Nasional 2/5

Sebelumnya Selanjutnya
text

Yogyakarta
Yogya di Antara Opsi

Pemerintah terus melobi DPR soal RUU Keistimewaan Yogyakarta. Menyandera untuk pemilihan umum.

i

Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta pada Kamis dua pekan lalu itu hampir berjalan empat jam. Ketika membahas cara pemilihan Gubernur Yogyakarta, pemerintah meminta rapat dilakukan tertutup. Semua wartawan diminta keluar.

Selama satu jam, pemerintah melobi fraksi-fraksi di komisi tentang ketentuan yang selalu menjadi perdebatan itu. Selama ini, pemerintah dan Fraksi Demokrat ingin Gubernur Yogyakarta dipilih melalui pemilihan kepala daerah. Sedangkan fraksi lain ingin Sultan dipilih melalui penetapan—seperti yang berlangsung selama ini.

Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Hakam Naja mengatakan pemerintah menyampaikan jalan tengah: Sultan ditetapkan sebagai gubernur, tapi secara demokratis. Artinya, setiap lima tahun Sultan ditetapkan sebagai gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebelum penetapan periode berikutnya, "DPRD akan mengevaluasi kemampuan dan kinerja Sultan," kata politikus Partai Amanat Nasional itu.


Anggota Komisi Pemerintahan dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, mengatakan opsi itu hanya berlaku untuk Sultan Hamengku Buwono X. Jika Sultan mangkat, tak ada lagi penetapan. Gubernur Yogyakarta harus dipilih melalui pemilihan kepala daerah.

161835641060

Arif mempertanyakan opsi pemerintah. Misalnya, bisa saja DPRD tak menerima kinerja Sultan. "Lalu apakah harus ada calon lain?" katanya. Hakam dan Arif mengatakan pemerintah belum memiliki formula tentang penetapan melalui DPRD ini. Lobi menemui jalan buntu. Semua fraksi, kecuali Demokrat, masih bertahan pada opsi penetapan.

Pembahasan disepakati akan dilanjutkan setelah reses, 16 Agustus. Padahal masa jabatan Sultan sebagai gubernur bakal berakhir 9 Oktober tahun ini. "Ada kemungkinan masa jabatan Sultan diperpanjang lagi," kata Arif.

Sumber Tempo menyatakan, sebetulnya fraksi dari partai menengah (di luar Demokrat, Golkar, dan PDI Perjuangan) bisa saja mengubah haluan dan menyetujui opsi pemilihan. Tapi perubahan ini tak gratis. "Ada undang-undang lain yang jadi barang barter," ujarnya.

Menurut sumber ini, barter itu berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Partai menengah ingin angka ambang batas parlemen, yang pada Pemilihan Umum 2009 sebesar 2,5 persen, tak dinaikkan terlalu tinggi.

Fraksi-fraksi dari partai menengah itu berharap Demokrat sebagai pemegang kursi terbanyak di DPR mau menurunkan ambang batas 4 persen menjadi 3 persen. "Kalau Demokrat mau menurunkan ambang batas, kami pasti mendukung penetapan," kata sumber ini. Maka terjadilah sandera-menyandera RUU Keistimewaan Yogyakarta dengan kepentingan Pemilihan Umum 2014.

Tapi semua fraksi menengah membantah ihwal sandera-menyandera ini. "Kami tak pernah menggunakan Undang-Undang Yogyakarta sebagai alat barter," ujar Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy. "Tidak ada barter seperti itu," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja’far.

Sumber Tempo lain menyebutkan, dalam pertemuan informal partai menengah, seorang anggota Fraksi Partai Amanat Nasional mengajak fraksi lain membarter RUU Yogyakarta dengan ambang batas parlemen. Namun Hakam Naja membantah. "Tidak ada barter," ujarnya.

Forum sekretariat gabungan yang terdiri atas partai menengah pun tak tinggal diam. "Sekretariat gabungan juga membahas masalah RUU Yogyakarta ini sekitar dua minggu lalu di Hotel Sultan," kata Marwan. Namun fraksi saat itu hanya dimintai pendapat tentang RUU Keistimewaan Yogyakarta.

Pemerintah mengakui adanya lobi dan dialog membahas RUU ini. "Dua minggu sebelum rapat tertutup itu juga saya mengadakan pertemuan informal dengan panitia kerja DPR," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah, menurut Gamawan, adalah menyampaikan usul terhadap materi yang belum disepakati. "Tapi saya yakin akan ada kesepakatan," kata Gamawan.

Fanny Febiana


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161835641060



Nasional 2/5

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.