Mahkamah Keadilan di Balik Tabir Kolusi

Pertengahan Mei nanti, DPR akan mengetukkan palu: menentukan para hakim agung. Berbagai kalangan mendesak agar kursi yang kosong di Mahkamah Agung (MA)—termasuk kursi ketua—diisi ”orang luar” yang memiliki reputasi bagus. Tapi, bukannya mendengarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, MA malah mengirimkan 24 nama calon hakim agung yang sebagian besar dikenal ”bermasalah”. Pukulan beruntun yang datang belakangan ini—kasus vonis palsu dan beredarnya rekaman penawaran kolusi oleh pegawai MA—ternyata tak membuat lembaga peradilan tertinggi di Indonesia ini menjadi transparan. Laporan investigasi TEMPO memperlihatkan bahwa berbagai kasus itu hanyalah ibarat puncak gunung es dari praktek kolusi yang selama ini terjadi di MA.