Lingkungan 1/2

Sebelumnya Selanjutnya
text
i
DUA pekan lalu, ketika Menteri Negara KLH Emil Salim mencanangkan Program Peduli '92 di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, ia harus menampung keluhan bertubitubi yang dilontarkan para pemulung, pelapak, dan penggiling sampah plastik. Keluhan itu tertuju pada sampah impor yang harganya relatif murah, hingga sulit disaingi. Akibatnya, penghasilan mereka menukik tajam. Lebih dari setahun setelah sampah plastik impor membanjiri Indonesia, baris/an yang oleh Presiden Soeharto dijuluki sebagai laskar mandiri itu kini megap-megap. Haji Darus bin Sudaji, misalnya. Ia mengusahakan bisnis penggiling yang memproduksi perca (sampah plastik yang sudah digiling) PVC. Penghasilannya kini amat menurun. Sekarang, ia hanya bisa menyuplai 40 ton spons (kulit imitasi bekas) mentah belum digiling ke empat pabrik pengolah bijih. Bandingkan dengan hasil masa jaya, ketika dalam sebulan ia bisa memasarkan 100 ton spons belum digiling, 50 ton spons giling, 100 ton sol, dan plastik ember. Pekerjanya yang dulu 65 orang kini tersisa 8 orang saja. Rentetan kelesuan bisnis menjalar ke bawah. Penghasilan 100 pelapak yang dulu secara rutin menyuplai bahan ke pengusaha sampah kini juga merosot. Begitu pula penerimaan pemulung. Dulu, pemulung bisa mendapat Rp 125 tiap kilogram dari spons, tapi kini hanya setengahnya. Penerimaan pemulung, yang menurut catatan The Center for Policy and Implementation Studies rata-rata Rp 3.883 tiap hari, kini menukik drastis. Menurut Alex Yusutardi dari Walhi dan Tukino Dana Direksa dari Yayasan Dian Pertiwi Indonesia, yang memantau sampahsampah plastik impor ini, limbah tersebut didatangkan dari Amerika, Kanada, Jerman, Belanda, Australia, dan Jepang. Data dari Greenpeace Amerika yang meneliti limbah sampah plastik ke negara-negara berkembang, selama bulan Januari-Juli 1991, ada 8.500 ton sampah masuk lewat Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Medan. Sampah itu dikirim dari empat pelabuhan di Amerika. Dengan kategori bahan baku industri bukan sampah limbah yang sebagian adalah produksi pabrik yang tak memenuhi syarat itu bebas masuk ke Indonesia. Sampah buangan ini, menurut sumber di pelabuhan Belawan, mungkin saja dimasukkan dalam satu kontainer dengan bijih plastik. Arus sampah plastik impor bermula dua tahun lalu, ketika monopoli impor plastik yang berada di tangan Mega Eltra dicabut. Banyaknya importir menyebabkan harga plastik turun. Selain itu, menurut pemilik penggilingan PT Naga Plastik, A Yau, harga makin jatuh karena banyak negara ASEAN sudah mendirikan pabrik olefin untuk bahan baku bijih plastik. A Yau sendiri juga memakai 20 persen limbah impor untuk perusahaannya. Alasannya, kualitas limbah impor itu lebih baik. Dan Alex menduga, para penggiling pun lebih senang, karena pembayaran yang diberikan importir menggunakan sistem konsinyasi. Bahwa importir sanggup menawarkan harga miring, mungkin sekali karena impor limbah ini hanya kamuflase untuk menyelundupkan plastik jadi atau bahan kimia. Tentu, ini hanya perkiraan Alex. Tapi ia menjadi lebih yakin setelah melihat drumdrum bahan kimia cair yang amat mahal seperti lecithine -- berada di antara sampah yang dikeluarkan dari kontainer di sebuah tempat penampungan milik seorang importir. Benar tidaknya asumsi itu agaknya harus dibuktikan sendiri oleh petugas di pelabuhan. Yang kini bisa dilakukan Menteri Negara KLH untuk membantu pemulung ialah mengusulkan pada Dirjen Bea Cukai agar menaikkan pajak impor sampah plastik. Sekarang pajak itu hanya lima persen. "Negara hampir tak mendapat apa-apa, padahal dari produsennya limbah itu gratis," kata Emil. Indrawan, Irwan E. Siregar, Diah Purnomowati

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162052498395



Lingkungan 1/2

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.