Luar Negeri 2/5

Sebelumnya Selanjutnya
text

Solomon Tak Lagi Ramah

Kudeta di Solomon hanyalah satu letupan dari konflik etnis Guadalcanal dan Malaita.

i
PERANG suku tak cuma terjadi di Indonesia. Setelah meletus di Fiji, pertempuran antarpuak kini merembet ke Pulau Guadalcanal dan Malaita di Kepulauan Solomon. Akibatnya, tawaran berlibur ke negara yang berada sekitar 1.900 kilometer timur laut Australia itu kini mempunyai catatan kecil: larangan keras untuk mengunjungi kedua pulau terbesar di kawasan yang tadinya dikenal sebagai tempat menikmati wisata lingkungan yang berbau penjelajahan itu, mulai jalan-jalan di hutan, berkano, hingga scuba diving di kepulauan surgawi yang begitu menggiurkan itu.

Apa boleh buat, suhu politik di negara "surgawi" bekas jajahan Inggris itu memang terlalu panas untuk berkano. Terutama setelah terjadi kudeta oleh kelompok milisi Pasukan Elang Malaita (MEF), dengan menyandera Perdana Menteri Bartholomew Ulufa'alu, Senin dini hari pekan silam (5/6/2000). Milisi yang bersenjata api otomatis tersebut juga menguasai jalan-jalan dan fasilitas umum di Honiara—ibu kota dengan 30 ribu penduduk—serta tambang emas terbesar, Gold Ridge. Pada hari yang sama, MEF mengultimatum agar Ulufa'alu mundur dalam 48 jam.

Kudeta ini membuat keadaan di Guadalcanal makin buruk. Di berbagai tempat, terjadi bentrok kekerasan antara MEF dan kelompok milisi Gerakan Isatabu Merdeka (IFM)—milisi yang beranggotakan anak muda asli Guadalcanal yang menjadi musuh bebuyutan MEF. Sampai akhir pekan ini, korban nyawa yang melayang mencapai 100 jiwa.

Kondisi tanpa hukum itu kemungkinan tetap berlangsung dan jumlah korban diperkirakan meningkat. Itu karena tidak ada aparat yang mampu mengambil alih kontrol keadaan. Solomon tidak memiliki tentara. Sedangkan pihak kepolisian, yang tergabung dalam Royal Solomon Islands Police Force, ternyata tidak mampu mengendalikan gerak kedua milisi yang beda etnis itu. Bahkan, ada tuduhan bahwa polisi malah berpihak ke MEF karena mayoritas anggota polisi adalah orang Malaita.

Kudeta yang dipimpin oleh Andrew Nori tersebut langsung diprotes oleh masyarakat internasional. Negara-negara persemakmuran Inggris (commonwealth) mengancam akan menyingkirkan Solomon dari keanggotaannya. Sementara itu, Australia dan Selandia Baru sudah mempersiapkan angkatan perangnya untuk mengevakuasi warga negara mereka yang berada di Solomon, baik yang bekerja di kepulauan tersebut maupun yang menjadi turis.

Hingga akhir pekan lalu, kondisi Guadalcanal masih tetap berbahaya dan tidak pasti. Kelompok mediator internasional yang terdiri dari anggota-anggota parlemen dari negara-negara persemakmuran tidak bisa mendarat di Guadalcanal, Jumat pekan lalu (9/6/2000), karena diserang oleh milisi.

Yang menarik, kudeta di Solomon hanya berjarak dua minggu setelah kudeta di Fiji, negara kepulauan yang juga terletak di Lautan Pasifik. Banyak pihak, seperti pemerintah Australia, Selandia Baru, dan negara-negara commonwealth, berkeyakinan bahwa kudeta di Fiji itu "menular" ke Solomon. "Sebab, dalam dua pekan ini ada publikasi cukup besar tentang kudeta di Fiji dan tentang masalah di Fiji," kata Joses Tuhanuku, Ketua Partai Buruh Kepulauan Solomon.

Menurut Tarik Kafala, koresponden BBC khusus Asia-Pasifik, apa yang dilakukan oleh George Speight, pemimpin kudeta Fiji, telah memberi inspirasi MEF untuk melakukan hal yang sama. "Keduanya sama-sama memiliki masalah pertikaian antaretnis, dan dalam kedua kudeta, pemimpinnya juga ditahan," demikian menurut Kafala.

Lalu, mengapa orang Guadalcanal dan Malaita bisa begitu saling benci? Akar konflik keduanya bermula dari Perang Dunia II, ketika pasukan Amerika Serikat berperang melawan tentara Jepang di Pasifik. Tentara AS yang berpangkalan di Guadalcanal mendatangkan ribuan penduduk dari Malaita untuk dijadikan pekerja sipil tentara AS karena orang Malaita terkenal sangat rajin bekerja. Sejak itulah gelombang penduduk Malaita mulai membanjiri Guadalcanal. Apalagi, kondisi hidup di pulau itu jauh lebih baik ketimbang di Malaita, pulau yang berpenduduk padat tapi bertanah tidak subur.

