Laporan Khusus 22/24

Sebelumnya Selanjutnya
text

Politik Minus Kompromi

Yap Thiam Hien sempat terseret juga ke arena politik praktis. Tapi motivasinya bukan hasrat untuk berkuasa. Bagi Yap, berpolitik sama dengan ikhtiar mencari keadilan, menentang diskriminasi, dan menegakkan hak asasi. Menempuh politik jalan lurus tanpa kompromi sering membuat dia berbeda dengan arus politik utama. Di zaman Orde Lama, Yap tersingkir. Di era Orde Baru, dia pun dipenjara.

i

Tersingkir di Jalan Lurus
Sikap tanpa kompromi membuat Yap berseberangan dengan para pemimpin Baperki. Tapi hubungan personal tetap baik.

DI atas podium, Yap Thiam Hien menggugat. Dengan suara lantang, dia membacakan 19 lembar pandangannya dalam kong­res Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) VII di Semarang, 24 Desember 1960. "Penyelewengan-penyelewengan Saudara Ketua dan kawan-kawan yang saya gugat dan tuntut," kata Wakil Ketua Baperki ini.

Dalam rapat akbar yang dihadiri perwakilan pengurus cabang dan daerah seluruh Indonesia itu, Yap menuding Ketua Baperki Siauw Giok Tjhan, Sekretaris Go Gien Tjwan, dan sejumlah pemimpin pusat telah membelokkan garis perjuangan organisasi. Yap mengajukan tiga dakwaan yang tertuang dalam dokumen berjudul "Dasar Sempit, Terbatas Kontra Dasar Luas, Tak Terbatas" itu.

Menurut Yap, kesalahan pertama Giok Tjhan dan pengurus harian adalah memperluas dasar serta asas tujuan dan perjuangan organisasi dengan sewenang-wenang. Misalnya, ujar Yap, pernyataan Giok Tjhan yang tiba-tiba menyetujui ide Presiden Sukarno tentang manifestasi politik terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi dan ekonomi terpimpin, serta kepribadian Indonesia. Bagi Yap, dukungan Giok Tjhan terhadap konsepsi yang terkenal dengan Manipol Usdek itu telah menggeser Baperki menjadi organisasi politik.


Selain itu, Giok Tjhan dan tiga anggota Baperki yang duduk di Konstituante dinilai tidak taat kewajiban untuk menentang segala aturan yang menimbulkan diskriminasi ras. Contohnya mendukung berlakunya kembali UUD 1945, yang masih memuat Pasal 6—tentang ketentuan presiden harus orang Indonesia asli. Nah, dosa ketiga adalah, "Ketua Umum dan kawan-kawan telah menjadikan Baperki suatu organisasi politik yang berideologi komunisme."

162406483618

Yap menyadari suara kerasnya belum tentu mendapat tempat di hati peserta ­kongres mengingat pengaruh Giok Tjhan yang begitu kuat. Namun dia masih menyimpan harapan ada anggota yang mendengar dengan nuraninya sehingga mampu membedakan kebenaran dari kebatilan. Karena keyakinan inilah ia meninggalkan serangkaian perayaan Natal dan acara keluarga. "Beberapa teman, juga anggota Baperki, mencoba membujuk saya untuk tidak pergi ke kongres ini. Setidaknya untuk berhati-hati mengajukan gugatan dan tuduhan," kata Yap.

Kekhawatiran para koleganya terbukti. Yap Hong Gie, anak Yap Thiam Hien, pernah mendengar akhir drama tersebut. Setelah mendapat sorak cemoohan dari peserta, ayahnya menuruni panggung lalu berjalan keluar dari arena kongres diiringi caci maki. Cerita yang sama didapat Harry Tjan Silalahi. "Dia mau dipukuli, disuruh keluar, disoraki," ujar Harry, awal bulan lalu. Pada masa itu Harry aktif di perkumpulan sosial Tionghoa, Sin Ming Hui.

JUMAT, 12 Maret 1954. Satu per satu tokoh peranakan Cina datang ke Gedung Sin Ming Hui di Jalan Gajah Mada Nomor 188, Jakarta. Sebagai pengundang ialah Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI). Hingga sore telah berkumpul 44 orang di bangunan megah dengan 100 kamar milik bekas pemimpin masyarakat Cina di Jakarta, Mayor Khouw Kim An, itu. Mereka wakil seluruh masyarakat keturunan Cina di Indonesia, dari kalangan Katolik, Protestan, Samkai, demokrat, sosialis, komunis, pengusaha, sampai intelektual.

Secara ideologis, mereka terbagi dalam tiga aliran politik. Kubu pertama dari kelompok kiri, yang condong ke Cina di bawah Mao Tse Tung, diwakili Siauw Giok Tjhan, Ang Jan Goan, dan Go Gien Tjwan. Di seberangnya ada kubu kanan, para simpatisan Partai Sosialis Indonesia, dengan wakil Auwjong Peng Koen, Tan Sing Lian, Khoe Woen Sioe, dan Tan Po Goan. Satu kelompok lagi yang netral diwakili Yap Thiam Hien, Oei Tjoe Tat, dan Thio Thiam Tjong.

