text

Ledakan PHK di Depan Mata

Ratusan ribu pekerja terseret gelombang pemecatan akibat lesunya industri di masa pandemi Covid-19. Angkanya berpotensi melonjak hingga jutaan, menambah banyak penganggur baru akibat terbatasnya lapangan kerja. Program penyelamatan pemerintah bagi kaum buruh terbentur soal ketersediaan data.

Retno Sulistyawati

Edisi : 11 April 2020

Pekerja menyelesaikan pembuatan suku cadang sepeda motor di sebuah pabrik di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Desember 2015. TEMPO/Tony Hartawan

Pabrik-pabrik stop berproduksi hingga berdampak terhadap 1,2 juta pekerja.
Jumlah penganggur dan penduduk miskin diprediksi meningkat tajam.
Upaya penyelamatan yang disiapkan pemerintah tak mulus.

SUDAH sepekan lebih bengkel PT Ganding Toolsindo di Bekasi, Jawa Barat, lengang. Seratusan karyawan dirumahkan dari workshop bahan setengah jadi knalpot sepeda motor tersebut. Kontrak beberapa pegawai yang habis tak diperpanjang. Sejak Jumat, 3 April lalu, industri kecil-menengah (IKM) pemasok suku cadang pabrik otomotif itu benar-benar stop berproduksi. “Tidak ada pekerjaan lagi. Paling tinggal satu-dua orang (tetap bekerja) untuk pemeliharaan dan bersih-bersih,” pemilik bengkel, Wan Fauzi, menuturkan kepada Tempo, Selasa, 7 April lalu.

Penghentian kegiatan itu bermula dari pengumuman PT Sakura Java Indonesia, perusahaan pemasok suku cadang untuk PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), dua hari sebelumnya. Sakura Java meminta semua vendor menghentikan pengiriman segala jenis barang. Penyebabnya, pabrik Yamaha Indonesia Motor memutuskan akan menyetop produksi selama dua pekan lebih hingga Ahad, 19 April mendatang.

Bukan hanya bengkel Fauzi yang gelagapan. Rantai pasok komponen di industri kendaraan bermotor cukup panjang. Beroperasinya satu pabrik besar akan disokong beberapa pemasok suku cadang—biasanya terafiliasi dengan induk pemegang merek. Selanjutnya, pabrik komponen berjejaring dengan ratusan—di industri mobil bahkan bisa ribuan—vendor yang kebanyakan berada di skala IKM.

Wan Fauzi, yang juga Ketua Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif, menyebutkan sedikitnya 60 anggota asosiasinya sekarang minim pesanan produksi, bahkan tak mendapat sama sekali. “Beberapa anggota ada yang masih punya garapan dari agen pemegang merek lain, seperti Honda. Itu pun order tinggal 30-an persen,” ujarnya.

Pengemudi ojek daring menerima bantuan sembako dari Presiden Joko Widodo di Terminal Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, 9 April lalu./ANTARA/Arif Firmansyah

Industri kendaraan bermotor memang tengah lesu darah sejak virus corona mewabah. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia memperkirakan penjualan tahun ini bisa merosot 25-30 persen dari target awal menyamai capaian tahun lalu sebanyak 6,4 juta unit. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia juga memprediksi penjualan mobil hanya akan berkisar 600 ribu unit, anjlok hampir 50 persen dibanding 2019.

Suramnya penjualan, ditambah imbauan pemerintah agar pengusaha menerapkan sistem bekerja dari rumah untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, memaksa YIMM menghentikan produksinya. Executive Vice President Director PT YIMM Dyonisius Beti mengatakan kinerja penjualan pada pekan keempat Maret lalu anjlok hingga 40 persen dibanding bulan sebelumnya. “Pandemi telah menggeser perilaku konsumen untuk memprioritaskan kebutuhan utama saat ini, yakni pangan dan kesehatan,” ujarnya, Rabu, 8 April lalu.

Kini, sekitar 18 ribu karyawan yang berkaitan langsung dengan pabrik diliburkan. Pegawai kantor pusat YIMM juga telah bekerja dari rumah secara bergiliran. Penghentian operasi pabrik ini juga berdampak terhadap nasib sekitar 250 ribu pekerja yang tak berkaitan langsung dengan kegiatan produksi. Kategori ini mencakup distributor (dealer), perusahaan pembiayaan (leasing), hingga IKM pemasok suku cadang seperti milik Wan Fauzi.

