Kartun 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Infrastruktur Tak Hanya untuk Jawa

TIGA tahun memerintah, Presiden Joko Widodo gencar membangun infrastruktur di berbagai penjuru negeri. Alokasi anggaran infrastruktur pun kian meningkat setiap tahun. Pada 2015, alokasinya mencapai 14,2 persen, lalu naik 1 persen setahun kemudian, dan pada 2017 melejit menjadi 18,6 persen.

i

TIGA tahun memerintah, Presiden Joko Widodo gencar membangun infrastruktur di berbagai penjuru negeri. Alokasi anggaran infrastruktur pun kian meningkat setiap tahun. Pada 2015, alokasinya mencapai 14,2 persen, lalu naik 1 persen setahun kemudian, dan pada 2017 melejit menjadi 18,6 persen.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan kenaikan itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. "Dengan infrastruktur yang memadai, investasi bisa masuk ke Indonesia," kata Basoeki, Jumat dua pekan lalu. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahkan mengklaim lagu Dari Sabang sampai Merauke bakal terwujud pada pemerintahan Jokowi. "Sambung-menyambung menjadi satu itu segera terwujud," ujarnya.

Gencarnya pembangunan infrastruktur tak luput dari kritik. Kubu oposisi menilai pembangunan tersebut mengakibatkan defisit anggaran yang kemudian harus ditutupi dari utang. "Utang kita menjadi paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerindra, Fadli Zon.


Pembangunan infrastruktur sudah lama menjadi persoalan di negeri ini. Majalah Tempo pada 22 Oktober 1988 dalam tulisan berjudul "Bagaimana Bukan Cuma Jawa?" mengulas soal pembangunan infrastruktur yang hanya berkutat di Pulau Jawa. Kala itu, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Ir Sanyoto mengungkapkan sebagian besar investasi dalam negeri dan asing lebih banyak menumpuk di Jawa.

161828023613

Menurut Sanyoto dalam seminar planologi Institut Teknologi Bandung pada awal Oktober tahun itu, 61,22 persen penanaman modal dalam negeri dan 71,29 persen investasi asing tak menyentuh luar Jawa. Akibatnya, tidak ada pemerataan penyebaran pembangunan dan menimbulkan masalah tanah serta biaya investasi yang lebih tinggi.

Dekan Fakultas Teknik Sipil ITB Profesor Dr Soegianto Soegijoko menilai pola pembangunan yang terpusat semacam itu kian meningkatkan Pulau Jawa sebagai pemasok barang jadi industri. "Dan luar Jawa sebagai pemasok bahan baku industri," ucapnya. Soegianto menyayangkan pola pengembangan industri itu tak bisa dipakai untuk pengembangan wilayah.

Harus diakui, pembangunan memang lebih terpusat di Jawa dan kota-kota besar. Lihat saja jalan yang mulai melayang-layang di Jakarta. Tentu hal itu berdampak positif, misalnya meningkatkan daya tarik bagi investor asing yang memang sangat membutuhkan kenyamanan tertentu di Ibu Kota. Namun kecenderungan semacam ini akan terus memperkuat posisi Jawa sebagai lokasi berbagai kegiatan ekonomi.

Bahkan dampak berikutnya lebih tidak menggembirakan. Dana begitu besar yang dianggarkan untuk program transmigrasi menjadi kurang bermanfaat, mengingat dampaknya bisa saja "dinetralkan" kembali oleh lebih derasnya arus masuk penduduk ke Jawa dibanding arus yang keluar dari pulau ini.

Dalam situasi keuangan negara yang ketat seperti saat itu, langkah penajaman prioritas menjadi sangat penting. Yang menjadi dilema, pada waktu bersamaan, daya beli masyarakat dan keadaan ekonomi pada umumnya juga sedang tidak menggembirakan. Padahal, untuk mendorong kenaikan daya beli tersebut, salah satu solusinya justru menyuntikkan pengeluaran pemerintah untuk berbagai kegiatan, termasuk infrastruktur, terutama di tingkat daerah.

Idealnya, fungsi semacam ini memang dilakukan pihak swasta. Tapi swasta mana yang mau melakukan investasi di wilayah yang kondisiinfrastrukturnya masih lemah?


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161828023613



Kartun 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.