Laporan Khusus 19/24

Sebelumnya Selanjutnya
text

Namaku, Identitasku

Kebijakan asimilasi dan ganti nama dianggap melanggar hak pribadi. Tidak menyelesaikan masalah diskriminasi rasial.

i

Therapy (III) – Star Weekly, 21 Mei 1960

Suatu penyakit tidak mungkin di"behandeld" setepat-tepatnya jika belum ditemukan terlebih dahulu sebab-sebab sebenarnya.

Kalimat tersebut dipakai Yap Thiam Hien sebagai pembuka tulisan ketiga sekaligus terakhir dari "Debat Terapi". Yap mengirim rangkaian tulisan "Debat Terapi" ke redaksi Star Weekly sebagai amunisi menentang asimilasi keturunan Tionghoa.


Menulis untuk media bukan kebiasaan Yap. Namun diskriminasi terhadap kelompok Cina peranakan—hoakiau—menjadi motivasinya berpendapat melalui tulisan. "Bukan karena dia Cina, melainkan karena ia melihat adanya otoritarianisme," kata Suma Mihardja, peneliti yang pernah menulis biografi Yap.

162052368478

Persiapannya menulis tidak main-main. Menurut buku Daniel S. Lev, No Concessions: The Life ofYap Thiam Hien, lusinan rancangan tulisan dipersiapkan Yap sebelum benar-benar dikirim ke redaksi media.

Tulisan pertama, "Dua Terapi", diterbitkan 16 April 1960, menyentil rekannya di Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), Siauw Giok Tjhan. Mulanya Yap sejalan dengan konsep integrasi Siauw. Tapi jalan mereka terpisah ketika strategi Siauw dibumbui keharusan masyarakat Indonesia merombak diri menjadi masyarakat komunis.

Selang dua pekan, ganti kelompok asimilasionis yang diserang Yap. Artikel berjudul "Therapy 10 Orang" mempertanyakan dalil 10 pemuka bahwa masalah minoritas dapat diselesaikan dengan jalan asimilasi total, seperti menikahi pribumi. Pengusungnya, antara lain, Kristoforus Sindhunata alias Ong Tjong Hay dan P.K. Ojong alias Auwjong Peng Koen. Kelompok ini mengarahkan peranakan Tionghoa sebagai minoritas melebur dengan pribumi. "Penyelesaian masalah minoritas dapat diselesaikan dengan jalan selain asimilasi," tulis Yap.

Tulisan pamungkasnya bak pleidoi. Yap mendasarkan pembelaannya ini dengan pemikiran Louis Wirth, sosiolog perkotaan ahli masalah urban, minoritas, dan media massa. Ia juga merujuk pada kisah hidup Arnold Josef Rosé, orang Yahudi pemimpin Austria Philharmonic Orchestra yang ditindas Nazi sehingga hidup sebagai pelarian politik di Inggris. Tak lupa Yap menyitir Piagam Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di tulisan terakhir ini, ia menyebutkan diskriminasi rasial yang dialami peranakan sengaja diciptakan pribumi.

Yap mencontohkan perlakuan diskriminasi ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1959, yang melarang orang asing berdagang, dan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia, yang memposisikan orang Tionghoa sebagai orang asing. "Jadi, bukan jumlah, melainkan perlakuan yang menentukan status minoritas," ujarnya.

Di akhir tulisan, ia mengaku tak menentang konsep asimilasi. Tapi proses asimilasi peranakan bak cinta bertepuk sebelah tangan: cinta hoakiau ditampik pribumi. Warga negara Indonesia keturunan Tiong­hoa masih mendapat banyak pembatasan, seperti tidak bisa menjadi pegawai negeri dan tentara. Belum lagi hambatan berupa peraturan tak tertulis terhadap kelompok Cina, seperti aparat mempersulit pembuatan berbagai perizinan dan halangan membuka kredit bank.

Tulisan itu terbukti menjadi amunisi efektif. Ketiga karya pemikirannya mencuri perhatian publik. Redaksi Star Weekly mendapat banjir respons pro dan kontra. Serangan terutama dilancarkan kubu asimilasionis.

Berkat tulisan, Yap jadi salah satu poros utama perdebatan di kalangan internal kaum peranakan melawan diskriminasi. "Namun Yap Thiam Hien sendirian. Dia bilang aliran tidak penting, yang penting hak asasi. Itu konsep dia sebagai legalis," kata Harry Tjan Silalahi, salah satu pengusung asimilasi total, kepada Tempo, tiga pekan lalu.