Industri otomotif hanya satu dari sejumlah kluster industri manufaktur yang terpaksa merumahkan pekerjanya akibat lesunya bisnis di masa pandemi. Kondisi industri tekstil, yang setahun terakhir bersaing dengan produk impor yang membanjir, misalnya, tak lebih baik. Arus kas banyak perusahaan tekstil makin berdarah-darah akibat turunnya permintaan, penangguhan dan pembatalan pesanan, juga merosotnya tingkat utilitas pabrik seiring dengan penerapan aturan jaga jarak atau social distancing.

PT Citra Sandang Textile atau Cisatex salah satunya. Sempat menerapkan skema kerja “tiap tiga”, yakni tiga hari berproduksi kemudian tiga hari berhenti, pabrik yang berlokasi di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ini praktis mati suri sejak tiga pekan lalu. Sebanyak 50-an pekerja telah dirumahkan, tersisa segelintir buruh yang kini beralih membuat masker. “Menghabiskan barang yang tersisa saja,” ucap Agus Ruslan, bos Cisatex, Rabu, 8 April lalu.

Hingga Ahad, 5 April lalu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mencatat sebanyak 1.476 perusahaan terseret arus pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hampir 50 ribu pekerja diliburkan dan dirumahkan. Sebanyak 5.047 buruh lain terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Gelombang PHK juga terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga Senin, 6 April lalu, mencatat sebanyak 191 perusahaan telah memecat sedikitnya 24 ribu pekerja. Adapun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, sebanyak 151 perusahaan di wilayahnya telah merumahkan dan memecat 18 ribu pekerja akibat pagebluk ini. “Rinciannya, 16.089 dirumahkan dan 1.923 di-PHK,” ujar Khofifah, Selasa, 7 April lalu.

Di Ibu Kota, angkanya lebih fantastis. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta mencatat sekitar 132 ribu pekerja telah dirumahkan dan 30 ribu lainnya diberhentikan. “Mereka berasal dari 18.045 perusahaan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Andri Yansyah kepada Tempo.

Angka-angka tersebut merupakan rekapitulasi data yang diterima kantor dinas hingga Sabtu, 4 April lalu, untuk kemudian dilaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Rencananya, data tersebut digunakan sebagai basis bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai langkah penanganan dampak wabah corona, terutama program Kartu Prakerja.

•••

GELOMBANG pemutusan hubungan kerja massal memang menjadi momok baru di dunia selain Covid-19 itu sendiri. Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada pertengahan Maret lalu berseru kepada pemerintah semua negara agar menggenjot program jaring pengaman sosial dan mengintervensi industri lewat kebijakan untuk menanggulangi besarnya potensi lonjakan tingkat pengangguran.

Taksiran awal ILO, yang dimuat dalam laporan bertajuk “COVID-19 and the World of Work: Impact and Policy Responses”, memperkirakan jumlah penganggur di dunia bertambah 24,7 juta orang dari tahun lalu yang sebanyak 188 juta. Estimasi ini melampaui dampak krisis ekonomi 2008-2009, yang ketika itu memicu pertambahan penganggur baru sebanyak 22 juta jiwa. Proyeksi menyeramkan ini bahkan berpotensi bertambah besar lantaran pandemi tak hanya menyebabkan pekerja kehilangan pekerjaan, tapi juga mengancam kaum muda, yang bakal lebih sulit mencari kerja.

Bahaya lanjutan sudah menunggu: meningkatnya angka kemiskinan. Lembaga kajian pangan global yang berbasis di Washington, DC, Amerika Serikat, The International Food Policy Research Institute, memperkirakan jumlah penduduk miskin ekstrem sedunia bisa bertambah di kisaran 12-22,5 juta jiwa. Di Indonesia, kelompok rentan yang tergelincir ke jurang kemiskinan sepanjang tahun ini diperkirakan sebanyak 2 juta jiwa. “Situasinya makin buruk karena muncul ketidakpastian. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan pandemi akan berakhir,” ucap ekonom Center of Reform on Economics, Piter Abdullah. “Pengangguran dan kemiskinan akan meningkat.”

