Kritik 2/5

Sebelumnya Selanjutnya
text

Unjuk Rasa, Amuk Masa, dan Merdeka

i
EFEK samping dari proses reformasi adalah munculnya perilaku masyarakat berupa unjuk rasa, amuk masa, dan tuntutan merdeka. Perilaku semacam ini sulit dibayangkan bisa terjadi semasa Orde Baru. Tidak semua perilaku tersebut benar, bahkan sebagian besar akhir-akhir ini hanya merupakan komoditas yang laris pada saat bangsa ini tengah mengalami berbagai krisis. Katakanlah, ada sebagian orang yang ingin mengail di air keruh, bahkan konon ada lembaga jasa unjuk rasa. Unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ketika menggulingkan rezim Soeharto adalah contoh yang benar. Sebab, selain masalahnya memang amat prinsip, secara batin juga didukung oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Unjuk rasa yang menuntut dibersihkannya KKN, menghujat Australia yang sudah menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia, dituntutnya para pelanggar hak asasi adalah jenis unjuk rasa yang juga benar, walaupun rakyat banyak tidak ikut turun ke jalan. Mereka memberikan dukungan, meskipun dalam batin. Namun, jika unjuk rasa itu sudah mulai menyimpang dengan menyandera pejabat, menutup bandara, menduduki instalasi vital, dan sebagainya, itu adalah jenis yang liar karena sudah mengganggu kepentingan umum. Padahal, yang diperjuangkannya belum tentu buat kepentingan umum. Unjuk rasa mestinya mengemban misi dan konsep yang jelas, menyangkut masalah yang sifatnya amat prinsip bagi bangsa. Sebagai masyarakat berbudaya, hendaknya unjuk rasa dijalankan secara damai dan simpatik. Jika tidak demikian, masyarakat bukannya mendukung tetapi secara diam-diam, di dalam batin, mengutuk. Sementara itu, amuk massa dapat disebut sebagai anak haram reformasi, suatu perilaku sosial yang dibenci oleh seluruh bangsa. Sebab, apa pun alasannya, tindakan merusak, membakar, menjarah, dan lain-lain tidak bisa dibenarkan dari sudut mana pun. Terlebih bila amuk massa itu sampai mengorbankan jiwa, yang justru akan menambah derita masyarakat yang saat ini sudah amat menderita. Amuk massa bukan sikap seorang kesatria atau jagoan, bahkan bisa disebut tampilan sifat pengecut. Sebab, jika massa sudah mengumpul mencapai jumlah ratusan ke atas, akan terbentuk emosi massa yang dengan jentikan jari saja bisa menghancurkan apa saja. Korban yang diakibatkannya mungkin memerlukan waktu puluhan tahun untuk merehabilitasinya. Siapa pula yang akan membiayai atau mengganti, sementara korban jiwa sama sekali tidak bisa dipulihkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa amuk massa tersebut merupakan pantulan sisa-sisa karakter primitif suatu bangsa. Model ketiga yang disebut tuntutan merdeka, menuntut kemerdekaan, hendak mendirikan negara terpisah dari Republik Indonesia atau sejenis, adalah pengulangan gerakan separatis periode 1945-1959 atau hendak menjiplak pecahnya Uni Soviet dan Yugoslavia. Memang, patut disayangkan hasil kerja keras Soekarno dalam membentuk bangsa (nation building) selama 20-an tahun (1945-1965) langsung dibikin berantakan oleh Soeharto. Tidak tanggung-tanggung, 32 tahun lamanya. Pada masa pemerintahan Orba, demi semboyan pembangunan (yang sebenarnya hanya fatamorgana), apa pun dikorbankan, termasuk rasa nasionalisme, rasa berbangsa dan bernegara. Ukuran materiil lebih dikedepankan dan meninggalkan pembentukan jiwa korsa bangsa. Sekarang kita mulai memanen buah kerja Soeharto itu. Jika ada pembentukan karakter bangsa seperti lewat P4, sifatnya indoktriner, steril, palsu, dan diadakan demi kelestarian kekuasaan. Karena itu, pekerjaan yang menghabiskan dana amat besar itu sama sekali tidak ada hasilnya. Kehendak untuk merdeka di beberapa provinsi juga merupakan akibat pemerintahan yang korup (dengan tingkat yang terburuk di dunia). Sebagian besar sumber pendapatan negara dipusatkan ke Jakarta. Setiba di Jakarta dijarah, dikemplang, dikutil, digarong untuk segelintir orang Jakarta. Sebagian lainnya untuk membayar utang luar negeri yang makin tahun makin besar. Sementara utang luar negeri (baru) yang diterima juga dijarah, dirampok, dimanipulasi, dikenthit, sehingga utang yang berbunga amat rendah itu sebagian menjadi mubazir dan kelak akan menjadi beban anak-cucu. Memang harus diakui ada bukti kerja pemerintah Soeharto ala kadarnya, dari sisa dana setelah dikorupsi tersebut. Tetapi, seandainya selama masa 32 tahun pemerintahannya nir-KKN, bangsa ini tidak akan tercebur ke jurang krisis amat dalam seperti saat ini. Bahkan, jika pengelolaan dana domestik maupun utang luar negeri itu benar, kita sudah mencapai kemakmuran minimal sama dengan Malaysia. Tetapi, untuk mengatasi masalah bangsa ini, jawabannya bukan membikin negara. Sebab, sama artinya dengan membasmi tikus di lumbung padi dengan membakar lumbungnya, membikin negara akan memperparah luka di atas luka yang sudah membusuk. Sudah ada contoh seperti Uni Soviet atau federasi Yugoslavia yang terpecah-pecah menjadi negara merdeka, ternyata kehidupan mereka saat ini justru lebih buruk daripada ketika masih bersatu. Jawaban atas masalah bangsa ini yang paling tepat adalah mengembalikan kepada negara semua harta yang diperoleh secara tidak sah selama rezim Orba berkuasa dan kemudian mengadili pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku serta rasa keadilan rakyat Indonesia. Tahap berikutnya adalah penerapan Undang-Undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 dengan cepat, cerdas, dan lugas, tidak usah menunggu tenggang waktu dua tahun, sekarang juga bisa langsung dilaksanakan. Kendalanya pasti ada, antara lain kemungkinan berpindahnya budaya KKN dari Jakarta ke provinsi dan kabupaten serta daya tolak daerah untuk bekerja keras demi kemakmuran. Jangan dikira yang ber-KKN pada zaman Orba hanya orang Jakarta, di daerah pun sama kencang KKN-nya, hanya perolehannya tidak sebanyak orang Jakarta. Karena itu, Undang-Undang No. 22 dan No. 25 akan mempunyai arti praktis di lapangan jika semua SDM-nya bersih KKN. Sekarang presiden dan wakil presiden sudah terpilih dengan cara demokratis. Badan kontrol resmi sudah ada, yakni DPR, yang sehari-hari dan secara tahunan ada pengadilan oleh MPR, yang mestinya mengerti tuntutan reformasi. Percayakan kontrol jalannya pemerintahan kepada lembaga-lembaga tersebut. Rakyat ikut mengontrol secara kritis, bisa lewat LSM, organisasi profesi, bahkan pribadi-pribadi. Jika ternyata kemudian pemerintahan yang baru ini tidak becus atau mengulang perilaku rezim Soeharto, saya tidak keberatan jika Anda sekalian akan membikin negara sendiri. MARTONO MODJO Depok

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836465629



Kritik 2/5

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.