Laporan Khusus 18/24

Sebelumnya Selanjutnya
text

Guru Para Tahanan Politik

Dituduh makar, Yap dijebloskan ke rumah tahanan militer selama setahun. Memberi kursus hukum buat tahanan politik.

i

JOHANNES Pieter Pronk tiba di Bandar Udara Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Ahad, 11 November 1973. Ketua delegasi Inter-Governmental Group on Indonesia itu berencana mengunjungi beberapa kota dan membahas rencana investasi. Kedatangan Menteri Tenaga Kerja Belanda yang berambut gondrong ini disambut demonstrasi ratusan mahasiswa.

Mahasiswa Universitas Indonesia, Jajang Pamontjak, mendekati Pronk. Membawa karangan bunga putih di tangan, ia menyampaikan amplop berisi memorandum berbahasa Inggris. Isinya, 'Kami tak bangga kepada bantuan asing.' Menteri Ekonomi dan Industri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Widjojo Nitisastro, yang bertugas menyambut Pronk, terkejut.

Tiga pekan setelah kedatangan Pronk, mahasiswa menggelar diskusi bertema 'Untung Rugi Modal Asing' di Balai Budaya Jakarta. Hadir juga dalam diskusi itu Adnan Buyung Nasution, Mochtar Lubis, dan Yap Thiam Hien. 'Ini bentuk dukungan Pak Yap kepada mahasiswa,' kata Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia kala itu, pertengahan bulan lalu. Seusai diskusi, Yap ikut membubuhkan tanda tangan pada manifesto berjudul 'Ikrar Warga Negara Indonesia'.


Advokat Todung Mulya Lubis mengatakan Yap memang kerap mengisi diskusi di kampus. Keterlibatannya bukan musiman. Tidak sekadar mengisi diskusi, Yap beberapa kali terlihat mendatangi demonstrasi mahasiswa. 'Dia memberi nasihat kepada mahasiswa,' ujar Todung.

162366374186

Gelombang protes semakin kuat menjelang pergantian tahun 1973. Demonstrasi semakin sering dilakukan. Di antaranya di kampus Universitas Kristen Indonesia, Cawang, Jakarta Timur, tempat Yap menjadi pengajar di fakultas hukum. Daniel Lev dalam buku No Concessions: The Life of Yap Thiam Hien menulis, demonstrasi mahasiswa Universitas Kristen Indonesia membuat Simatupang, ketua dewan yayasan kampus itu, merasa tak nyaman. Sebab, demonstrasi dikhawatirkan dapat memperburuk hubungan kampus dengan pemerintah. Simatupang meminta Yap meredakan ketegangan mahasiswa.

Yap menuruti permintaan koleganya itu, meski tak bisa menjamin bakal berhasil. Ia berkata kepada mahasiswa bahwa "tugas kristiani adalah menyeru keadilan". Namun dia mengatakan tak segan meninggalkan demonstrasi jika demo itu menjurus pada kekerasan. Dukungan Yap juga disampaikan berupa opini dan wawancara di surat kabar. Yap menilai konstitusi tidak melarang demonstrasi asalkan tidak dilakukan dengan kekerasan. "Jangan berkelahi dengan polisi," begitu Lev menuliskan dalam bukunya.

Toh, kekerasan tetap pecah juga. Puncaknya ketika Perdana Menteri Jepang Tanaka berkunjung ke Jakarta pada Senin, 14 Januari 1974. Bendera Jepang dibakar. Sehari kemudian, kerusuhan meluas. Amuk masih berlanjut sehari lagi. Asap mengepul di kawasan Roxy, Cempaka Putih, Glodok, Jalan Sudirman, Pasar Senen, dan Matraman. Ambulans meraung-raung dengan sirenenya keluar-masuk Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Suara tembakan masih terdengar hingga pukul delapan malam. Dua orang ditemukan tewas tertembak peluru aparat keamanan. Peristiwa malam itu dikenal sebagai Malapetaka Lima Belas Januari atau Malari.

Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal Maraden Panggabean menyebutkan kerugian akibat kerusuhan itu: 807 mobil dan 187 sepeda motor rusak dan dibakar; 144 gedung dibakar, termasuk pabrik Coca-Cola; dan 160 kilogram emas dicuri dari toko perhiasan. Kerusuhan juga menimbulkan korban 11 orang meninggal, 177 terluka berat, dan 120 terluka ringan. Aparat menangkap 775 orang.

Presiden Soeharto geram terhadap kerusuhan itu. Tiga hari sebelum kedatangan Tanaka, perwakilan mahasiswa, termasuk Hariman, diterima di rumah Soeharto di Cendana, Jakarta Pusat. Ia bermaksud meredakan aksi mahasiswa. Alih-alih menyurut, demonstrasi makin kencang. Soeharto kecewa dan meneken perintah penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh melakukan makar. Yap masuk daftar ini. Belakangan, Lev menuliskan bahwa daftar "aktivis makar" itu sudah ada sebelum pecah Malari.

Hariman menyangkal tuduhan bahwa Yap menjadi dalang kekerasan. Ia menilai tuduhan terhadap Yap dan beberapa senior lain adalah cara Soeharto mencari kambing hitam. Militer berusaha melabeli Malari berkaitan dengan kondisi masa lalu, seperti pembubaran Partai Komunis Indonesia, pelarangan Partai Sosialis Indonesia, dan Masyumi. "Yap dianggap PKI."

H.J.C. Princen, kolega Yap di Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia, diciduk aparat pada hari pecahnya kerusuhan. Adapun Yap ditangkap enam hari kemudian. Surat penangkapan datang ketika Yap dan Tan Gien Khing Nio, istrinya, sedang bersantap malam di rumah mereka di Grogol, Jakarta Barat.

Tentara penjemput itu membawa surat perintah penangkapan dari seorang perwira tinggi Polisi Militer. Belakangan diketahui salah satu pejabat yang menspon­sori penangkapan Yap adalah Mayor Jenderal E.Y. Kanter, pejabat di Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

Yap meminta izin menyelesaikan makan malamnya. Tentara itu mengizinkannya. Yap berbicara kepada Khing Nio dalam bahasa Belanda agar menggandakan surat penangkapannya. Khing Nio bergegas menyalin surat tersebut. Setelah itu, Yap dibawa ke rumah tahanan militer di Jalan Budi Utomo, sebelah utara Kementerian Keuangan, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Hariman, yang juga ditangkap, bertemu dengan Yap pada Juni di rumah tahanan militer. Sebelumnya, Hariman dikurung di Pusat Interogasi Khusus di Kebayoran Lama. Ia ditempatkan di Blok 5, sementara Yap di Blok 3 bersama puluhan tahanan politik PKI. Mahasiswa Fakultas Kedokteran UI itu mengatakan Yap kerap mengajarkan kursus hukum kepada tahanan lain. "Pak Yap memberi tip menghadapi pemeriksaan," ujarnya.

Yap memberi contoh pertanyaan jebakan yang kerap digunakan penyidik. Ia juga menjelaskan proses persidangan Indonesia yang salah kaprah, yaitu terdakwa dituntut sebelum kesaksian. Bagi Hariman, usaha Yap sia-sia karena peserta kursus didominasi tahanan politik PKI yang buta huruf. "Tapi Pak Yap tetap konsisten," katanya.

Di blok lain, Adnan Buyung Nasution khawatir stigma komunis yang melekat membuat Yap disiksa. Kekhawatiran itu tidak terbukti. Justru Yap paling cepat dibebaskan. Berkat lobi istrinya ke sejumlah petinggi militer, Yap bebas bertepatan dengan Natal 1974.

Pada hari pembebasan, menurut Buyung, Yap mendatanginya. Yap membujuknya agar bersikap lebih lunak dalam pemeriksaan. "Buyung, kita ini orang tahanan, lebih baik Buyung kooperatif. Di luar, kita bisa berbuat lebih banyak untuk bangsa dan negara," ujar Buyung menirukan Yap. Ajakan Yap ditolak Buyung.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162366374186



Laporan Khusus 18/24

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.