Jejak Hasto dalam Pusaran Suap PDI Perjuangan - Laporan Utama - majalah.tempo.co

Laporan Utama 3/6

Sebelumnya Selanjutnya
text

Jejak Hasto dan Puyer Kupu-kupu


Dugaan suap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum menyeret sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Megawati Soekarnoputri meminta kadernya tak mengambil keuntungan pribadi.

I Wayan Agus Purnomo

Edisi : 11 Januari 2020
i Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berjalan saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional I PDI Perjuangan di Jakarta, 10 Januari lalu./ANTARA/Aditya Pradana Putra
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berjalan saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional I PDI Perjuangan di Jakarta, 10 Januari lalu./ANTARA/Aditya Pradana Putra
  • Kasus dugaan suap terhadap anggota KPU menyeret sejumlah kader PDI Perjuangan.
  • PDI Perjuangan meminta kadernya menutupi berita negatif mengenai partai mereka.
  • Pada puncak rakernas, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi khusus.

RENCANA penyegelan kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kamis, 9 Januari lalu, membuat suasana internal partai itu hiruk-pikuk. Sejumlah politikus menuturkan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri langsung mendapat laporan soal operasi Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, beberapa saat setelah insiden pada siang itu.

Putri Mega, Puan Maharani, yang menyampaikan kabar tak enak itu kepada ibunya. Puan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang juga Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDI Perjuangan, semula hendak berangkat ke Senayan dari rumah dinasnya di Jalan Denpasar. Dia berbalik arah menuju kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Selain memanggil Puan, Megawati memanggil sejumlah orang dekatnya untuk mengetahui duduk perkara ini.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto tak membantah kabar bahwa Megawati mengumpulkan sejumlah kadernya di Jalan Teuku Umar pada Kamis, 9 Januari lalu. “Tapi saya tidak termasuk yang dikumpulkan,” kata Bambang. Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey juga mengaku tak ikut dalam pertemuan di Teuku Umar. “Saya baru mendarat tadi pagi,” ujar Olly pada Jumat, 10 Januari lalu.


Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tak membantah jika Megawati disebut menggelar pertemuan, tapi agendanya bukan soal kasus rasuah yang membelit dirinya. “Ya kalau menerima tamu, kan beliau sebagai presiden kelima,” kata Hasto.

Hasto sendiri sempat raib tak berjejak sejak pagi hingga sore pada Kamis, 9 Januari lalu. Hari itu dia seharusnya dijadwalkan memberikan keterangan kepada media terkait dengan persiapan Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan pada pukul 12.30. Hingga waktu yang ditentukan tiba, Hasto tak kunjung muncul di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kepada Tempo, Hasto beralasan sedang menunggu pengumuman KPK terkait dengan kasus Wahyu Setiawan. “Biar komprehensif,” ujarnya. Tugas Hasto kemudian dikerjakan oleh Djarot Saiful Hidayat. “Pak Hasto diare tadi katanya,” ucap Djarot.

Hasto baru muncul di kawasan Jakarta International Expo, Kemayoran, pada pukul 17.00 dengan wajah sumringah. Dia datang sembari memegangi perutnya. Hasto mengatakan rumahnya kebanjiran sehingga dua mobilnya ikut tenggelam. Akibat banjir ini, dia mengaku menderita diare. Namun diare itu akhirnya sembuh setelah ia meminum obat tradisional. “Dengan puyer Cap Kupu-kupu ternyata sangat ampuh,” kata Hasto.

Sorenya, beredar instruksi pengurus pusat PDI Perjuangan terkait dengan operasi tangkap tangan terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. Dalam pesan itu, PDI Perjuangan menjelaskan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi dan menghormati mekanisme pergantian antarwaktu anggota DPR.

Pesan ini juga memuat prosedur operasi standar jika menghadapi pertanyaan mengenai penyegelan kantor partai oleh penyidik KPK. Jika ada pertanyaan lanjutan, pengurus PDI Perjuangan diminta cukup menjawab, “Partai menghormati proses penegakan hukum tersebut dan tidak akan melakukan intervensi.”

PDI Perjuangan juga menunjuk empat kader yang bisa menjadi juru bicara partai mengenai kasus dugaan suap ini. Tiga kader merupakan ketua pengurus pusat partai, yakni Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, dan Eriko Sotarduga. Sedangkan satu juru bicara merupakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Utut Adianto.

Ketua PDI Perjuangan Bidang Hukum Yasonna Hamonangan Laoly membenarkan adanya arahan ini. “Agar informasi yang disampaikan ke publik tidak simpang-siur,” ujar Yasonna di lokasi Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Jakarta International Expo pada Jumat, 10 Januari lalu.

