkolak, Kecamatan Cilamaya, Karawang. Hari berikutnya, 6 Mei 1990, ada lagi kabar sebuah kapal yang terdampar karena mengalami kerusakan mesin di perairan dekat Tanjung Jabung, sebelah timur Jambi. Kapal yang cuma berukuran 16 x 14 meter -- hanya layak untuk mengangkut sekitar 30 penumpang -- itu terlihat sarat karena dijejali oleh 79 orang. Ketiga kapal yang bernasib nahas itu memang bukan sembarang kapal. Itulah perahu yang membawa pengungsi dari Kamboja. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa mereka mengungsi. Bukankah perang di kawasan Indocina -- seperti di Vietnam dan Kamboja -- sudah lama berakhir? Bahkan, perundingan untuk mewujudkan perdamaian di Kamboja, misalnya, saat ini masih terus hangat pembahasannya. Dunia diplomasi memang ibarat kembang plastik. Terlihat indah, tapi jauh dari kenyataan. Perang ternyata masih terus berlanjut di Kamboja meski penyelesaian lewat diplomasi terus diupayakan. Lina Long, salah seorang pengungsi yang terdampar di perairan Tanjung Jabung, mengungkapkan keadaan negerinya yang semrawut dan tercabik-cabik karena perang. Cewek cantik berambut lurus yang menjuntai sampai ke bahu itu terpaksa lari meninggalkan negeri leluhurnya karena perang saudara yang seolah tak ada ujungnya. Dia rela mengorbankan pekerjaannya sebagai guru bahasa Inggris pada sebuah sekolah setingkat SMP di Phnom Penh, karena menolak wajib militer. Sosok penampilan para pengungsi asal Kamboja lainnya yang terdampar di Kampung Tangkolak, Karawang, atau di ptantai Santolo, Palneungpeuk, Garut, ternyata tak jauh berb,uda dengan Lina. Umumnya mereka mewakili kelompok kelas menengah yang berusia 3O-4O tahun. Tak heran misalnya ada pengungsi yang membawa mata uang dolar Amerika Serikat. Ada wanita yang rajin merawat diri, seperti mengecat kukunya. Ada pula sejumlah pemuda yang sempat mengenyam pendidikan di Uni Soviet. Dan, ada juga yang berlagak seperti turis. Keberangkatan mereka boleh dibilang dengan persiapan bekal makanan yang relatif baik. Namun, persiapan itu tak diimbangi dengan kapal yang layak buat mengarungi laut untuk menempuh jarak ribuan kilometer. Tampaknya, mereka semua berambisi hendak mencapai Australia sebagai negara tujuan. Tak heran ketiga perahu itu kemudian mengalami kerusakan yang cukup parah, sebelum tiba di Negeri Kanguru. "Mereka adalah orang-orang kaya," kata Kapuspen ABRI Brigadir Jenderal Nurhadi Purwosaputro. Menurut penilaian aparat keamanan, orang-orang perahu eks Kamboja itu terpaksa meninggalkan negeri mereka bukan karena semata-mata tekanan politik, melainkan orang-orang yang menghendaki kehidupan yang lebih baik di negeri lain. Itu sebabnya, Menlu Ali Alatas agaknya enggan mengelompokkan mereka sebagai pengungsi dalam arti sebenarnya. "Kalau pengungsi, biasanya bermotifkan karena merasa dikejar-kejar secara politis di dalam negerinya atau merasa tidak aman," ujarnya. Mereka, kata Alatas, lebih tepat dikatakan sebagai "imigran ekonomi". Tapi, apa kata manusia perahu asal Kamboja itu? "Kami mencari kebebasan. Karena kami tak lagi bebas di Kamboja," begitu dalih Lina seperti yang ditirukan seorang saksi mata kepada TEMPO. Di negerinya, Lina dalam keadaan terpepet harus menjalani wajib militer. Sejak November 1989 lalu, wajah Kamboja semakin compang-camping setelah Pailin, yang letaknya tak jauh dari Battambang, dikabarkan jatuh ke tangan gerilyawan Khmer Merah. Padahal, Battambang -- kota terbesar kedua setelah Phnom Penh -- letaknya hanya 85 km dari ibu kota Kamboja. Dan sejak itu pula jam malam diberlakukan di Phnom Penh. Akibatnya, Battambang, yang selama ini dikenal sebagai lumbung beras