Isi Proposal Pembebasan Joko Tjandra yang Dirancang Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking - Nasional - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Nasional 1/8

Sebelumnya Selanjutnya
text

Dua Bapak di Proposal 10 Juta Dolar

Rencana pembebasan Joko Tjandra disebut-sebut melibatkan mantan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali. Sempat memikirkan opsi grasi.

i Tersangka Andi Irfan Jaya usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, 2 September 2020. ANTARA/Galih Pradipta
Tersangka Andi Irfan Jaya usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, 2 September 2020. ANTARA/Galih Pradipta
  • Proposal pembebasan Joko Tjandra dirancang dengan target empat bulan. .
  • Lobi-lobi dilancarkan pengacara Joko Tjandra ke Ketua Mahkamah Agung di Thailand.
  • Jaksa Pinangki dan Anita diduga mempertemukan Hatta Ali dan Burhanuddin. .

BERJUDUL “Action Plan Case JC”, satu lembar kertas itu memuat rencana aksi membebaskan terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra. Di dalamnya termuat satu tabel yang terdiri atas tujuh kolom berisi rancangan kegiatan yang dilengkapi dengan waktu, biaya, dan penanggung jawab.

Rencana aksi itu dibikin Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari; Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Sulawesi Selatan Andi Irfan Jaya, yang juga kolega Pinangki; serta pengacara Joko Tjandra, Anita Kolopaking. Proposal yang isinya berupa pengajuan fatwa bebas ke Mahkamah Agung itu diserahkan kepada Joko pada November 2019. “Action plan itu diajukan Pinangki dan teman-temannya,” kata kuasa hukum Joko Tjandra, Soesilo Aribowo, Kamis, 10 September lalu.

Kejaksaan Agung telah menahan Pinangki dan Andi karena mereka diduga menerima suap dari Joko Tjandra. Sedangkan Anita ditahan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI karena terjerat kasus surat palsu yang digunakan Joko Tjandra untuk kembali ke Indonesia. Adapun Joko, setelah sebelas tahun buron, dipulangkan dari Malaysia oleh Badan Reserse Kriminal.

Poin pertama proposal itu menyebutkan kegiatan dimulai dengan penandatanganan akta kuasa menjual pada 13-23 Februari 2020. Penandatanganan itu sebagai jaminan akan terlaksananya seluruh kegiatan. Setelah itu, Anita Kolopaking bersama Andi Irfan Jaya akan mengirimkan surat permintaan fatwa kepada “BR”. Dua orang yang mengetahui pembuatan proposal itu mengatakan BR adalah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Berdasarkan proposal itu, pada 26 Februari-1 Maret 2020, Burhanuddin akan mengirimkan surat pengajuan fatwa kepada “HA”. Dua sumber yang sama mengatakan HA adalah Hatta Ali, yang saat proposal itu diajukan masih menjabat Ketua Mahkamah Agung. Hatta pensiun pada 6 April lalu, digantikan Syarifuddin. Rancangan kegiatan selanjutnya, Hatta mengeluarkan fatwa pada 6-16 Maret. Dalam rentang waktu sepuluh hari, Burhanuddin menerbitkan instruksi untuk menindaklanjuti fatwa Mahkamah Agung. Jika rencana itu berjalan lancar, Joko Tjandra akan bebas dan kembali ke Indonesia pada April atau Mei 2020.

Dokumen pemeriksaan Pinangki yang diperoleh Tempo menyebutkan proposal itu dibanderol senilai US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun. Namun Joko hanya menyetujui US$ 10 juta. Sebagai uang muka, pemilik Mulia Group itu memberikan US$ 500 ribu atau sekitar Rp 7 miliar. Meski ada pemberian uang muka, kuasa hukum Joko Tjandra, Soesilo Aribowo, mengatakan action plan tersebut batal di tengah jalan. “Tidak ada deal atau tidak ada kesepakatan,” ujarnya.

