Kolom 4/4

Sebelumnya Selanjutnya
text
i
M. Cholil Bisri Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Tholibiin di Rembang Saya pernah mengangkat dalam satu tulisan saya, inti pidato "pelantikan kekhalifahan" S. Abi Bkr Ash-Shiddiq, yang monumental itu. Yaitu, "Lastu bi khoirikum in roaitumuuni showaaban fa a'i-nuuni wa in roaitumuuni 'wijaajan fa qowwimuuni." (Saya bukanlah yang terbaik di antara kalian. Maka, jika kalian ketahui saya benar, bantulah saya. Dan jika kalian ketahui saya menyeleweng, luruskanlah saya). Ucapan S. Abi Bkr tersebut berangkat dari kesadaran betapa berat beban yang akan dipikul, terbatasnya kemampuan, dan miskinnya pengalaman. Artinya, jabatan yang sekarang tersemat belum pernah beliau alami. Menjaga ajaran Rasulullah, mempertahankan sunah, dan—ini yang paling berat—memulihkan integrasi umat, semua menghampar di hadapan. Belum lagi muskilah atau kemuskilan mendesak yang harus segera diatasi. Muskilah yang penyelesaiannya tidak harus menunggu muhibah, antara lain: munculnya orang yang mengaku nabi, yaitu Musailimah Al-kadzdzab, adanya kelompok yang menolak wajib zakat, dan merebaknya kembali fanatisme ekstrem ke-qabil-an (kesukuan) yang menuntut pemisahan diri dari kewilayahan khalifah. Munculnya Musilimah yang mengaku nabi dan menamakan dirinya sebagai pengganti Kanjeng Nabi Muhammad jelas-jelas akan mengancam akidah, ajaran Islam, dan sunah Rasul. Dengan ancaman itu, bisa dipastikan terancam pula supremasi moral (akhlak karimah) yang menjadi pilar "risalah kenabian" Muhammad. Padahal, oleh banyak kalangan, moral adalah modal vital. Membangun apa saja, tanpa muatan moral, sama dengan menciptakan kekeroposan. Pada gilirannya terciptalah kesia-siaan. Contoh dekatnya: selama tiga-puluh tahun lebih kita bangun sarana-sarana dan segala yang dihajatkan oleh sebuah negara, tapi karena moral dan moralitas dinomorsekiankan, yang terjadi adalah krisis total dan keterpurukan yang mengenaskan. Boleh saja siapa pun berdalih yang demikian itu akibat globalisasi. Maknanya: bukan hanya Indonesia yang terkena dampaknya. Hampir semua—untuk tidak mengatakan semua—negara di dunia terkena aratan itu. Ternyata beberapa negara yang mengalami keparahan sama dengan Indonesia mampu mengatasi krisis tersebut dalam jangka waktu relatif singkat. Konon, yang sangat membantu mengatasi krisis di negara-negara tertentu adalah ketegasan menindak koruptor yang—dipandang dari sisi mana pun—merupakan bentuk lain dari "sariqoh" (bahasa halusnya: mencuri) yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh mereka yang telah menganggap akhlak sebagai urusan agama semata-mata dan bukan urusan negara-bangsa, bukan urusan manusia. Mereka tidak menganggap moral sebagai pilar. Mereka telah memperlakukan "bukan miliknya" sebagai miliknya sendiri, sehingga seenaknya menjarah, mengambil, dan menggusurnya. Mereka menganggap moral hanya hiasan bibir,enak diucapkan dan perlu, tetapi hanya untuk mengelabui orang akan kebejatan diri. Padahal, boleh dikatakan, moral itu erat kaitannya (atau identik) dengan imtaq. Orang tidak ber-"moral" hampir pasti tidak beriman, apalagi bertakwa. Dari itu, setidaknya menuntut saya pribadi untuk mempercepat recovery, bangkit dari keterpurukan krisis, dan korupsi harus dibabat habis, di mana saja dia bersarang. Dari yang ada di istana-istana, di BUMN, BUMD, sampai yang ada di bahu-bahu jalan. Penolakan atas kewajiban zakat berarti ancaman terhadap ekonomi umat dan pembiayaan negara. Penolakan atas kewajiban zakat berarti menolak lancarnya peredaran uang, menolak terkucurnya "harta kekayaan" (yang merupakan rezeki dari Allah itu) dari yang berkelebihan kepada rakyat mustad'afin (masyarakat ekonomi lemah). Supaya peredaran uang tidak hanya terjadi di antara orang-orang kaya dan supaya kaum mustad'afin cepat terangkat dari kubangan kekurangan, zakat diberlakukan dengan manajemen dan tasharruf yang tepat dan benar. Kucuran dana dari muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dimulai dari mustahiqq (orang yang berhak menerima zakat) yang berada di sekitar muzakki. Dengan kata lain, harta zakat tidak keluar dari desa muzakki, sebelum seluruh penghuni desa itu terangkat derajat sosialnya. Dari mustad'afin, kemudian ia mampu berkembang. Sehingga, pada gilirannya, dia bukan lagi penerima zakat tetapi pemberi zakat, dan seterusnya. Untuk "memerangi" dua kelompok itu, khalifah harus kehilangan kurang lebih tujuh puluh orang yang hafal Alquran (hamalati I-Qur'an). Bisa dibayangkan, betapa besar pengorbanan khilafah S. Abi Bkr dalam mempertahankan dasdar dan menegakkan pilar. Pada kurun kekhalifahan S. Abi Bkr, terutama di Madinah, belum dikenal perpajakan ataupun perbankan. Peredaran uang tertumpu pada kegiatan perdagangan dan pelaksanaan zakat. Terutama pelaksanaan zakat, pemerintahan S. Abi Bkr melakukan kontrol dan pengawasan amat ketat. Penyelewengan zakat ditindak tegas tanpa kompromi. Tindakan itu dilakukan karena pertimbangan: terganggunya pelaksanaan zakat bisa berarti terganggunya peredaran uang. Terganggunya peredaran uang akan mengganggu sistem moneter, yang pada gilirannya akan mengganggu perekonomian pada umumnya. Sekarang sudah ada bank sebagai pusat peredaran uang. Apabila bank dan perbankan terganggu, sudah barang tentu sistem peredaran uang pun terganggu. Dengan terganggunya peredaran uang, perekonomian sulit bangkit dari keterpurukan. Karena itu, sudah selayaknya pemerintah melakukan sesuatu untuk membenahi yang kacau dari perbankan kita. Kiranya Dewan Ekonomi nasional patut mendahulukan pembenahan perbankan sebelum yang lain-lainnya digarap. Siapa pun ketuanya, Subiakto atau bukan Fuad Bawazier, baik atau jelek, salah atau benar, Indonesia adalah tumpah darah kita.

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836192815



Kolom 4/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.