buat seluruh Kamboja, terganggu produksinya. Belum lagi kemarau panjang yang menghantam kawasan subur di sebelah barat negeri itu. Kamboja mengalami defisit anggaran yang parah. Tahun lalu, pendapatan dari hasil ekspor Kamboja cuma US$ 18 juta. Bandingkan dengan biaya impornya yang menghabiskan dana US$ 100 juta. Tak heran kalau inflasi melonjak dan harga-harga kebutuhan pokok membubung tinggi. Sementara itu, rongrongan gerilyawan juga semakin gencar. Maka, sejak akhir tahun lalu pemerintah yang dipimpin oleh Hun Sen meminta warga sipilnya untuk menjadi milisi alias wajib militer. Kewajiban berperang inilah yang ditolak oleh Lina dan kawan-kawannya. Satu-satunya jalan untuk menghindar dari wajib militer, tak ada pilihan lain, yaitu hengkang dari Kamboja. Biasanya, warga Kamboja yang lari dari negerinya mengambil rute pengungsian lewat jalan darat, menyelinap masuk ke negara tetangga: Muangthai. Data terakhir pengungsi Kamboja yang kini ditampung kamp-kamp pengungsi di sepanjang perbatasan Muangthai-Kamboja, tercatat ada 304.000 orang yang tersebar di sembilan kamp pengungsi. Repotnya, bila mendekam di kamp pengungsi dekat perbatasan Muangthai-Kamboja, mereka menghadapi teror harus memilih jadi pendukung salah satu faksi -- Khmer Merah yang komunis, KPNLF kelompok nasionalis yang dipimpin Son Sann, atau kelompok Sihanouk yang melawan rezim Hun Sen di Phnom Penh. Rentetan pengalaman inilah yang rupanya membuat sebagian pengungsi Kamboja tak lagi berminat menyusuri jalan darat. Kali ini mereka nekat dan memilih jalur laut sebagai rute pengungsian alias menjadi manusia perahu -- seperti yang dilakukan oleh pengungsi Vietnam selama ini (lihat Luar Negeri: Dari Negeri Orang Perahu). Satu-satunya perairan yang dipunyai Kamboja hanyalah Teluk Muangthai. Tentu saja rute ini sangat riskan karena dengan mudah bisa dilacak dan terkejar kembali oleh tentara Pemerintah Kamboja. Belum lagi mereka harus menghadapi bajak laut asal Muangthai yang terkenal ganas dan bersarang di teluk itu. Lain halnya manusia perahu asal Vietnam yang dengan mudah bisa berlayar ke laut lepas menuju Laut Cina Selatan. Menurut Lina, ada 20 kapal lainnya yang juga bertolak hampir bersamaan dari Kompong Som, akhir April lalu, yang mencoba mengadu nasib menuju ke arah tenggara. Ada yang menyebut-nyebut Australia sebagai negeri tujuan akhir mereka. Maklum, di kawasan Asia-Pasifik, hanya negeri benua yang berpenduduk 17 juta jiwa itu yang tampaknya masih membuka peluang buat para pengungsi. Tapi, mereka memilih Indonesia sebagai batu loncatan, juga bukan tanpa alasan. Sikap Indonesia yang selama ini dikenal cukup lunak menghadapi arus pengungsi ternyata juga terdengar gaungnya sampai ke Vietnam dan Kamboja. Seorang pejabat United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR -- Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi) di Bangkok juga mengungkapkan kepada TEMPO, Indonesia jadi salah satu tujuan favorit para pengungsi karena proses pengiriman ke negara ketiga relatif lebih cepat. Ini suatu prestasi yang klop dengan citra yang ingin ditampilkan oleh Menlu Alatas. "Indonesia tak akan mengusir para pengungsi ke laut, sebaliknya tetap bertindak sebagai negara penerima pertama atau sementara bagi pengungsi untuk kemudian ditempatkan di negara ketiga," kata Alatas, awal Mei lalu. Toh ia tak menutupi rasa cemasnya ketika mengetahui ada 198 pengungsi asal Kamboja yang terdampar di Indonesia. "Kita tak bisa mengusir mereka. Tapi, apa yang terjadi kalau mereka terus-menerus berdatangan? Di mana kita akan menempatkan mereka? Apa status mereka dan dari mana uangnya? Inilah