Pembredelan Star Weekly pada pertengahan 1960 meredam debat publik. Pendulum dukungan mengarah ke asimilasionis setelah kelompok Sindhunata membentuk Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) pada 1963. Tragedi G-30-S 1965 memperkuat dukungan kepada LPKB. Baperki pun dibubarkan dan aset-asetnya diambil alih LPKB. Pasca-1965, orang Cina mudah dicap komunis.

Hingga 1966, Yap tidak lagi muncul membahas diskriminasi terhadap Cina. Dia sibuk membela Soebandrio, Menteri Luar Negeri zaman Presiden Sukarno yang diadili dengan tuduhan terlibat kudeta 1965. Pada saat bersamaan, pada 1965-1967, terjadi kerusuhan anti-Cina di Aceh, Medan, Ujung Pandang, Surabaya, dan Jakarta.

Sentimen anti-Cina berusaha diredam LPKB dengan mendorong kebijakan ganti nama. Pada 27 Desember 1966, Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/1966 diterbitkan, yang mendorong percepatan ganti nama dengan nama "Indonesia". Namun yang terkena peraturan ini hanya hoakiau, bukan keturunan Arab, India, atau Eropa.

Yap pun kembali menuliskan pandangannya. Dua tulisan berbeda dipublikasikan di harian Sinar Harapan dan Kompas. Artikel di Sinar Harapan pada edisi 25, 26, dan 27 Januari 1967 berisi kritik terhadap para pendeta keturunan Tionghoa yang justru mendorong etnis Cina berganti nama pribumi. Menurut Yap, itu menyalahi panggilan pastoral melindungi kaum tersisih.

Tulisannya di Sinar Harapan juga menyoroti motivasi seseorang mengganti nama di tengah tekanan anti-Cina. "Dalam bahaya, iguana bisa berubah warna, tetapi manusia tidak bisa. Orang pintar menjauhi bahaya dengan cara mengganti aliansi, kesetiaannya, atau nama Cinanya," tulis Yap.

Albert Hasibuan, anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang pernah menjadi kolega Yap, ingat betul kuatnya pandangan Yap tentang nama. "Yap menganggap kegairahan mengganti nama disebabkan oleh oportunisme kepentingan keselamatan sendiri," ujarnya.

Amunisi selanjutnya diterbitkan di Kompas, 26 Januari 1967, selang satu hari setelah tulisannya muncul di Sinar Harapan. Tak ada sinisme, tak ada penyertaan konteks politik. Yang ada hanyalah kerepotan prosedur mengganti nama. Tulisan itu ditujukan bagi mereka yang masih sibuk mencari nama "Indonesia", terutama kaum peranakan yang miskin.

Dalam tulisan tersebut, Yap menyebutkan Keputusan Presidium sesungguhnya hanya imbauan, bukan kewajiban. Jika memang mau mengganti nama, seseorang perlu mendapat sebuah dokumen penggantian nama. Tapi, dari satu dokumen tersebut, setidaknya ada 13 dokumen yang perlu diganti namanya. Dan, setidaknya ada 11 jenis pembiayaan yang bisa membengkak dengan panjangnya birokrasi yang harus ditempuh pada masa itu.

Tulisannya, terutama yang dimuat Sinar Harapan, banyak menuai protes. Michael Tanok, seorang Protestan, menyebut Yap masih kental dengan Baperki. Tapi tidak ada yang benar-benar menyerang substansi argumentasi.

Substansi bahwa penggantian nama adalah bentuk pemaksaan dan bisa memicu konflik etnis yang lebih dalam tidak terbantahkan. "Yap mempertahankan kepribadiannya yang kuat, tapi nasionalismenya luar biasa, tidak takut dibilang Cina, Kristen," kata Adnan Buyung Nasution, advokat senior kolega dekat Yap.

Perdebatan pergantian nama dimenangi Yap. Tapi, lagi-lagi, ia kalah dalam pertarungan pengaruh untuk tidak mengganti nama. Hingga Agustus 1967, lebih dari 50 persen etnis Tionghoa di Jakarta mengubah nama mereka. Jumlah ini terus meningkat hingga tenggat yang ditetapkan dalam Keputusan Presidium, 1 Maret 1968.

Yap memang tidak pernah secara langsung mempengaruhi orang untuk tidak ganti nama. "Dia hanya menekankan nama itu hanya di luar, yang penting sikap dan kontribusinya ke Indonesia," ujar Andar Ismail, pendeta Gereja Kristen Indonesia Samanhudi, tempatnya aktif bergereja.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162052368478



Laporan Khusus 19/24

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.