•••

PERTEMUAN Pinangki Sirna Malasari dan kelompoknya dengan Joko Tjandra di Kuala Lumpur difasilitasi pengusaha yang dekat dengan Joko, Rahmat. Melalui surat kepada Tempo pada Jumat, 11 September lalu, Rahmat mengatakan Pinangki dan Anita saat makan siang bersamanya di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada awal November 2019 mengajukan permintaan tersebut. “Saya langsung mengirimkan WhatsApp kepada Pak Joko, ‘Pak, ada yang mau ketemu,’,” tulis Rahmat dalam suratnya. Rahmat pun mengirimkan foto kartu nama Pinangki.

Beberapa hari kemudian atau pada 11 November 2019, kata Rahmat, Joko menjawab bisa berjumpa keesokan harinya di Kuala Lumpur. Rahmat mengontak Pinangki, yang sedang di Singapura. Mereka kemudian sepakat bersua di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur pada pukul 10 pagi dan bersama-sama menuju kantor Joko di The Exchange 106 keesokan harinya—sebelumnya disebutkan di Tempo edisi 24-30 Agustus bahwa pertemuan itu terjadi pada September 2019.

Di hadapan Joko, Pinangki menyatakan mampu mengurus pembebasannya. Pada 2009, Mahkamah Agung memvonis Joko dua tahun penjara dalam kasus hak tagih Bank Bali karena dia diduga merugikan negara senilai Rp 904 miliar. Dalam obrolan makan siang itu, Pinangki menawarkan proposal kepada Joko. Namun pria 70 tahun itu menolak karena Pinangki penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil. Sore harinya, Pinangki kembali ke Singapura. Adapun Rahmat menyatakan tak mengetahui isi pembicaraan Pinangki dan Joko.


Ketua MA Hatta Ali (kedua dari kiri) di Phuket, Thailand, November 2019. mahkamahagung.go.id

Pada 19 November 2019, menurut seorang sumber, Rahmat dan Pinangki datang bersama Anita dan Andi Irfan Jaya. Di ruang kerja Joko di lantai 105 Menara The Exchange 106, Anita menyodorkan surat kuasa sebagai pengacara, yang langsung ditandatangani Joko. Setelah makan siang bersama dan mampir ke apartemen Joko di Oval Apartment West Tower lantai 39, Anita pamit akan menghadiri forum ASEAN Law Association (ALA) di Phuket, Thailand. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Andi Irfan mengirim proposal rencana aksi kepada Joko melalui WhatsApp. Rahmat membantah mengenal maupun berjumpa dengan Andi Irfan.

Seorang penegak hukum yang mengetahui aktivitas Anita mengatakan, di Phuket, pengacara ini diduga bertemu dengan Hatta Ali, saat itu Ketua Mahkamah Agung. Menurut dia, pertemuan itu difasilitasi anggota staf Hatta, Soesilowati, dan membicarakan pengajuan fatwa pembebasan Joko serta upaya peninjauan kembali. Situs Mahkamah Agung menyebutkan Hatta Ali dan Soesilowati menghadiri pertemuan hakim se-Asia Tenggara itu. Hadir juga Wakil Ketua MA Bidang Yudisial M. Syarifuddin—kini Ketua MA—serta dua hakim agung, yakni I Gusti Agung Sumanatha dan Ibrahim.

Hatta Ali enggan menerima permintaan wawancara Tempo. Ia mengaku menyerahkan jawaban kepada juru bicara MA, Andi Samsan Nganro. Andi membenarkan kabar bahwa Hatta dan Anita berada di forum yang sama. Menurut dia, Hatta menjadi Ketua ALA Indonesia, yang berisi hakim, jaksa, dan pengacara. Sedangkan Anita anggota ALA. “Jadi, ya, bertemu dengan Pak Hatta,” katanya. Ihwal pertemuan khusus Anita yang diatur Soesilowati, “Secara protokol, yang mengatur siapa pun untuk bertemu dengan Pak Hatta, ya, Ibu Soesilowati.” Namun Andi menyatakan Hatta tak membicarakan Joko Tjandra.

Seorang sumber yang mengetahui rencana pengajuan fatwa mengatakan Anita dan Pinangki berbagi tugas. Anita bertugas mendekati Hatta Ali, sedangkan Pinangki melobi Jaksa Agung Burhanuddin. Dalam dokumen pemeriksaan Pinangki yang diperoleh Tempo, disebutkan bahwa dia selalu melaporkan pertemuan dengan Joko Tjandra kepada Burhanuddin. Sumber itu mengatakan, dalam percakapan antara Anita dan Pinangki, Hatta disebut sebagai “bapak Anita”, sedangkan Burhanuddin sebagai “bapak Pinangki”.