Pemerintah sebenarnya telah merespons besarnya potensi lonjakan tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat Covid-19 lewat perubahan kebijakan keuangan negara yang digulirkan dua pekan terakhir. Alokasi anggaran untuk menangani dampak pandemi ditambah Rp 405,1 triliun—membuat defisit melampaui 5 persen terhadap produk domestik bruto lantaran penerimaan negara juga lesu. Separuh lebih dari duit tersebut, yakni Rp 220,1 triliun, akan dipakai untuk mengurangi beban industri dan memulihkan perekonomian nasional. Adapun belanja kesehatan dan jaring pengaman sosial masing-masing bertambah Rp 75 triliun dan Rp 110 triliun.

Dari belanja jaring pengaman sosial itulah pemerintah mengantisipasi besarnya potensi PHK. Dana Kartu Prakerja—program yang dijanjikan Presiden Joko Widodo dalam kampanye pemilihan presiden tahun lalu—dilipatgandakan menjadi Rp 20 triliun. Alokasi bantuan sosial Program Keluarga Harapan naik menjadi Rp 37,4 triliun untuk 10 juta keluarga miskin. Begitu pula dana bantuan sosial pangan Kartu Sembako, yang kini tersedia Rp 43,6 triliun untuk 20 juta penerima.

Pada Kamis, 9 April lalu, lewat videoconference dari Istana Merdeka, Jokowi kembali menegaskan prioritas utama pemerintah saat ini, yakni menjaga pemenuhan kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah. “Saya mengajak para pengusaha berusaha keras mempertahankan para pekerjanya,” tuturnya. “Saya mengajak semua pihak peduli kepada masyarakat yang kurang mampu.”

Seolah-olah hendak memberikan contoh atas ucapannya, hari itu beredar video Jokowi membagikan ratusan paket bahan kebutuhan pokok lewat iring-iringan mobil dinas kepresidenan kepada warga di tepi Jalan Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, ketika hendak berangkat menuju Jakarta dari Istana Bogor. Sore harinya, aksi serupa dilakukan Jokowi di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, saat pulang dari Istana Merdeka.

Sementara program bantuan bahan kebutuhan pokok telah dimulai Presiden, perlindungan buruh akibat lesunya ekonomi di masa pandemi masih perlu waktu. Pendataan pekerja yang diberhentikan atau dirumahkan oleh dunia usaha baru dimulai dua pekan lalu.

Pada Selasa, 31 Maret lalu, Kementerian Ketenagakerjaan mengirimkan surat kepada kepala kantor dinas tenaga kerja di semua provinsi agar mengumpulkan dan melaporkan data perusahaan serta pekerja yang terkena dampak Covid-19. Hasil sementara menggambarkan ledakan PHK nyata di depan mata.

Hingga Selasa, 7 April lalu, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak lebih dari 39 ribu perusahaan telah memecat 137 ribu pekerja dan merumahkan 873 ribu lainnya. Jumlah tersebut melampaui gelombang PHK yang terjadi di Indonesia imbas krisis keuangan global 2008. Kala itu, hingga akhir Januari 2009, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat sebanyak 27 ribu orang terkena PHK.

Data berisi identitas badan usaha dan pekerja yang telah dikantongi Kementerian Ketenagakerjaan itu otomatis bisa langsung dipakai untuk menggulirkan program penyelamatan. Kartu Prakerja yang kini dialihkan sepenuhnya bagi buruh yang terimbas pandemi Covid-19 berulang kali urung diluncurkan.

Terakhir, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengabarkan bahwa Kartu Prakerja akan diluncurkan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Project Management Office (PMO) pada Kamis, 9 April 2020. “Skemanya diubah untuk benar-benar menangani Covid-19. Mereka yang mengalami PHK dan sektor informal yang kesulitan oleh dampak Covid-19,” kata Askolani dalam konferensi pers, Rabu, 8 April lalu.

Peluncuran skema baru ini rencananya ditandai dengan dibukanya pendaftaran buruh yang terkena dampak pandemi via situs Prakerja.go.id. Adapun PMO merupakan pelaksana program Kartu Prakerja yang kini dipimpin Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Denni Puspa Purbasari.

