Nasional 5/6

Sebelumnya Selanjutnya
text

Tertambat pada Anak Tangga Pertama

Penyidikan kasus korupsi Hambalang di KPK belum beranjak jauh. Hasil audit oleh BPK tidak membantu.

i

DIPERIKSA Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu pekan lalu, Muhammad Nazaruddin menenteng segepok dokumen. Di antaranya salinan sertifikat tanah proyek pembangunan sarana olahraga Bukit Hambalang, Bogor. Ia juga menyodorkan fotokopi surat tanda nomor kendaraan mobil Harrier yang disebutnya berhubungan dengan proyek itu. "Ini untuk menjelaskan siapa aktor di balik Hambalang," kata mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

Sejak meledak kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games XXVI di Palembang dan ia dijadikan terdakwa, Nazaruddin gencar mengungkap peran sejumlah koleganya dalam usaha menggerogoti dana proyek Hambalang. Ia antara lain menceritakan keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengurusan sertifikat, yang tidak pernah beres selama bertahun-tahun.

KPK menyidik perkara dugaan korupsi proyek Hambalang senilai Rp 1,2 triliun itu sejak Juli lalu. Deddy Kusdinar, Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Pemuda dan Olahraga, telah ditetapkan sebagai tersangka. Pimpinan komisi antikorupsi menyebut Deddy sebagai "anak tangga pertama" sebelum tersangka lain bisa ditetapkan.


Tak ingin terjerat sendiri, Deddy mulai membuka keterlibatan bos-bosnya. Dia mengatakan, dalam proyek besar seperti Hambalang, ia mempertanggungjawabkan keputusan-keputusannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, melalui Sekretaris Kementerian Wafid Muharam. Wafid merupakan kuasa pengguna anggaran dan Andi sebagai pengguna anggaran. "Semua laporan saya sampaikan ke Pak Menteri melalui Sesmenpora," ujarnya.

161833247493

Wafid Muharam juga melempar bola ke atas. Dia mengatakan, dalam konteks penggunaan anggaran negara, hanya menjalankan perintah Menteri. "Sebagai pengguna anggaran, Pak Andi mesti bertanggung jawab," katanya.

Toh, posisi Andi masih di atas angin. Apalagi hasil audit investigasi proyek Hambalang tahap pertama yang rampung pada 30 Oktober lalu tidak menunjuk secara tegas peran Andi dalam kisruh proyek. Meski lembaga auditor negara menyimpulkan munculnya potensi kerugian negara sebesar Rp 243,7 miliar, tidak dicantumkan temuan telak yang bisa menjerat mantan juru bicara kepresidenan itu.

Menurut hasil audit, potensi kerugian terjadi pada dua kegiatan. Pertama, proses pencairan uang muka yang diterima PT Adhi Karya-PT Wijaya Karya, dua perusahaan yang mengikat kontrak kerja sama, senilai Rp 116,9 miliar. Dalam proses pengucuran uang muka juga terdapat sejumlah kejanggalan, seperti tidak adanya paraf pejabat berwenang.

Kedua, proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Auditor menemukan harga pekerjaan yang terlalu mahal oleh PT Dutasari Citralaras, perusahaan yang didirikan antara lain oleh istri Anas Urbaningrum, sebesar Rp 75,7 miliar. Selain itu, ada harga yang terlalu tinggi untuk pekerjaan struktur, senilai Rp 51,009 miliar.

Dalam laporan audit setebal 92 halaman ini, pada proses penyusunan anggaran, Andi hanya dinilai "tidak melaksanakan tugas dan wewenang". Dia disebut membiarkan Wafid melampaui kewenangan menteri dalam pengusulan permohonan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan.

Kealpaan juga ditemukan auditor pada proses pemilihan rekanan. Andi dikatakan tidak melaksanakan tugas dan wewenang dalam penetapan pemenang lelang atas pengadaan barang dan jasa di atas Rp 50 miliar. Padahal, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, wewenang penetapan pemenang ada di tangan menteri.

Audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan hanya menyimpulkan Andi tidak melakukan pengendalian internal terhadap jajarannya. Kebijakan ini disebut membuka peluang terjadinya sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Hambalang.

Andi dalam keterangannya kepada auditor pemeriksa, seperti yang tertulis dalam laporan audit, mengaku telah berusaha melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh staf. Namun semua proses itu dilakukan secara lisan. "Saya hanya mendengarkan," ujarnya. "Staf selalu lapor proyek berjalan lancar dan baik-baik saja."

Seorang auditor mengatakan, dalam proses audit, tidak ditemukan satu lembar pun surat-menyurat, notulen rapat, atau disposisi dari Andi. Kejanggalan ini sudah dimulai saat proyek itu masih dibahas dengan Komisi Pemuda dan Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat hingga penunjukan rekanan. "Aneh, untuk proyek sebesar ini tidak ada satu pun dokumen yang diteken menteri," katanya.

Sulitnya menemukan sidik jari sang Menteri, menurut auditor tadi, juga disebabkan aksi tutup mulut para bawahan. Saat dimintai keterangan dalam proses pembuatan berita acara pemeriksaan, mereka hampir seragam menjawab tidak tahu. "Petunjuk adanya peran Andi hanya diperoleh dari keterangan Wafid dan Deddy," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri mengatakan, meski tidak ditemukan tanda tangan, hasil audit tetap bisa menjadi jalan bagi penyidik dalam mengusut adanya tindakan melanggar hukum. "Sebab, jika ada persyaratan administrasi yang diterabas, pasti ada tujuan yang lebih besar," katanya.

Sumber Tempo mengatakan hasil audit investigasi itu tidak berpengaruh terhadap proses penyidikan KPK. Sebab, konstruksi hukum yang telah dibangun penyidik bukan hanya soal administratif, tapi juga aliran dana suap dari para kontraktor Hambalang ke pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menurut dia, jika penyidik dipaksa menggunakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, para pejabat itu sulit dijerat pasal pidana. "Dengan pertimbangan itu, sekarang yang dikejar soal aliran dana puluhan miliar rupiah yang diduga sebagai suap," ujarnya.

Dalam pemeriksaan sejumlah saksi, sumber tadi melanjutkan, diperoleh informasi berharga soal adanya pemberian uang yang dilakukan tunai. Uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan rupiah yang dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan subkontraktor ini dikemas dalam kardus. "Siapa pengumpul, pengantar uang, dan mobil apa yang dipakai sudah diketahui penyidik," katanya.

Informasi soal adanya aliran dana ke pejabat Kementerian dibenarkan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. Menurut dia, keterangan itu diperoleh penyidik dari hasil pemeriksaan saksi. "Namun ini baru sepihak, masih dicari alat bukti lain," ujarnya. "Kalau itu dapat, KPK tidak akan tinggal diam."

Rudy Alfonso, kuasa hukum Deddy Kusdinar, tidak membantah kabar bahwa kliennya telah membuka banyak informasi ke penyidik KPK. Namun dia enggan menjelaskan. "Semua yang dia ketahui dan alami sudah disampaikan ke penyidik," ujarnya.

Andi Mallarangeng, hingga tulisan ini diturunkan, belum bisa dimintai komentar. Surat permohonan wawancara yang dilayangkan ke kantornya belum dibalas. "Pak Menteri sedang di Singapura menemani Chris John bertanding," kata Iim Rohimah, sekretaris Andi. Namun, dalam berbagai kesempatan, Andi mempersilakan KPK menindak anak buahnya yang melanggar hukum. "Saya hanya bertanggung jawab secara moral."

Setri Yasra, Anton Aprianto, Prihandoko, Martha Ruth Thertina, Indra Wijaya


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161833247493



Nasional 5/6

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.