Sumber yang sama bercerita, sepulang dari Thailand, Anita sempat berdiskusi dengan Pinangki tentang opsi grasi untuk Joko Tjandra. Menurut sumber ini, Anita sudah memasukkan pengajuan grasi. Namun Pinangki khawatir opsi itu bisa membuyarkan semua rencana. Ia pun meminta Anita menanyakan ke Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Suhadi ihwal pencabutan grasi. Sumber tersebut menyatakan Pinangki juga sudah menghubungi salah satu ajudan Presiden Joko Widodo soal grasi tersebut.

Juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, mengaku sudah menanyakan kabar itu kepada Suhadi. “Pak Suhadi tidak mengenal Anita,” ucapnya. Andi pun menyatakan Anita tak pernah mengajukan permohonan grasi ke lembaganya. Anggota staf ahli presiden bidang hukum, Dini Purwono, mengaku tak tahu soal pendekatan Pinangki kepada ajudan Jokowi. “Mungkin bisa ditanyakan ke Kantor Staf Presiden, Menkumham, atau Jaksa Agung,” ujar Dini.

Melancarkan skema fatwa, Anita bersama Pinangki diduga mengatur pertemuan Hatta dengan Jaksa Agung Burhanuddin. Menurut sumber yang mengetahui kongkalikong tersebut, Anita dan Pinangki mengatur pertemuan pada 7 Desember. Namun pertemuan itu batal. Barulah pada 13 Desember, Hatta bertemu dengan Burhanuddin. Hasil pertemuan itu, kata sumber yang sama, disampaikan Burhanuddin kepada Pinangki malam harinya.

Andi Samsan membenarkan adanya pertemuan tersebut. “Itu acara courtesy call untuk menjaga hubungan baik antarlembaga,” ujar Andi. Adapun Burhanuddin tak merespons permintaan wawancara yang dikirim Tempo. Sebelumnya, dia menyatakan Pinangki tak pernah melapor kepadanya ihwal pertemuan dengan Joko Tjandra. “Pinangki tidak pernah melapor,” katanya. Ia juga mengklaim tak tahu-menahu soal uang proposal. “Apalagi masalah uang. Saya tidak ada sangkut-pautnya."

Kuasa hukum Anita, Tommy Sihotang, tak tahu ihwal pertemuan kliennya dengan Hatta Ali. “Bu Anita tidak pernah menceritakan itu ke kami,” ujarnya. Adapun Pinangki juga bungkam setelah menjalani pemeriksaan selama 14 jam pada Rabu, 9 September lalu.

Rencana pengajuan fatwa berhenti di tengah jalan. Bersama Anita, Joko Tjandra keluar dari persembunyiannya dan mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni lalu. Namun rencana itu pun buyar setelah kedatangannya terungkap ke publik. Pada akhir Juli lalu, pengadilan pun menolak permohonan peninjauan kembali tersebut.

Pengacara Joko Tjandra, Soesilo Aribowo, menyebutkan kliennya menerima tawaran Pinangki cs karena menganggap hal itu bisa memberikan jalan keluar untuk bebas. Apalagi, kata Soesilo, Joko meyakini vonis dua tahun yang dijatuhkan Mahkamah Agung tak adil. “Itulah alasannya meninggalkan Indonesia,” ujar Soesilo.

LINDA TRIANITA, HUSSEIN ABRI DONGORAN, ANDITA RAHMA, EGI ADYATAMA

Catatan redaksi: Artikel ini mengalami penambahan pada 13 September pukul 22.05. Joshua Rahmat membantah mengenal atau pernah bertemu dengan Andi Irfan Jaya. Perubahan kedua dilakukan pada Jumat, 18 September pukul 18.50 terkait dengan nama Joshua Rahmat. Melalui surat kepada Tempo, Rahmat mengatakan namanya hanya "Rahmat".

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-09-26 00:16:29

Jaksa Agung Burhanuddin Anita Kolopaking Jaksa Pinangki Joko Tjandra Hatta Ali

Nasional 1/8

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB