PRESIDEN Joko Widodo berencana merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jokowi meminta pasal-pasal karet atau multitafsir dalam aturan tersebut dihapus. “Kalau implementasinya menimbulkan ketidakadilan, undang-undang itu perlu direvisi,” kata Jokowi melalui akun Twitternya pada Senin, 15 Februari lalu.
Namun, alih-alih berfokus pada revisi, pemerintah malah akan membuat interpretasi terhadap pasal-pasal bermasalah. Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah mempersilakan Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan permintaan revisi.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga menyatakan pemerintah tak masuk ke urusan revisi aturan dan akan membuat rumusan interpretasi. Pemerintah pun mendukung lembaga penegak hukum seperti kepolisian membuat pedoman interpretasi resmi terhadap Undang-Undang ITE. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menyatakan pemerintah membentuk dua tim terkait dengan Undang-Undang ITE. Tim pertama menyusun kriteria implementatif, sementara tim kedua mempelajari dan menyusun rencana revisi.
Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi Southeast Asia Freedom of Expression Network Ika Ningtyas menilai ucapan Jokowi diterjemahkan berbeda oleh bawahannya. Menurut Ika, penyusunan pedoman interpretasi Undang-Undang ITE tidak akan menyelesaikan masalah yang timbul akibat adanya pasal karet. “Dengan menyusun pedoman tapi hulu tidak diselesaikan, rumusan undang-undangnya tidak dipersoalkan, akan memperburuk implementasinya,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Jokowi memerintahkan kepolisian dan kejaksaan menghentikan perkara yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Jokowi juga perlu mempertimbangkan pemberian amnesti kepada mereka yang divonis bersalah karena terjerat pasal karet. Adapun pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan pemerintah perlu segera merevisi Pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE, yang sering digunakan untuk memidanakan ujaran kebencian dan penghinaan.
Tanah Longsor di Nganjuk, 19 Orang Tewas
Tim SAR mengevakuasi korban tanah longsor di Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur, 16 Februari 2021. ANTARA/Zabur Karuru
BENCANA tanah longsor menelan 19 korban jiwa di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Ahad, 14 Februari lalu. Musibah ini menghancurkan puluhan rumah dan melukai banyak orang. Akibatnya, seratusan penduduk menginap di tenda pengungsian.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan bencana terjadi tak lama setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. “Pemicu longsor saat itu adalah hujan intensitas sedang hingga tinggi,” ucap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati.
Menurut Raditya, pemerintah sudah mengingatkan potensi bencana itu sejak mendeteksi keretakan tebing di sekitar permukiman penduduk pada 2014. “Tawaran relokasi pernah disampaikan karena permukiman sekitar berada di kemiringan tanah lebih dari 90 persen, tapi ditolak,” tuturnya.
Tiga Warga Intan Jaya Ditembak
TIGA warga Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, tewas ditembak personel Tentara Nasional Indonesia pada Rabu, 17 Februari lalu. Ketiga korban dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat Bilogai, Distrik Sugapa, sebelum ditembak tentara.
Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Kolonel I.G.N. Suriastawa mengatakan ketiga pemuda itu diduga anggota kelompok bersenjata yang sering menyerang masyarakat. “Mereka ditembak lantaran berusaha merampas senjata TNI-Polri yang berjaga di puskesmas,” ucap Suriastawa.
Dua hari sebelumnya, anggota TNI ditembak di Kampung Mamba. Ratusan penduduk mengungsi ke daerah lain, seperti ke Kabupaten Nabire dan Paniai. “Banyak pengungsi yang telantar,” ujar Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika, Papua, Saul Paulo Wanimbo.
Kapolsek Astanaanyar Dicopot
Petugas Kedokteran dan Kesehatan Polrestabes Bandung mencatat hasil tes urine Anggota Kepolisian saat inspeksi mendadak tes urine di Polsek Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat, 18 Februari 2021. ANTARA/Raisan Al Farisi
KEPALA Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Ahmad Dofiri mencopot Komisaris Yuni Purwanti Kusuma Dewi sebagai Kepala Kepolisian Sektor Astanaanyar, Kota Bandung. Ia diduga mengonsumsi narkotik jenis sabu bersama belasan anggotanya. “Yang bersangkutan sudah dicopot,” ujar Dofiri, Kamis, 18 Februari lalu.
Sanksi pencopotan dijatuhkan di tengah proses pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Barat. Menurut Dofiri, indikasi keterlibatan Yuni diperoleh setelah Divisi Propam menciduk seorang polisi pengguna narkotik. Polisi itu mengaku bersama sejumlah rekannya menggelar pesta narkotik dengan Yuni.
Divisi Propam masih mendalami dugaan keterlibatan Yuni dan anggota Polsek Astanaanyar lain lewat pemeriksaan tes urine. Jika bersalah, perempuan kelahiran Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 1971 itu terancam sanksi pemecatan dan pidana.
Banjir di Ibu Kota dan Sekitarnya
HUJAN lebat membuat Ibu Kota dan sejumlah daerah di sekitarnya terendam banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan 200 rukun tetangga terkena dampak banjir. Pemerintah DKI menyediakan 26 pengungsian yang bisa ditempati oleh 329 keluarga.
Menurut Anies, curah hujan tinggi terjadi di sejumlah wilayah. Misalnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang curah hujannya mencapai 226 milimeter dan di Sunter Hulu, Jakarta Utara, dengan curah hujan 197 milimeter. “Kapasitas drainase di Jakarta berkisar 50-100 milimeter. Lebih dari itu, dipastikan terjadi genangan,” kata Anies.
Sejumlah tempat di Depok, Jawa Barat, juga dilanda banjir. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Denny Romulo mencontohkan, di perumahan Bukit Cengkeh 2, Cimanggis, air banjir setinggi lutut orang dewasa.
Reporter Tempo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/tempo?tempo=162424785926
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik | UU ITE Banjir Jakarta longsor Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Nganjuk