Setelah perang hingga Solomon merdeka pada 7 Juli 1978, orang-orang Malaita tetap tinggal, berpencaharian, dan beranak-pinak di Guadalcanal. Penduduk asal Malaita juga banyak yang masuk dalam kepolisian Royal Solomon Islands Police Force. Singkat kata, karena orang Malaita memiliki etos kerja lebih kuat, mereka mampu menguasai lebih banyak sektor ekonomi dan memiliki tanah di Guadalcanal.

Menurut Bruce Hill, reporter spesialis untuk kawasan Pasifik dari Radio Australia, dominasi Malaita atas sumber-sumber ekonomi itu memicu kesenjangan. Di tempat-tempat umum Honiara, orang Malaita bisa ditengarai dengan mudah karena mereka berpakaian lebih bagus ketimbang orang-orang Guadalcanal.

Nah, masalah kesenjangan itu makin mencuat ketika krisis ekonomi menyerang Solomon, pada 1997. Pada saat itu, Bart Ulufa'alu—orang Malaita yang baru diangkat menjadi perdana menteri—membuat kebijakan ekonomi berorientasi pasar, yang mengutamakan persaingan terbuka. Jelas saja kalau orang-orang asli Guadalcanal kalah bersaing dengan "pendatang" Malaita, yang umumnya pekerja keras.

Akhirnya, timbul anggapan di kalangan penduduk asli Guadalcanal bahwa tanah mereka telah dirampok oleh Malaita. Sekelompok anak muda Guadalcanal melancarkan protes ke pemerintah dan menginginkan sewa atas tanah yang secara tradisional adalah milik bangsa Guadalcanal. Tuntutan itu diikuti dengan pembentukan Pasukan Revolusioner Guadalcanal (GRA). Dengan menggunakan senjata bekas Perang Dunia II, tombak, panah, dan parang, GRA mulai meneror orang-orang Malaita agar meninggalkan Guadalcanal.

Sekitar setahun lalu, GRA berganti nama menjadi IFM alias Gerakan Kemerdekaan Isatabu (Isatabu adalah nama lama Guadalcanal, Red). Jumlah anggota IFM bertambah dengan pesat. Pun, aktivitas mereka makin brutal. Hingga akhir tahun lalu, 30 ribu orang Malaita tergusur dari tempat tinggal mereka.

Gayung dendam pun bersambut. Awal tahun ini, kelompok pemuda Malaita membentuk kelompok Pasukan Elang Malaita. Mereka merampok gudang senjata kepolisian yang berisi senjata-senjata otomatis. Semua itu membuat pertikaian antaretnis di Solomon meliar.

Selama hampir 20 bulan, konflik etnis Guadalcanal dengan Malaita telah mendidihkan suhu politik di negara berpenduduk sekitar 460 ribu ini. Memang pernah ada usaha rekonsiliasi berupa kesepakatan damai, seperti yang dirayakan oleh masyarakat Honiara pada akhir Mei tahun silam. Tapi, harapan damai antara Guadalcanal dan Malaita bubar. Kelompok muda Malaita malah membentuk milisi tandingan pada awal tahun ini, yaitu Pasukan Elang Malaita (MEF).

Sebenarnya, Honiara itu sudah seperti sebuah benteng eksklusif yang dihuni oleh orang Malaita dan dikelilingi oleh penduduk asli Guadalcanal. Pendatang Malaita menikmati fasilitas lebih, seperti halnya pendatang India di Fiji. "Kudeta yang terjadi ini hanya memformalkan apa yang sudah terjadi di Guadalcanal (yaitu kekuasaan Malaita atas Guadalcanal, Red)," kata Bruce Hill.

Selain itu, apa yang terjadi di Solomon, juga Fiji, membuktikan bahwa keterikatan dengan etnis masih sangat kuat. Menurut seorang analis, negara dengan sistem modern—seperti demokrasi parlementer yang dianut Solomon—yang dibentuk oleh bekas negara kolonial Inggris tidak mampu menghapus pola hidup penduduk setempat. Orang Guadalcanal dan Malaita lebih setia pada sesepuh mereka ketimbang pada pemerintahnya. Buktinya, meskipun Ulufa'alu orang Malaita, dia tetap dikudeta dan disandera MEF karena Ulufa'alu dinilai terlalu lembek terhadap orang Guadalcanal.

Kekerasan, agaknya, sedang menjadi idola.

Bina Bektiati (dari berbagai sumber)


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161866131644



Luar Negeri 2/5

Sebelumnya Selanjutnya