Djarot Saiful Hidayat menjelaskan, instruksi pengurus pusat ini dibuat agar kader partai berfokus pada agenda rapat kerja ketimbang mengomentari kasus dugaan suap Wahyu Setiawan. Alasannya, agenda rapat kerja jauh lebih penting ketimbang agenda politik lain. Dugaan suap terhadap Wahyu yang menyeret sejumlah kader partai banteng bakal ditanggapi di lain kesempatan. Pesan yang beredar di kalangan internal PDI Perjuangan itu juga meminta pengurus partai memproduksi lebih banyak berita positif. Tujuannya untuk menutupi berita negatif yang menyangkut partai banteng.

Bambang Wuryanto, misalnya, diminta lebih banyak berbicara mengenai pemilihan kepala daerah. Karena itulah, ketika dikejar wartawan terkait dengan dugaan suap KPU, Bambang malah lebih banyak bercerita mengenai pilkada akhir tahun ini ketimbang membicarakan kasus yang menyeret sejumlah kadernya. Dia, misalnya, mengomentari rencana pemilihan kepala daerah asimetris yang diwacanakan Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan kasus suap yang melibatkan kadernya, Bambang berujar, “Kami partai yang solid, partai yang menyelesaikan masalah secara organisasi, bukan individual.”

Kasus dugaan suap kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, memang menyeret sejumlah kader partai banteng. Kasus ini diduga melibatkan calon legislator PDI Perjuangan, Harun Masiku. Harun adalah calon legislator dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I, yang meliputi Kota Palembang, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Kota Lubuklinggau.

Komisi antikorupsi menduga Harun menyuap Wahyu supaya KPU menetapkan dirinya sebagai anggota legislatif terpilih menggantikan Nazarudin Kiemas--rekan separtainya yang juga dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I. Nazarudin meninggal tiga minggu sebelum pemilu April tahun lalu.

Uang suap kepada Wahyu diduga diberikan melalui Saeful Bahri, kader PDI Perjuangan, kepada Agustiani Tio Fridelina, salah satu orang dekat Wahyu Setiawan. Agustiani adalah calon legislator PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Jambi pada Pemilu 2019. Tiga politikus PDI Perjuangan menuturkan, Saeful Bahri adalah orang dekat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hasto sendiri membantah kabar bahwa Saeful adalah salah satu anggota stafnya.

Selain menampik terlibat dalam dugaan rasuah ini, Hasto membantah jika disebut menghalangi penyelidikan KPK. Menurut dia, PDI Perjuangan tetap berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, kata Hasto, PDI Perjuangan beberapa kali mengundang KPK hadir ke acara partainya. “Kami tak melarang, bahkan kami mengundang,” ujarnya.

Meskipun Hasto mengaku mendukung KPK, nyatanya petugas komisi antirasuah dihalangi petugas pengamanan partai itu ketika hendak menggeledah ruangan di kantor PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, pada Kamis, 9 Januari lalu. Hari itu penyelidik KPK datang ke kantor partai banteng untuk menggeledah sejumlah ruangan. Kedatangan merekalah yang memicu pertemuan mendadak di Teuku Umar.

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan mereka gagal memasang garis pengaman karena dihalangi. Satuan pengamanan PDI Perjuangan beralasan pemasangan garis pengaman ini membutuhkan persetujuan dari pejabat partai. Karena izin dari pejabat partai tak kunjung turun, petugas KPK pun balik kanan dengan tangan hampa.

Hasto membenarkan. Dia mengatakan KPK tak bisa menggeledah kantor PDIP tanpa surat resmi. Menurut dia, surat penggeledahan merupakan tahapan krusial dalam penegakan hukum. “Wajar kepala sekretariat kami menanyakan tentang surat,” kata Hasto. Tapi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan petugas KPK sudah dilengkapi surat tugas saat hendak menggeledah kantor PDI Perjuangan. “Surat tugasnya (tim KPK) lengkap, tapi sekuriti (Dewan Pimpinan Pusat PDIP) harus pamit ke atasannya,” ujar Lili di kantor KPK pada Kamis, 9 Januari lalu.

 

•••


Selama acara pembukaan rapat kerja nasional di Kemayoran, Hasto Kristiyanto terus menempel di sisi Megawati Soekarnoputri, yang berkeliling di arena pameran dengan menumpang mobil golf. Dia duduk di sisi kanan Megawati di bangku belakang mobil golf. Putra Megawati, Prananda Prabowo, menyetiri keduanya didampingi Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Megawati tak berkomentar apa pun mengenai kasus suap yang melibatkan sejumlah kadernya itu. Hanya, pada saat berpidato dalam pembukaan rakernas, dia bersuara keras kepada kadernya yang berhitung untung-rugi bagi kerja politik. Megawati juga melarang kadernya mencari keuntungan pribadi saat mendapatkan tugas ideologis dari partai.

“Saya akan menggebrak hal yang seperti biasanya berkali-kali, agar sadar terhadap tugas ideologi kita. Jika tidak siap, silakan kalian pergi, keluar dari PDIP. Siap atau tidak?” kata Megawati.

WAYAN AGUS PURNOMO, DEWI NURITA, BUDIARTI UTAMI PUTRI
2020-02-28 16:58:00


Laporan Utama 3/6

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.