Laporan Khusus 2/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Berderak dari Sabang hingga Merauke

Bersama menjadi Indonesia yang lama tampaknya makin kurang diminati. Beberapa daerah secara terbuka menyatakan ingin berpisah.

i
Lama diseragamkan, dan merasa dieksploitasi kekayaan alamnya, sejumlah daerah kian terbuka menyatakan keinginannya untuk merdeka dari Indonesia. Dulu, ini hanya merupakan keberanian segelintir orang bersenjata secara sporadis, yang kemudian oleh Jakarta dicap sebagai gerombolan pengacau keamanan (GPK). Kini, hal itu menjelma menjadi gerakan politik bersama rakyat di daerah. Sebuah gerakan damai dan demokratis: merdeka dari Indonesia lewat referendum.

Betulkah mereka memang ingin bercerai dari Indonesia? Tidak semuanya. Boleh jadi, tuntutan referendum hanyalah cara daerah untuk meminta perhatian lebih dari pemerintah. Pemerintah pusat selama ini—terutama rezim Orde Baru—bukan hanya mengeruk kekayaan daerah untuk dinikmati segelintir golongan elite, tetapi juga melakukan pemaksaan budaya (Jawa) sehingga budaya asli daerah terancam, sebagian bahkan terkikis habis. Meski begitu, proklamasi terang-terangan satu negara merdeka dari beberapa tokoh di daerah tak urung menimbulkan rasa nyeri juga.

Gagasan negara federal, yang semula untuk disebut pun tabu, kini populer lagi untuk dijadikan satu alternatif pemecahan. Tak terlalu salah karena federalisme sebetulnya sudah lama dilontarkan para bapak Republik, bahkan ketika Indonesia belum resmi didirikan. Hatta dalam tulisannya di Daulat Rakyat pada 1932 menyatakan, ”Kita akan menyusun persatuan Indonesia, dan menolak persatean untuk menjadi peletak dasar inspirasi utama gagasan Republik Indonesia yang berbentuk federal, khas Indonesia abad ke-21.” Selain Aceh, daerah mana saja yang kini sudah gerah dan mulai mempertanyakan hubungannya dengan Ibu Pertiwi?

Kalimantan Timur:
Pusat makan daging, kami makan tulang


Seolah tanpa aba-aba, DPRD I Kalimantan Timur tiba-tiba saja menggelindingkan ide pembentukan negara federal di salah satu provinsi paling kaya di Tanah Air ini. Keputusan ini disepakati anggota dewan dalam musyawarah yang berlangsung Rabu pekan lalu. Fraksi yang tegas menginginkan daerah penghasil minyak dan gas bumi ini jadi negara federal adalah fraksi gabungan PPP-PNU, PKB, dan Cahaya Reformasi. Adapun Fraksi PDIP, Golkar, TNI-Polri, baru mendukung belakangan. Itu pun tak terlalu tegas. Meski begitu, Ketua DPRD I Sukardi Jarwo menyebut, ”Keputusan ini sudah final.”

161836172629

Menurut Ketua Fraksi PPP-PNU Ridwan Suwidi, usul ini sudah mendesak karena selama ini pemerintah pusat bertindak laksana penjajah. ”Selama ini kita disakiti, orang pusat makan daging, kita cuma kebagian tulang belaka,” kata Ridwan. Dalam waktu dekat, usul ini akan dibawa ke Presiden di Jakarta. Namun, sebelum menyeberang pulau, ide ini tampaknya kurang bergaung di Pulau Kalimantan sendiri. Pihak pemerintah serta anggota dewan provinsi tetangga Kalimantan Selatan tampak kurang bergairah menyambut guliran ide ini. Bahkan, Gubernur Kalimantan Selatan Gusti Hasan Aman secara tegas menolak berdirinya negara federal di provinsi yang dipimpinnya.

Riau:
Anak manis yang meradang

Rakyat Bumi Lancang Kuning selama ini dikenal sebagai orang-orang loyal kepada pemerintah. Sekalipun berpuluh tahun provinsi kaya ini justru berada pada urutan kedua termiskin setelah Timor Timur, yang terdengar paling hanya gerutuan diam-diam. Apa yang dialami Riau akibat keserakahan elite di Jakarta memang keterlaluan. Riau hampir memiliki segalanya, mulai dari minyak, gas bumi, timah, bauksit, kayu, juga pasir, sehingga menjadi salah satu provinsi penyumbang devisa terbesar. Untuk tahun 1999 saja, Riau mengalirkan Rp 59,246 triliun ke Jakarta. Namun, yang diterima pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan hanya Rp 1,014 trliun, yang berupa subsidi alias derma dari pemerintah pusat. Wajar jika Riau terseok. Sudah begitu, 76 persen masyarakat Riau berpendidikan sekolah dasar ke bawah.

Tak perlu heran bila akhirnya anak manis ini meradang juga dan bertanya: mengapa kita tak jadi Hang Jebat saja? Hang Jebat adalah tokoh legendaris Riau. Ia hulubalang yang loyal, tapi suatu hari ia mengangkat senjata melawan raja yang lalim. Manifestasi kemarahan Riau ini sudah dicetuskan dengan deklarasi Riau Berdaulat pada Maret lalu. Kata-kata ini dilontarkan oleh Tabrani Rab, guru besar Universitas Riau, atas desakan mahasiswa.

