Pemilu Ditunda dan Kandidat Prodemokrasi Didiskualifikasi, Cara Baru Beijing Jinakkan Hong Kong? - Internasional - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Internasional 3/5

Sebelumnya Selanjutnya
text

Senja Kala Demokrasi Hong Kong

Dengan dalih pandemi Covid-19, Hong Kong menunda pemilihan anggota legislatif. Para politikus pendukung Beijing diduga takut kalah bila pemilihan berlangsung tahun ini.

i Aktivias pro demokrasi Joshua Wong melakukan orasi dalam rangkaian pemilihan anggota parlemen di Hong Kong, Cina, 11 Juli 2020./ Reuter/Tyrone Siu
Aktivias pro demokrasi Joshua Wong melakukan orasi dalam rangkaian pemilihan anggota parlemen di Hong Kong, Cina, 11 Juli 2020./ Reuter/Tyrone Siu
  • Carrie Lam menggunakan pandemi Covid-19 sebagai alasan penundaan pemilihan umum legislatif. .
  • Para politikus pendukung Beijing diduga takut kalah bila pemilihan berlangsung tahun ini.
  • 12 calon dari kelompok prodemokrasi didiskualifikasi. .

DESAS-DESUS sudah berembus kencang sejak akhir Juli lalu bahwa Hong Kong akan menunda pemungutan suara yang sedianya berlangsung 8 September nanti. Dalam cuitan pada 28 Juli lalu, Eddie Chu, calon anggota legislatif inkumben dari partai Liga Keadilan Tanah, mengatakan Partai Komunis Cina sedang memerintahkan “mundur secara strategis” karena “ingin menghindari potensi kekalahan yang menghancurkan” dalam pemilihan umum.

Kabar itu terkonfirmasi tiga hari kemudian melalui konferensi pers oleh Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam. Ia mengumumkan bahwa pemilihan umum anggota legislatif kota itu ditunda setahun karena pandemi Covid-19. “Ini keputusan yang sangat sulit untuk ditunda, tapi kami ingin memastikan keadilan, keselamatan publik, dan kesehatan publik,” kata Lam, Jumat, 31 Juli lalu.

Ma Ngok, guru besar ilmu politik di Chinese University of Hong Kong, menilai dalih pandemi itu akan mengundang kecurigaan masyarakat. “Saya kira itu akan dilihat sebagai semacam manipulasi, bahwa pemerintah takut kehilangan suara mayoritas dan karena itulah mereka menunda pemilihan,” ucapnya.


Lam membantah kabar bahwa keputusan penundaan ini didasari alasan politik. “Ini murni atas dasar perlindungan kesehatan dan keselamatan rakyat Hong Kong dan untuk memastikan bahwa pemilihan diadakan secara adil dan terbuka,” tuturnya.

Hong Kong tergolong berhasil dalam mengendalikan virus corona. Namun dalam beberapa hari terakhir ini ada lonjakan infeksi dengan lebih dari 100 kasus baru setiap hari selama lebih dari sepekan. Menurut Worldometer, pada Jumat, 7 Agustus lalu, total kasus mencapai 3.939 dengan 46 orang meninggal dan 2.620 pulih. Pemerintah mengambil beberapa kebijakan, termasuk penutupan wilayah lagi dan jaga jarak sosial. “Kami menghadapi situasi yang mengerikan dalam perjuangan kami melawan virus,” ujar Lam.

Kelompok prodemokrasi mempertanyakan alasan penundaan pemilihan karena negara lain tetap bisa menyelenggarakan pemilihan umum. Korea Selatan menggelar pemilihan anggota legislatif pada 15 April lalu, Tokyo mengadakan pemilihan gubernur pada 5 Juli, dan Singapura melakukan pemilihan umum pada 10 Juli.

Penundaan itu merupakan pukulan bagi politikus oposisi, yang berharap meraih kemenangan di musim gugur karena gelombang ketidakpuasan mendalam terhadap pemerintah dan kekhawatiran atas Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan Cina di Hong Kong pada 30 Juni lalu.

Pukulan berikutnya adalah banyak kandidat andalan oposisi berguguran. Pada 29 Juli lalu, otoritas Hong Kong mendiskualifikasi 12 kandidat legislator, termasuk empat calon inkumben. Alasannya, mereka mempertanyakan ketulusan janji setia para kandidat kepada pemerintah Hong Kong. Beberapa aktivis terkemuka, seperti Joshua Wong, juga dilarang. Menurut Wong, sebagian alasan pelarangan baginya adalah kritiknya terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional.

Di bawah hukum Hong Kong, pemilihan umum dapat ditunda hingga 14 hari jika ada bahaya bagi kesehatan atau keselamatan publik. Tapi Lam menunda pemilihan sampai 5 September 2021 di bawah keadaan darurat, yang memungkinkan kepala eksekutif membuat peraturan yang dianggap dibutuhkan untuk kepentingan publik.