Namun, hingga Jumat petang, 10 April lalu, situs pelaksana Kartu Prakerja itu belum juga dilengkapi tombol pendaftaran buruh yang terkena dampak Covid-19. Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan peluncuran diundurkan, tapi tetap akan dilaksanakan pada pekan kedua April ini. “Karena perlu memastikan situs dapat memberikan layanan yang andal dan aman,” ujar Panji kepada Tempo, Jumat, 10 April. “Kami tidak ingin nantinya ada pendaftar yang kecewa karena kendala teknis.”

Sebelumnya, lewat siaran pers Kementerian Koordinator Perekonomian, Panji menyebutkan peluncuran ditunda menjadi pada Sabtu, 11 April. Kelak, lewat situs ini, program Kartu Prakerja membuka pendaftaran dengan kuota 164 ribu orang per minggu. Dia berharap perusahaan juga melaporkan data pekerja yang diberhentikan atau dirumahkan kepada kantor dinas tenaga kerja setempat. “Kementerian Ketenagakerjaan yang mengelola pendataan korban PHK,” tuturnya.

Pada sisi lain, pemutakhiran data di kementerian teknis juga bukannya tanpa persoalan. Selain menghendaki data kantor dinas di daerah, Kementerian Ketenagakerjaan meminta informasi dari serikat buruh.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengaku dihubungi oleh staf Kementerian Ketenagakerjaan agar memberikan data buruh di wilayah Ibu Kota yang terkena dampak corona, dua pekan lalu. Tapi jumlah data pekerja anggota Kasbi yang disebut bakal menerima bantuan pemerintah senilai Rp 300 ribu tersebut dibatasi sebanyak 70 orang. Khawatir menimbulkan persoalan di lingkup internal serikat buruh, Nining menolak menyetorkan data. “Mohon maaf saja, karena anggota kami lebih besar yang terkena dampak,” kata Nining, Selasa, 7 April lalu.

Hasil pendataan sementara Kasbi menunjukkan 1.835 buruh, dari total 140 ribuan anggota konfederasi, telah diberhentikan. Sebanyak 15 ribu pekerja lain dirumahkan dengan upah dibayar hanya sebesar 25 persen.

Dimintai konfirmasi tentang keluhan Kasbi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah membenarkan info bahwa pendataan calon penerima manfaat Kartu Prakerja sedang dilakukan, termasuk lewat serikat buruh. Data yang juga dikumpulkan Kementerian Pariwisata itu kelak diverifikasi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Namun dia menduga permintaan data kepada Kasbi tersebut dilakukan untuk program insentif lain. Sebab, besaran bantuan dalam program Kartu Prakerja adalah Rp 600 ribu per orang selama empat bulan, plus pelatihan senilai Rp 1 juta.

Ida hakulyakin target penerima bantuan Kartu Prakerja yang ditetapkan sebanyak 5,6 juta jiwa cukup untuk menjangkau semua buruh yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. “Kami tidak berharap ada gelombang PHK lebih besar,” ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Upaya penyelamatan juga sedang disiapkan Kementerian Perindustrian, yang merealokasi anggarannya sebesar Rp 113,15 miliar untuk menangani dampak Covid-19. “Anggaran lebih difokuskan untuk menumbuhkan wirausaha baru bagi korban PHK dan yang dirumahkan,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih. Pemerintah juga akan membantu industri kecil-menengah lama merestrukturisasi bisnis lewat peningkatan mesin dan peralatan agar lebih efisien. Kementerian Perindustrian berencana memfasilitasi IKM untuk mendapatkan kredit usaha rakyat dari perbankan milik negara.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance, Didik Rachbini, khawatir pemberian stimulus kepada industri tanpa penilaian yang komprehensif justru akan menjadi celah terjadinya moral hazard. Dia mengingatkan, dalam kondisi pembatasan sosial berskala besar seperti sekarang, bantuan langsung tunai dan pangan adalah program yang paling ditunggu oleh golongan 30 persen keluarga termiskin. “Stimulus jangka pendek terbaik adalah untuk orang miskin, penganggur, korban PHK, agar survive,” ujar Didik.

Senada, ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, berharap pemerintah berfokus pada penanganan virus dan membantu masyarakat yang rentan. “Makin tak jelas dan tak tegas menanganinya, makin lama ekonomi pulih.”