Laporan Khusus 13/24

Sebelumnya Selanjutnya
text

Kisah Pembela 'Durno'

Yap membela tokoh yang dituduh terlibat Gerakan 30 September. Menunjukkan kelemahan Mahkamah Militer Luar Biasa.

i

MOBIL itu berhenti di depan rumah Yap Thiam Hien di Jalan Doktor Semeru Raya, Grogol, Jakarta Barat, akhir September 1966. Seorang perempuan berkerudung bergegas turun, beriringan dengan seorang pria. Di halaman, sang perempuan menghentikan langkah.

"Dia menunggu di bawah pohon dan menyuruh pria yang bersamanya mengetuk pintu," kata Yap Hong Gie, putra sulung Yap, menuturkan cerita yang pernah dituturkan ibunya. "Wanita itu pakai kacamata hitam dan baru masuk setelah Ayah membuka pintu."

Wanita itu tak lain Hurustiati, istri pertama Soebandrio, tangan kanan Presiden Sukarno. Ia ke rumah Yap untuk meminta bantuan hukum buat suaminya. Soebandrio diciduk tentara enam bulan sebelumnya. Bekas Wakil Perdana Menteri Kabinet Dwikora I, Kepala Badan Pusat Intelijen, dan Menteri Luar Negeri Kabinet Djuanda itu dituding terlibat penculikan sejumlah jenderal pada 30 September 1965.


Sangkaan itu menjadikan Soebandrio sebagai musuh bersama. Pamflet-pamflet disebar dan berbagai unjuk rasa digelar untuk menghujatnya. Bahkan pers pun menyudutkannya. Mereka menyebut Soebandrio sebagai "Durno", guru Kurawa yang licik dan jahat di dunia wayang.

162365730225

Kebencian banyak orang akibat propaganda terhadap Soebandrio membuat khawatir keluarga Yap jika pengacara ini mendampinginya. "Kami waktu itu tidak tahu ending-nya akan seperti apa," ujar Hong Gie. "Ayah antikomunis, tapi sebagai advokat dia tidak bisa menolak."

Meski sempat ditentang istrinya, Tan Gien Khing Nio, Yap permintaan Hurustiati. Khing pun cemas jika pembelaan Yap kepada Soebandrio akan memancing kemarahan masyarakat terhadap keluarga mereka. "Soalnya saat itu tidak ada yang mau membela PKI," kata Hong Gie.

Untungnya saat itu pemerintah ternyata menunjuk Yap sebagai pengacara Soebandrio. Khing pun sedikit bernapas lega. Penugasan resmi ini tentu akan disertai perlindungan. Namun Hong Gie tak tahu persis siapa yang lebih dulu ke rumahnya: istri Soebandrio atau utusan pemerintah. Kedua kejadian itu, ujar dia, "Seperti kebetulan."

Tapi itu sebenarnya bukan kebetulan. Beberapa hari sebelum sidang digelar, terjadi kegaduhan di kantor oditur Mahkamah Militer Luar Biasa. Penyebabnya: mereka belum menemukan pengacara yang bersedia mendampingi Soebandrio. Padahal, sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa, sidang hanya bisa digelar jika terdakwa didampingi pengacara.

Mayor Soewarno, yang ditunjuk mencari pengacara buat Soebandrio, pun pontang-panting. Ia telah menemui beberapa pengacara, tapi tak ada yang bersedia. Tak seorang pun ketika itu, termasuk pengacara, mau berurusan dengan "orang kiri". Suba­gio Djojopranoto, salah seorang pengacara, menyarankan Soewarno menemui Yap Thiam Hien. Saran ini membuahkan hasil bagi oditur.

Pada 1 Oktober 1966 pukul 20.00, sidang pertama Soebandrio digelar di Mahkamah Militer Luar Biasa, sekarang gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedikitnya ada 5.000 permohonan untuk menyaksikan secara langsung sidang ini, tapi hanya 400 yang dibolehkan.

Hari itu juga ribuan orang turun ke jalan memperingati setahun peristiwa penculikan para jenderal. Truk-truk berisi ratusan pengunjuk rasa seliweran di jalan. Satu toko buku di Glodok, Jakarta Barat, dibakar. Juru bicara sidang berkata, "Soebandrio adalah arsitek Orde Lama, teman karib Gerakan September Tiga Puluh."

Yap memarkir mobilnya di Taman Suropati. Ia datang bersama Khing. Keduanya harus menembus ratusan orang yang berjejal di luar untuk masuk ke ruang sidang.

Aristides Katoppo, wartawan senior harian Sinar Harapan, mengenang persidangan yang menjadi sorotan luas itu. "Orang tahu sidang itu cuma show trial karena sebelum digelar sudah divonis bersalah."

Sidang itu dipimpin Letnan Kolonel Ali Said dan Letnan Kolonel Achmad Durmawel sebagai oditur. Menurut Aristides, tim hakim dan oditur berposko di gedung Wisma Yani, tak jauh dari tempat sidang. Ia mengaku beruntung bisa "menyusup" ke dalam dan mendengarkan perbincangan antara Ali, Durmawel, dan Yap, saat ketiganya makan bersama sebelum sidang. Saat itu, Yap meminta agar pengadilan terbuka untuk umum serta disiarkan radio, televisi, dan media cetak. Ia juga minta agar bebas menanyai saksi. Ali menyanggupi.