Kantor penghubung Beijing di Hong Kong menyatakan dukungannya terhadap keputusan diskualifikasi para calon itu. Dalam sebuah pernyataan, mereka mengatakan alasan diskualifikasi itu antara lain menyokong kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri Hong Kong, meminta campur tangan pemerintah asing, dan menyatakan keberatan atas prinsip kota itu, termasuk terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional.

Surat diskualifikasi yang dikirimkan kepada anggota parlemen prodemokrasi Alvin Yeung, Dennis Kwok, dan Kenneth Leung menyebut seruan mereka kepada Amerika Serikat agar menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Hong Kong sebagai bentuk pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional. Yeung dan Kwok membalas layang itu dengan menyatakan kunjungan mereka ke New York pada Agustus lalu dan pengiriman surat bersama pada September lalu kepada Senator Amerika terjadi beberapa bulan sebelum Undang-Undang Keamanan Nasional berlaku.

Surat diskualifikasi terhadap Yeung juga menuduhnya bersama anggota parlemen lain dari Partai Sipil berencana “menolak secara sembarangan” rancangan anggaran pemerintah. Di bawah Undang-Undang Dasar, kepala eksekutif harus menggelar pemilihan legislatif baru jika rancangan anggarannya ditolak. Jika itu terjadi lagi di bawah badan legislatif baru, pemimpin eksekutif harus mundur.

Eric Cheung, dosen hukum di University of Hong Kong, menilai anggota parlemen memiliki hak konstitusional untuk menolak rancangan anggaran pemerintah yang akan memaksa kepala eksekutif mundur. Diskualifikasi secara massal yang terjadi kini, menurut dia, menunjukkan bahwa Hong Kong tumbuh makin mirip dengan Cina daratan.

Menurut sistem hukum Cina, Eric Cheung melanjutkan, seseorang tidak bisa secara terbuka menentang rezim yang dianggap melanggar kebebasan berbicara. “Hanya mengizinkan orang-orang tertentu yang mereka anggap dapat diterima untuk mencalonkan diri bukanlah pemilihan yang bebas,” tuturnya. “Itulah yang dilakukan oleh pemerintah totaliter.”

Diskualifikasi itu terjadi setelah polisi menangkap empat aktivis yang dituduh membuat tulisan di media sosial yang menyerukan agar kota itu merdeka dari Cina. Li Kwai-wah, pengawas senior Departemen Keamanan Nasional Kepolisian, mengatakan penangkapan itu dilakukan setelah sebuah organisasi menulis di media sosial tentang pembentukan partai baru untuk mempromosikan kemerdekaan Hong Kong. Li tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang organisasi atau empat orang yang ditangkap.

Student Localism, organisasi politik prokemerdekaan, mengaku bahwa bekas penyelenggaranya, Tony Chung, adalah salah satu yang ditangkap. Ketika Undang-Undang Keamanan Nasional berlaku, kelompok ini mengklaim telah mengakhiri operasinya di Hong Kong, tapi beberapa anggotanya akan terus bergerak dari luar negeri.

Tidak diketahui bagaimana nasib Badan Legislatif baru nanti dengan banyaknya tokoh prodemokrasi yang dijegal masuk. Dalam artikel opininya di New York Times, 2 Agustus lalu, Fernando Cheung, anggota Dewan Legislatif dari Partai Buruh, mempertanyakan soal apa yang bisa dilakukan legislator di tengah kondisi seperti ini: memboikot Badan Legislatif sebagai protes atau bertahan untuk mencegah ada undang-undang jahat diloloskan.

Cheung mengingatkan tentang peristiwa setelah penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Cina pada 1997. Saat itu, Badan Legislatif sementara dibentuk. Anggotanya dipilih oleh suatu komite yang ditunjuk Beijing dan kubu prodemokrasi menolak mengambil bagian. Dalam satu setengah tahun, lembaga itu telah mengeluarkan undang-undang yang membatasi kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat serta mencabut undang-undang yang memberikan kekuatan tawar-menawar kolektif kepada serikat pekerja. Pada 1997, badan itu juga mengesahkan Ordonansi Dewan Legislatif, yang menciptakan desain struktural Dewan Legislatif yang tidak adil saat ini karena banyak diisi politikus pendukung Beijing.

Amerika Serikat bereaksi atas penundaan pemilihan legislatif ini. “(Pemilihan umum) harus dilaksanakan tepat waktu,” ujar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada Kamis, 6 Agustus lalu. Adapun juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, mengklaim pemilihan umum Hong Kong adalah “pemilihan lokal di Cina dan murni urusan internal Cina”.

ABDUL MANAN (NEW YORK TIMES, REUTERS)

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 4 artikel gratis setelah Register.

2020-09-21 23:34:40

Hong Kong Pemilihan Umum

Internasional 3/5

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.