Tidak semua setuju dengan gagasan Riau merdeka ini. Bekas Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid, yang putra daerah Riau, belum lama ini mengajukan sebaiknya bentuk yang dipilih adalah negara federal. Bila memaksakan merdeka, tentu akan jatuh banyak korban, demikiam pernyataan Syarwan dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat Riau bulan lalu. Namun, Tabrani dan sejumlah anggota DPRD I Riau mengatakan memilih merdeka karena melihat pemerintah pusat tidak serius mengakomodasi aspirasi rakyat bekas Kerajaan Siak itu.

Irian Jaya:
Bangkitnya impian "Papua Merdeka"

Jumat siang pekan lalu matahari terik menyengat bumi Sentani, 45 kilometer dari Jayapura. Namun, sekitar 20 ribu massa yang berkumpul tak beranjak mendengarkan pidato Theys Hiyo Eluay dan Yorrys Raweyai. Theys adalah bekas anggota DPRD I setempat, adapun Yorrys adalah ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua di Jakarta, yang juga dikenal sebagai pimpinan Pemuda Pancasila. Saat kedua tokoh ini meneriakkan apakah sebaiknya rakyat Papua Barat memilih otonomi khusus atau merdeka, jawaban yang diterima begitu pasti: merdeka. Dalam rapat ini disepakati, mulai 1 Desember 1999 hingga 1 Januari 2000, bendera Bintang Kejora (bendera nasional Papua Barat) akan dikibarkan di seluruh provinsi.

Kejadian ini mirip dengan peristiwa yang terjadi tahun lalu, semasa pemerintahan Habibie. Intinya sama, Yorrys dan Theys meminta kemerdekaan Papua Barat, yang pernah dikumandangkan pada 1961 dan diakui PBB. Deklarasi penggabungan semasa Orde Lama dulu dianggap oleh kelompok ini cacat hukum. Namun, pemerintahan Habibie menolak dan menawarkan otonomi khusus yang luas. Di atas kertas rancangan ini memang manis, tapi terbukti tak mendapat tempat. Di sisi lain, saat itu Yorrys dan Theys sempat diperiksa aparat.

Terlepas dari tudingan bahwa Yorrys dan Theys melakukan manuver demi kepentingan pribadi, tuntutan pemisahan diri ini adalah wujud kegeraman rakyat Irian yang makin mendalam. Sebagai daerah yang kaya, Irian bukan saja ketinggalan dibandingkan dengan provinsi lain, tetapi pelanggaran hak asasi di Bumi Cenderawasih ini hanya kalah dengan yang terjadi di Aceh atau Timor Timur. Putra daerah juga kurang mendapat tempat di pemerintahan. Saat Gubernur Freddy Numberi—kini Menteri PAN—menjabat, ia sebetulnya sudah mulai memberikan porsi yang memadai bagi putra daerah untuk jabatan bupati. Namun, ternyata ini tidak cukup.

Yang menarik, dalam rapat di Sentani itu, hadir pula utusan dari Kelly Kwalik, pentolan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Padahal, saat itu pejabat militer dan kepolisian Indonesia juga berada di tempat itu. Hal ini menandakan bahwa OPM kini tak lagi hanya memilih hutan sebagai medan perjuangan gerakan mereka.

Makassar:
Minta merdeka setelah jago kalah

Daerah ini relatif tak pernah menderita. Bahkan, selama satu tahun lebih, putra daerah ini, yaitu B.J. Habibie, menduduki jabatan paling terhormat di Indonesia. Namun, gara-gara Habibie tak terpilih lagi, beberapa pendukungnya, yang juga terdiri dari para mahasiswa, kesal. Mereka mendatangi stasiun TVRI dan RRI akhir bulan lalu dan tiba-tiba saja meluncurlah deklarasi Republik Indonesia Timur (Intim), Sulawesi Merdeka, atau Negara Makassar Merdeka.

Makar? Mungkin tidak sejauh itu. Cuma wujud kekecewaan yang patut disayangkan. Sebelum pertanggungjawaban Habibie ditolak, tokoh Sulawesi seperti Marwah Daud Ibrahim pernah menyatakan Indonesia Timur akan bergolak bila Habibie tak terpilih lagi. Namun, bila perkataan ini dituruti, sama saja sebuah premanisme politik disahkan (sama dengan sikap pendukung Megawati yang mengancam akan terjadi kerusuhan bila Mega gagal jadi presiden).

Menurut M. Haris M.T., Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, yang ikut mendukung berdirinya negara Intim, aksi ini dilakukan karena dipinggirkannya tokoh-tokoh dari Indonesia Timur (khususnya Habibie, Baramuli, juga Andi Ghalib) dari pentas nasional.

Representasi daerah secara proporsional dalam kepemimpinan pusat memang tuntutan yang sahih. Tapi itu tak bisa jadi landasan kuat untuk berdirinya sebuah negeri, dibandingkan dengan tuntutan terhadap keadilan sosial-ekonomi serta penegakan hak asasi.

Yusi A. Pareanom, Kristian Ansaka (Jayapura), Almin Hatta (Banjarmasin)


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836172629



Laporan Khusus 2/3

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.