PRESIDEN Joko Widodo berencana merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jokowi meminta pasal-pasal karet atau multitafsir dalam aturan tersebut dihapus. “Kalau implementasinya menimbulkan ketidakadilan, undang-undang itu perlu direvisi,” kata Jokowi melalui akun Twitternya pada Senin, 15 Februari lalu.
Namun, alih-alih berfokus pada revisi, pemerintah malah akan membuat interpretasi
...Silakan berlangganan untuk membaca keseluruhan artikel ini.
Mulai dari
Rp.58.000*/Bulan
Akses tak terbatas di situs web dan mobile Tempo
Aplikasi Tempo Media di Android dan iPhone
Podcast, video dokumenter dan newsletter
Arsip semua berita Majalah Tempo sejak terbit 1971 dan Koran Tempo sejak edisi perdana 2001
Register di sini untuk mendapatkan 5 artikel premium gratis. Jika sudah berlangganan, silakan login
