Nasional 4/7

Sebelumnya Selanjutnya
text

Gerbong Bisnis Wakil Menteri

Promosi budaya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memakai jasa perusahaan yang terafiliasi ke yayasan milik Wiendu Nuryanti. Mempengaruhi proses tender.

i

MOHAMMAD Nuh tiba-tiba saja muncul di beranda kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu malam pekan lalu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini hanya mesam-mesem ketika wartawan merubung dan bertanya tentang keperluannya menyambangi komisi antikorupsi itu. "Silaturahmi biasa saja," ujarnya.

Baru esoknya, ketika rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Nuh berterus terang. Kedatangannya ke Komisi, kata dia, untuk menyerahkan hasil audit inspektorat jenderal kementeriannya terhadap pelaksanaan kegiatan yang memakai anggaran 2012. Laporan itu khusus menyorot dugaan penyalahgunaan kegiatan promosi di Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya.

Sepekan sebelumnya, Nuh dan Inspektur Jenderal Haryono Umar adu sengit pernyataan di media massa. Haryono, bekas komisioner KPK, mengatakan anak buahnya menemukan indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kegiatan promosi budaya yang merugikan keuangan negara hingga Rp 700 miliar.


Haryono tak secara jelas menyebutkan letak penyimpangannya, juga modus korupsi yang dilakukan. Ia hanya mengatakan Menteri Nuh perlu mempertanyakan kegiatan promosi budaya yang menyewa perusahaan sebagai penyelenggara acara. Menteri, kata dia, sudah menerima hasil audit itu untuk diteruskan ke komisi antirasuah. "Jika Menteri belum meneruskan, sebaiknya KPK yang datang ke sini," ujarnya.

162365978368

Menteri Nuh beralasan audit itu mesti diklarifikasi pada pejabat yang disebut dalam laporan. Menurut dia, pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan 2012 sedang membuat hak jawab yang akan dilaporkan kepadanya. "Saya sudah mempelajarinya dan memberi ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam audit itu," kata Nuh.

Pejabat yang diklarifikasi itu adalah Wakil Menteri Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti. Menurut hasil audit, guru besar arsitektur Universitas Gadjah Mada ini diduga memanfaatkan jabatan untuk memperkaya perusahaan dan afiliasi-afiliasinya dengan mendapat pelbagai proyek kegiatan promosi budaya di Kementerian.

Dalam tujuh halaman laporan kesimpulan, menurut sejumlah sumber, dugaan korupsi jelas disebutkan dalam kalimat "Wien­du Nuryanti diduga kuat membawa gerbong bisnisnya untuk melakukan berbagai kegiatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan". Setidaknya ada empat perusahaan yang ditunjuk melaksanakan kegiatan promosi budaya memakai anggaran 2012 senilai Rp 27,31 miliar.

Kegiatan pertama yang disorot adalah konferensi Federasi Promosi Budaya Asia di Hotel Sunan, Solo, pada 6-12 September 2012. Hajatan yang disertai pameran kebudayaan dan pertunjukan seni, antara lain drama tari Matah Ati, ini disiapkan PT Fokus Konvensindo dengan nilai kontrak Rp 910 juta. PT Fokus memenangi tender pada 27 Agustus 2012, menyisihkan dua perusahaan lain yang mengajukan harga lebih rendah.

Dalam audit itu ditemukan bahwa PT Fokus berafiliasi dengan Yayasan Stuppa Indonesia, organisasi pengelola pertunjukan dan budaya milik Wiendu. Hubungan itu dikuatkan pengakuan karyawan Fokus, Ilham Derajat dan Dwi Kusumaningsih. Menurut Wayan Suweta dari Divisi Riset Stuppa, kedua orang itu bekerja di yayasan menjadi tenaga ahli PT Karma Wi Bangga. Karma dan Yayasan Stuppa berada di satu alamat, Jalan Lingkar Utara 234, Yogyakarta. "Kami satu angkatan," ujar Wayan, lulusan UGM 1995.