Rapat itu dipimpin Thio Thiam, Ketua Umum PDTI. Pertemuan membahas upaya membela keturunan Tionghoa dari diskriminasi aturan negara. Mulanya tercetus nama Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Turunan Tionghoa atawa Baperwat. Siauw Giok Tjhan, yang berkeyakinan masalah Tionghoa bisa diselesaikan dengan mengikutsertakan golongan mayoritas, mempermasalahkan penggunaan kata 'Tionghoa'. Debat sengit terjadi. Hari berikutnya baru disepakati nama baru, yakni Baperki.

Di akhir pertemuan, Sabtu, 13 Maret, diputuskan pula Siauw Giok Tjhan menjadi ketua umum serta sejumlah nama, seperti Yap Thiam Hien, Thio Thiam, dan Oei Tjoe Tat, sebagai wakil ketua. Posisi sekretaris jenderal disandang Go Gien Tjwan. Dengan terbentuknya Baperki, leburlah PDTI ke dalamnya. 'Baik pusat maupun cabang, semua milik PDTI otomatis menjadi Baperki,' ucap Yap.

Go Gien, saat ini tinggal di Belanda, mengingat peristiwa itu sebagai titik sejarah besar bagi etnis Cina. Sambutan Presiden Sukarno terhadap organisasi sosial ini cukup hangat. 'Di dalam negara kita tidak boleh adanya mayokrasi, tapi tidak boleh juga minokrasi," demikian kata Sukarno yang diingat Go Gien ketika menerima rombongannya di Istana Negara.

Dengan bergabung ke Baperki inilah pintu awal Yap membuka jalur politik. Di bawah bendera Baperki, Yap memperjuangkan ide-idenya dalam melawan diskriminasi ras. Lelaki kelahiran Aceh pada 1913 ini menuntut jaminan yang kuat di dalam konstitusi akan hak-hak minoritas. "Namun sebenarnya politik bukanlah ruang yang tepat bagi Yap. Dia terlalu lurus," ujar pengacara Todung Mulya Lubis, awal bulan lalu.

Sikap Yap yang tanpa kompromi, kata Todung, membuat khawatir sejumlah pemimpin Baperki akan dampak yang bisa timbul, seperti kemarahan Sukarno. Maka dukungan terhadap Yap perlahan-lahan berkurang. "Tak bisa dihindarkan lagi perpecahan di dalam Baperki," ujar Ketua Yayasan Yap Thiam Hien ini.

Menurut Siauw Tiong Djin, anak Siauw Giok Tjhan, konflik dalam Baperki dimulai ketika ayahnya mulai mendukung demokrasi terpimpin pada 1957. Hal ini ditentang Yap, yang menganggap demokrasi terpimpin merusak demokrasi dan menimbulkan kekuatan diktatorial yang merugikan.

Perlawanan Yap dibawa hingga sidang Konstituante. Pada 12 Mei 1959, ia berpidato di hadapan parlemen menentang kembalinya UUD 1945 dan menolak demokrasi terpimpin. Setelah peristiwa ini, hubungan Yap dengan para pemimpin Baperki, terutama Go Gien Tjwan dan Tan Foe Kiong, memburuk. Mereka kerap bertikai dalam rapat-rapat. Pada rapat 27 Agustus 1959, pimpinan Baperki mendesak Giok Tjhan menggeser Yap dari Wakil Ketua Baperki.

Perseteruan di antara mereka juga timbul ketika membahas kedudukan warga peranakan Cina. Giok Tjhan dan mereka yang berhaluan kiri menerima konsep integrasionis. Menurut dia, seorang Tionghoa untuk menjadi bagian dari Indonesia mesti terintegrasi bagai bunga yang hidup berdampingan dalam sebuah taman. Dia menganggap kebudayaan Cina, yang sudah begitu tua, tidak bisa berubah.

Lalu ada kelompok P.K. Ojong, Sindhunata, dan lainnya yang menganut asimilasionis. Bagi kelompok ini, menjadi Indonesia harus berbaur dengan para pribumi. Misalnya melalui kawin campur atau mengganti nama. Di sisi lain berdiri Yap Thiam Hien, yang menganggap aliran-aliran tidak penting. "Yang penting hak asasi. Itu konsepsi dia sebagai seorang legalis," ucap Harry Tjan, yang mendukung kubu asimilasionis. "Setelah peristiwa itu, Yap mulai disingkirkan."

Jauh sebelum perseteruan ini, konflik dimulai ketika Baperki baru setahun. Kelompok Peng Koen menentang Siauw Giok Tjhan, yang membawa Baperki bersanding dengan Partai Komunis. Menurut Go Gien, puncak konflik terjadi pada dua hari sebelum kampanye berakhir dalam pemilihan 1955. Ketika itu, Peng Koen menemui Siauw, memintanya mencoret nama Go Gien dari daftar calon nomor dua. Alasannya, Go Gien seorang komunis. Namun usul itu ditolak. "Dua hari kemudian, Peng Koen mengundurkan diri," kata Go Gien.

Walau mereka bersitegang begitu hebat dalam mimbar-mimbar persidangan, hubungan personal tetap terbina dengan baik. "Secara politis memang mereka berseberangan, tapi saling menghormati," ujar Siauw Tiong Djin. "Tidak ada permusuhan pribadi di antara kami," kata Go Gien.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162406483618



Laporan Khusus 22/24

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.