Undang-Undang Keamanan Nasional, Cara Cina Menjinakkan Hong Kong - Internasional - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Internasional 4/5

Sebelumnya Selanjutnya
text

Kabar Cemas dari Beijing

Cina akan memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong. Kebebasan dan hak-hak sipil terancam.

i Demonstran menentang rencana Pemerintah yang akan memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional, di Hong Kong, Cina, 24 Mei 2020. REUTERS/Tyrone Siu
Demonstran menentang rencana Pemerintah yang akan memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional, di Hong Kong, Cina, 24 Mei 2020. REUTERS/Tyrone Siu
  • Cina tak akan menunda pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong.
  • Pemerintah Cina melobi politikus, pengusaha, hingga selebritas untuk memuluskan undang-undang tersebut.
  • Serikat pekerja Hong Kong menyiapkan pemogokan massal.

POLITIK Hong Kong kembali memanas setelah pemerintah Cina berencana menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional di wilayah itu. Mahasiswa dan koalisi beranggotakan sekitar dua lusin serikat pekerja dari 20 industri di Hong Kong mulai menyiapkan pemogokan massal. Pada Sabtu, 6 Juni lalu, koalisi mengundang ratusan anggotanya dalam pemungutan suara untuk menentukan rencana pemogokan selama tiga hari. Para wakil serikat pekerja menyatakan pemogokan itu untuk menolak undang-undang yang diperkirakan melucuti kebebasan warga Hong Kong tersebut.

Pemerintah Hong Kong langsung bereaksi. Pemerintah mengecam rencana jajak pendapat itu dan menyebutnya tak punya dasar hukum. Pemerintah memang mendukung Undang-Undang Keamanan Nasional. Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam ikut menandatangani petisi yang diinisiasi sejumlah anggota parlemen penyokong peraturan tersebut.

Carrie Lam menganggap ketakutan akan hilangnya kebebasan akibat pemberlakuan undang-undang tersebut tak beralasan. “Kebebasan Hong Kong akan dipertahankan. Semangat dan nila-nilai utama Hong Kong dalam penegakan hukum, kemerdekaan kehakiman, beragam hak dasar, dan kebebasan yang dinikmati masyarakat akan terus ada,” katanya.


Undang-Undang Keamanan Nasional untuk Hong Kong disetujui Kongres Rakyat Nasional, lembaga legislatif Cina, dalam sidang paripurna di Aula Agung Rakyat di kompleks Lapangan Tiananmen, Beijing, pada Kamis, 28 Mei lalu. Aturan baru itu dibuat untuk menghentikan berbagai unjuk rasa yang dianggap telah merongrong Wilayah Administratif Khusus Hong Kong selama ini. Tahun lalu warga Hong Kong berdemonstrasi selama berbulan-bulan menolak undang-undang ekstradisi, yang akhirnya dicabut. Tapi unjuk rasa terus berlanjut.

Undang-undang baru ini akan melarang setiap tindakan atau kegiatan yang dianggap membahayakan keamanan nasional Cina, seperti campur tangan asing, separatisme, subversi, dan terorisme. Tuduhan ini sering digunakan oleh pemerintah Cina dalam menangani para pembangkang dan musuh politik Partai Komunis Cina. Aturan itu juga akan mengizinkan lembaga-lembaga keamanan nasional, termasuk tentara, beroperasi di Hong Kong. Rincian undang-undang sedang dibahas komisi.

Begitu beres, pemerintah Cina akan langsung memberlakukannya. “Kami harus melaksanakannya tanpa tertunda sedikit pun,” ujar Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Ia menyatakan masalah Hong Kong adalah persoalan internal Cina dan “campur tangan pihak luar tak akan ditoleransi”.

Kepolisian Hong Kong akan membentuk unit khusus untuk mengamankan pemberlakuan undang-undang baru itu. Adapun militer menyiapkan 10 ribu personel untuk menjaganya. Komandan Tentara Pembebasan Rakyat di Hong Kong, Chen Daoxiang, menyatakan undang-undang itu “untuk menghalangi gerakan separatis dan intervensi asing”.

Undang-Undang Dasar Hong Kong, konstitusi yang berlaku sejak Inggris meninggalkan wilayah itu pada 1997, membatasi Beijing menerapkan hukum nasionalnya di sana. Aturan ini menjadi dasar bagi perlindungan hak asasi manusia dan terbentuknya “satu negara, dua sistem”. “Masyarakat Hong sudah terbiasa dengan kebebasan berbicara dan berpendapat,” ucap Leo Tang Kin-wa, peneliti pada Konfederasi Serikat Buruh Hong Kong (HKCTU), kepada Tempo. “Undang-Undang Keamanan Nasional akan mengubah hal tersebut.”