Ada juga persiapan World Culture Forum yang dimenangi PT Patihindo Convex senilai Rp 13,85 miliar. Dialog kebudayaan yang dihadiri delegasi sepuluh negara ini digelar di Bali pada 24-29 November 2013. Selama persiapan, panitia dari PT Patihindo menempati satu ruangan di sebelah kantor Wiendu di lantai 2 Gedung A Kementerian Pendidikan, tapi tak membayar sewa. Auditor merekomendasikan agar Kementerian menghentikan pembayaran uang sisa Rp 1,6 miliar.

Kesimpulan "gerbong bisnis" diterakan para auditor karena perusahaan-perusahaan penyelenggara acara itu sudah menjadi langganan pelbagai kegiatan promosi ketika bidang kebudayaan masih menyatu dengan Kementerian Pariwisata. Ketika Wiendu ditunjuk menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2011, perusahaan di bawah Stuppa ikut pindah.

Dalam audit juga ada pengakuan pejabat Direktorat Promosi Budaya yang ditekan pejabat Yayasan Stuppa agar memenangkan perusahaan afiliasinya. Secara jelas, dalam rekomendasinya, para auditor meminta Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kebudayaan Kacung Marijan memberi sanksi disiplin kepada pejabat yang tunduk pada tekanan itu.

Kacung menolak menanggapi audit, apalagi memberi sanksi kepada anak buahnya. Guru besar Universitas Airlangga, Surabaya, ini mengatakan mata anggaran kegiatan yang diperiksa Inspektorat Jenderal adalah periode sebelum ia menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kebudayaan. "Saat itu kegiatan di bawah koordinasi Ibu Wakil Menteri," kata Kacung, yang menduduki jabatan itu sejak November tahun lalu.

Adapun Wiendu menyangkal temuan Inspektorat bahwa perusahaan pemenang tender promosi budaya berafiliasi ke Yayasan Stuppa miliknya. "Saya sudah bertemu dengan Menteri dan menyampaikan bahwa informasi itu tidak benar," ujarnya. Menurut dia, penunjukan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan promosi budaya sudah melalui tender dan prosedur yang benar.

Pemakaian perusahaan profesional yang khusus menangani acara-acara promosi, menurut Wiendu, dilakukan karena staf di kementeriannya tak mungkin bisa mengurus pertunjukan budaya yang kompleks. Apalagi kegiatan itu digelar di luar negeri. "Kalau kegiatan sosialisasi atau pelatihan, kami kerjakan sendiri, tak perlu memakai event organizer," katanya. Ia menduga pemakaian perusahaan penyelenggara acara tak familiar di Kementerian Pendidikan karena Direktorat Promosi Budaya baru dibentuk.

Penjelasan Wiendu dan Kacung, kata Nuh, sudah tertuang dalam lembar klarifikasi yang dia serahkan ke KPK. Ia juga mengundang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menilai audit inspektoratnya. "Sekarang terserah KPK apakah akan melanjutkan atau tidak temuan itu," ujarnya.

Bagja Hidayat, Tri Artining Putri, Subkhan J. Hakim (Jakarta), Anang Zakaria (Yogyakarta), Diananta P. Sumedi (Surabaya)


Temuan Inspektorat
1. PT Fokus Konvensindo, pelaksana konferensi Federation of Asian Cultural Promotion di Solo, September 2012. Nilai kontrak Rp 910 juta. Temuan: Afiliasi Yayasan Stuppa Indonesia.
2. PT Patihindo Convex, pelaksana persiapan World Culture Forum di Bali, 24-29 November 2013. Nilai kontrak Rp 13,85 miliar. Temuan: Pemakaian ruang Kementerian.
3. PT Mitra Pariwisata Convex, pelaksana diplomasi budaya Indonesia di luar negeri. Nilai kontrak Rp 8,6 miliar. Temuan: Proyek disubkontrakkan kepada pihak lain.
4. PT Amanah Nurul Widya, pelaksana Asia-Europe Meeting di Yogyakarta. Nilai kontrak Rp 3,99 miliar. Temuan: Klaim pelaksanaan kegiatan oleh Yayasan Stuppa.

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162365978368



Nasional 4/7

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.