dilema yang harus kita dihadapi," katanya. Memang Pulau Galang, yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia sejak 1979 sebagai tempat memproses para pengungsi sebelum dikirim ke negara ketiga, kini kewalahan menampung arus pengungsi yang belakangan ini membludak. Menurut data dari kantor International Organisation for Migration (IOM) di Tanjungpinang, pengungsi paling akhir yang masuk ke pulau itu sebanyak 51 orang mendarat pada tanggal 9 Mei 1990 lalu. Sebelumnya, berturut-turut pada 4,5, dan 6 Mei 1990, sebanyak 679 manusia perahu asal Vietnam juga tiba di pulau yang luasnya 175 km itu. Alhasil, total jumlah pengungsi yang mendekam di Pulau Galang pekan ini mencapai 12.688 jiwa. "Ini melebihi daya tampung yang ada," kata Mark Edward Getchell, 33 tahun, pemimpin IOM, organisasi yang berpusat di Jenewa dan mengurusi pemindahan pengungsi ke negara ketiga. Jumlah ini akan semakin membengkak dengan masuknya tambahan 119 pengungsi asal Kamboja yang sempat terdampar di Pameungpeuk dan Karawang itu. Padahal, akhir tahun lalu jumlah pengungsi di Pulau Galang tercatat cuma sekitar 3.000 jiwa. Membludaknya arus pengungsi dalam paruh pertama tahun ini boleh jadi berkaitan dengan hasil konperensi tentang pengungsi di Jenewa, Juni 1989 silam. Salah satu keputusannya adalah: pengungsi yang tiba di pantai-pantai negara penampung sementara, setelah batas waktu 30 Maret 1990, diharuskan menjalani proses skrining. Ini untuk menentukan apakah pengungsi itu melarikan diri karena tekanan dan ancaman politik, atau ekonomi. Mereka yang mengungsi dengan alasan ekonomi akan dikembalikan ke negara asal. Mungkin akibat mengejar tenggat (deadline) itulah -- bak bendungan bobol -- arus manusia perahu asal Vietnam tak bisa lagi dibendung dalam beberapa bulan membengkak dengan bertambahnya arus eksodus dari Kamboja. Kini, di Pulau Galang tercatat hanya 589 orang yang tergolong pengungsi politik. Sedangkan sisanya sebanyak 11.314 orang -- termasuk 734 warga Kamboja -- masih dalam proses skrining. Mereka yang tak lolos skrining tentu bakal dipulangkan ke negara asalnya. Tapi kesepakatan itu bakal sulit dilaksanakan. Vietnam, misalnya, tak berminat menerima kembali orang-orang perahunya. Dalihnya, orang-orang itu sudah tak loyal lagi kepada negerinya. Tak jelas apa yang akan terjadi dengan pengungsi yang tak lolos skrining ini. Apalagi negara-negara tujuan, seperti Australia dan AS, sepertinya tak mau tahu terhadap nasib mereka ini. Buat negara yang sudah telanjur menyediakan diri sebagai First Asylum Countries -- negara yang menerima pengungsi sebelum disalurkan ke negara tujuan (Resettlement Countries) -- seperti Indonesia, tentu repot menghadapi pengungsi yang tak lolos skrining ini. Di tengah kesibukan Indonesia "menjamu" pengungsi itu, untunglah, bulan silam Australia mengulurkan bantuannya sebesar Rp 2 milyar untuk memperbaiki kamp pengungsi di Pulau Galang. Bantuan itu dimaksudkan, "Untuk membangun tempat penampungan bagi 2.000 pengungsi berikut segala fasilitasnya," ujar Menlu Australia Gareth Evans. Tapi tampaknya bantuan itu bukan untuk mengurangi kerepotan Indonesia. Malah, menurut seorang pengamat, boleh jadi ini merupakan taktik Australia yang mencoba memanfaatkan letak geografis Indanesia sebagai "filter" untuk menyaring arus pengungsi Indocina yang bermaksud pindah ke negeri itu. Buat Indonesia, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan karena adanya perbedaan perlakuan dalam menangani manusia perahu asal Vietnam dengan pengungsi dari Kamboja. Hal ini merupakan warisan hasil Konperensi Internasional tentang Pengungsi Indocina di Jenewa, 1975, yang memungkinkan pengungsi asal Vietnam ditampung di negara ketiga. Lain halnya dengan pengungsi asal Kamboja, yang cuma "untuk sementara" ditampung di kamp pengungsi selama perang berkecamuk. Setelah perang berakhir, sebagian besar dari mereka diproses untuk dikembalikan ke negara asalnya lagi, ke Kamboja. Hanya sedikit jumlahnya yang beruntung bisa diterima di negara ketiga. Itu sebabnya pengungsi asal Kamboja ditangani oleh United Nations Border Relief Operation (UNBRO) -- yang repotnya, tak punya wakil di Pulau Galang. Lain halnya dengan pengungsi Vietnam yang diurus oleh UNHCR. Jelas, penyelesaian pengungsi asal Kamboja yang kini mendekam di Pulau Galang sangat sulit. Perang di Kamboja belum pasti kapan berakhir. Dan selama itu, sebagian besar pengungsi harus ditampung di Galang. Masalah inilah yang, antara lain, akan dibawa oleh Menlu Alatas dalam konperensi internasional tentang pengungsi di Manila yang berlangsung 15-17 Mei pekan ini. Rencananya, pertemuan ini akan dihadiri oleh para anggota ASEAN serta negara-negara donor UNHCR, yang juga sekaligus menjadi negara penerima pengungsi, seperti Australia dan AS. Sikap Indonesia yang membuka tangan terhadap arus pengungsi ini memang berbeda dengan Malaysia. Negeri jiran itu tegas menghalau para pengungsi kembali ke laut lepas, sebelum manusia perahu itu sempat mendarat. Selama satu tahun terakhir, lebih dari 5.000 pengungsi asal Vietnam, yang datang dengan sekitar 110 perahu, ditolak masuk Malaysia. Limpahan arus pengungsi inilah yang, mau tak mau, terpaksa harus ditampung di Pulau Galang. Malaysia sudah lama jengkel pada negara ketiga yang berjanji bersedia menampung para pengungsi. Dua tempat penampungan pengungsi di Pulau Bidong dan kamp Sungai Besi di Kuala Lumpur kini sudah dijejali oleh 18.747 pengungsi. "Negara ketiga haruslah ingat bahwa kami hanyalah negara suaka sementara bagi orang perahu. Mereka harus menunaikan janjinya untuk menerima orang-orang ini. Dan bukan hanya menerima yang baik-baik saja, sedangkan yang lainnya diabaikan," ujar Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Belakangan, memang tampak ada kecenderungan dari negara Resettlement Countries yang menjalankan praktek "pilih-pilih tebu". Mereka hanya mau menerima pengungsi yang muda usia dan memilik keterampilan. Sedangkan pengungsi yang sudah separuh baya, apalagi yang tak memiliki kemampuan apa-apa, ditolak mentah-mentah. Karena alasan yang samalah, Singapura juga pasang ancang-ancang. Negeri itu ekstra-menggiatkan patroli lautnya untuk mencegat arus pengungsi. Letak geografis negeri pulau itu memang tak terhindarkan sebagai tempat strategis buat para pengungsi untuk melewati Singapura. "Kami tak bisa berbuat apa-apa. Singapura tak bisa menampung mereka seterusnya, mereka harus mencari negara ketiga yang bisa menerimanya," ujar Menlu Wong Kan Seng kepada Yopie Hidayat dari TEMPO. Alasan Wong, negerinya terlalu kecil untuk menampung pengungsi. Hingga saat ini, di negeri itu memang tercatat hanya ada 100 pengungsi asal Vietnam. Negara-negara lain juga menampik kedatangan wabah dari Kamboja ini: Jepang, Hong Kong, Filipina, dan Muangthai. Kini, tinggallah Indonesia sendiri yang harus menjamu para orang-orang perahu itu. Padahal, gelombang dari bendungan yang jebol di Kamboja itu tampaknya masih akan terus menyerbu. Ahmed K. Soeriawidjaja, Yuli Ismartono (Bangkok), Ekram H. Attamimi (Kuala Lumpur), Bersihar Lubis (Jambi), dan Affan Bey Hutasuhut (Tanjungpinang)

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836097478



Nasional 11/11

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.