Leo Tang menilai undang-undang baru itu melanggar sistem hukum Hong Kong. Seharusnya, kata dia, undang-undang itu dibahas dan disetujui Dewan Legislatif, parlemen Hong Kong, bukan Kongres di Beijing. “Undang-Undang Keamanan Nasional sepenuhnya melangkahi kewenangan Dewan Legislatif,” ujarnya.

Rancangan undang-undang semacam itu sebenarnya pernah diajukan Beijing pada 2003. Draf itu juga memuat larangan bagi organisasi atau lembaga politik asing melakukan kegiatan politik di Hong Kong. Rencana tersebut memicu penolakan dan unjuk rasa besar. Akhirnya rancangan itu ditarik. “Dewan Legislatif pada saat itu, meski tidak sepenuhnya demokratis, dengan jelas menolaknya,” kata Leo Tang.

Setelah upaya pertama gagal, pemerintah Cina terus menyusun rancangan undang-undang baru dan melobi berbagai kelompok di Hong Kong. “Berbeda dari upaya pada 2003, pemerintah Cina kali ini telah melobi para selebritas, pengusaha, dan universitas untuk mendapatkan dukungan dari mereka,” ujar Leo Tang.

Rektor delapan universitas negeri di Hong Kong mengeluarkan pernyataan bersama yang mendukung Undang-Undang Keamanan Nasional. “Kami sepenuhnya mendukung ‘satu negara, dua sistem’; memahami perlunya legislasi keamanan nasional dan menghargai kebebasan berbicara, pers, publikasi, dan berkumpul; serta hak-hak lain dalam Undang-Undang Dasar yang melindungi rakyat Hong Kong,” demikian bunyi pernyataan yang dirilis Hong Kong University, Chinese University, Polytechnic University, dan sejumlah universitas lain. Mereka menegaskan bahwa universitas akan tetap mempertahankan kebebasan akademik dan otonomi kampus.

Front Bersatu Hong Kong untuk Undang-Undang Keamanan Nasional, kelompok politikus pro-Beijing, mengklaim telah memperoleh 2,93 juta tanda tangan dari warga Hong Kong yang mendukung undang-undang itu. Dukungan dikumpulkan melalui Internet dan tatap muka pada Mei lalu. Mereka telah menyerahkan 30 kotak berisi tanda tangan itu kepada Luo Huining, direktur kantor penghubung pemerintah pusat di Hong Kong.

Sejumlah pelaku bisnis di Hong Kong juga menyatakan dukungannya. Misalnya Standard Chartered dan HSBC, bank-bank yang berbasis di Inggris tapi menjadikan Hong Kong sebagai kantor utama operasi di Asia. Sikap mereka dikritik Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo yang mengatakan “sikap tersebut menunjukkan kesetiaan HSBC terhadap Beijing, yang terus menggunakan bisnis bank di Cina untuk memperkuat pengaruh politiknya terhadap London”. Sejauh ini, Standard Chartered dan HSBC tak menanggapi pernyataan Pompeo.

Menurut hasil survei Kamar Dagang Amerika Serikat (AmCham), lebih dari 80 persen atau 180 perusahaan Amerika di Hong Kong khawatir terhadap rencana Cina tersebut. “Hong Kong telah dihantam dua pukulan... ketika Cina mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional dan ketika Presiden Donald Trump mengatakan akan mencabut status ekonomi khusus Hong Kong-Amerika,” kata Tara Joseph, Presiden AmCham di Hong Kong.

Dalam pernyataan bersamanya, Australia, Kanada, Inggris, dan Amerika menilai kebijakan baru Cina itu bertentangan dengan konsensus internasional. Mereka menyerukan agar Beijing bekerja sama dengan pemerintah dan rakyat Hong Kong untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson membuka jalan bagi warga Hong Kong yang layak mendapatkan paspor nasional Inggris di luar negeri (BNO) untuk menjadi warga negara Inggris. Diperkirakan sekitar 3 juta orang atau hampir separuh penduduk Hong Kong punya peluang mendapatkan BNO. Jika Undang-Undang Keamanan Nasional Cina diterapkan, “Inggris mungkin tak punya pilihan selain memperkuat ikatan sejarah dan persahabatan kami yang amat kuat dengan rakyat Hong Kong,” ujar Johnson di Times.

IWAN KURNIAWAN (THE GUARDIAN, BBC, CNBC, HONG KONG FREE PRESS, SOUTH CHINA MORNING POST)
2020-07-03 21:37:08

Hong Kong Cina | Pemerintah Cina Amerika Serikat

Internasional 4/5

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.