"Mereka sebenarnya ada semacam rasa kagum kepada Yap atas keberaniannya. Sehingga tampak rasa hormat kepada Yap," kata Aristides.

Tepat pukul 20.00, sidang dibuka. Oditur Durmawel membacakan dakwaan. Ia antara lain mendakwa Soebandrio bersekongkol dengan tokoh Partai Komunis Indonesia dan sejumlah perwira militer untuk mempersiapkan kudeta.

Buktinya, kata Durmawel, pada Mei 1965, sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen, Soebandrio tidak menginvestigasi adanya gosip Dewan Jenderal. Lalu, pada Juli 1965, ia memanggil D.N. Aidit pulang dari perjalanannya ke Rusia. Pemanggilan Aidit ini dinilai sebagai bagian dari persiapan coup.

Keterlibatan Soebandrio dalam Gerakan 30 September, menurut oditur Durmawel, juga terindikasi dari sikap Soebandrio yang melanjutkan perjalanannya ke Sumatera ketika peristiwa penculikan para jenderal terjadi. Sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen, Soebandrio seharusnya segera kembali ke Jakarta.

Yap hanya punya sedikit waktu untuk mempelajari semua dakwaan itu. Ia sempat meminta majelis meminjaminya sejumlah buku undang-undang yang relevan dengan kasus itu, yang dipelajarinya ketika oditur membacakan dakwaan. Yap baru tampil menjelang malam. Ia tak langsung membantah semua dakwaan, tapi justru mempertanyakan legalitas Mahkamah Militer Luar Biasa. Strategi hukum yang mengejutkan. Yap menilai, secara konstitusional, Mahkamah Militer Luar Biasa tak sah.

Dasar pembentukan peradilan militer itu hanya Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1963. Padahal Yap merujuk pada Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945, setiap organisasi peradilan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. "Pasti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar," ujar Yap.

Tak hanya dasar hukumnya yang ia nilai bermasalah. Yap juga menyatakan Soebandrio semestinya tak bisa diseret ke peradilan militer. Yap juga menyerang hakim Ali Said, yang menurut dia tak bisa menyidangkan Soebandrio karena pangkatnya lebih rendah.

Meski orang sipil, karena menjabat Ketua Badan Intelijen, Soebandrio mendapat pangkat setara dengan marsekal madya. Padahal, sesuai dengan ketentuan peradilan militer, pangkat hakim harus lebih tinggi daripada pangkat terdakwa.

Sebagai Kepala Badan Intelijen, kata Yap, Soebandrio memang mendapat bisikan tentang gerakan Dewan Jenderal. Bisikan itu diterima dari sejumlah intel dari setiap angkatan. "Seharusnya kepala dinas masing-masing (angkatan itu) juga harus dipersalahkan dengan tuduhan yang sama."

Adapun mengenai pemanggilan Aidit, Yap membuktikan bukan Soebandrio yang memanggil Aidit, melainkan Presiden Sukarno. Semua dakwaan oditur, ujar Yap, lemah dan hanya berdasarkan kesimpulan para saksi yang subyektif.

Meski begitu, Yap sejak awal menyadari bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa hanya upaya menyingkirkan tokoh-tokoh Orde Lama secara legal. Dalam pleidoi yang dibacakan pada 17 Oktober, Yap dengan gagah membuat pernyataan yang membuat kuping majelis, juga pemerintah, merah.

"Orde lama seakan-akan semuanya des duivels—setan—dan orde baru segalanya des engelen—malaikat," kata Yap. Semua orang menyimak. Semua mata menyorotnya. "Tanpa disadari, itu sama saja mengaku diri sendiri sebagai anak setan."

Majelis, seperti diduga, memvonis mati Soebandrio pada 25 Oktober meski bukti keterlibatannya dalam Gerakan 30 September tidak cukup kuat. Eksekusi tak pernah benar-benar dilaksanakan karena Soebandrio mengajukan permohonan grasi pada 1970. Hukumannya diubah jadi seumur hidup.

"Yap memang sering kalah di pengadilan," ucap Adnan Buyung Nasution, pengacara senior yang dekat dengan Yap. "Sebab, dia membela bukan untuk menang, melainkan untuk membela kemanusiaan. Orang-orang PKI itu dibela semua oleh Yap."

Selain membela Soebandrio, Yap membela sejumlah tokoh yang dituding terlibat Gerakan 30 September, seperti Kolonel Abdul Latief, Asep Suryawan, dan Oei Tjoe Tat. Pada 1973, melalui Persatuan Advokat Indonesia, Yap menuntut agar semua tahanan politik di Pulau Buru dibebaskan.

"Yap selalu membela orang-orang yang menjadi korban politik," kata Albert Hasibuan, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Hobinya membela orang-orang yang dipinggirkan."


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162365730225



Laporan Khusus 13/24

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.