Bagaimana Facebook Disebut Turut Menyebarkan Kebencian di Sri Lanka dan Indonesia - Internasional - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Internasional 2/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Penyesalan yang Terlambat

Facebook disebut turut memicu kerusuhan rasial di Sri Lanka dan menyuburkan berita bohong di Indonesia. Membentuk dewan pengawas konten yang independen.

i Polisi Srilangka melakukan olah tkp setelah terjadi bentrok di kota Digana, Kandy, Srilangka, Maret 2018. REUTERS/Stringer
Polisi Srilangka melakukan olah tkp setelah terjadi bentrok di kota Digana, Kandy, Srilangka, Maret 2018. REUTERS/Stringer
  • Facebook disebut turut berperan dalam memicu kerusuhan rasial di Sri Lanka pada 2018.
  • Perusahaan media sosial itu juga dianggap ikut menyebarkan hoaks dan berita bohong yang dibuat Muslim Cyber Army di Indonesia
  • Agar insiden serupa tak berulang, Facebook membentuk dewan pengawas untuk mengawasi konten.

DUA tahun setelah Article One Advisors LLC, perusahaan konsultasi di bidang hak asasi manusia, merilis laporannya soal kerusuhan besar di Sri Lanka pada 2018 dan maraknya kabar bohong di Indonesia pada 2017, Facebook akhirnya meminta maaf. Laporan Article One menyebutkan bahwa raksasa media sosial tersebut berperan dalam menyebarkan ujaran kebencian yang memicu diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia di kedua negara.

“Kami menyesali penyalahgunaan platform kami,” kata Facebook dalam pernyataannya, seperti dikutip Al Jazeera, pertengahan Mei lalu. “Kami mengakui dan meminta maaf atas dampak kemanusiaan yang terjadi.”

Kerusuhan di Sri Lanka bermula dari kesalahpahaman di sebuah kedai makan di Kota Ampara pada Februari 2018. Seorang pelanggan menemukan bola kecil pada makanan yang disajikan. Dia bertanya kepada A.L. Farsith, muslim pemilik kedai, apakah itu “wandapethi”. “Bahasa Sinhala saya tidak bagus. Saya tidak pernah mendengar istilah ‘wandapethi’ sebelumnya. Saya takut, jadi saya mengangguk saja dan bilang ‘ya’,” kata Farsith, seperti dikutip Sunday Observer, sepekan kemudian.


Farsith tak tahu bahwa “wandapethi” berarti “pil penghilang kesuburan”. Prasangka bahwa kaum minoritas muslim ingin menumpas orang Sinhala, mayoritas penduduk yang banyak menganut Buddha, telah lama beredar di Sri Lanka. Si pelanggan lalu menelepon kawan-kawannya, kemudian sekitar 40 orang lelaki datang ke kedai itu. Mereka menginterogasi Farsith dan merekamnya. Kedai itu kemudian ditutup dan polisi menyita makanan tersebut untuk diperiksa.

Namun rekaman video yang menggambarkan bahwa Farsith seolah-olah mengakui ada wandapethi dalam makanan itu menyebar ke mana-mana melalui Facebook. Warga Sinhala tersulut dan esoknya kerusuhan merebak di kota itu. Massa merusak sebuah masjid dan sejumlah kendaraan. Lima orang terluka. Polisi dan tentara terjun untuk mengamankan wilayah itu selama beberapa hari. Tapi kerusuhan tak berakhir.

Beberapa hari sebelumnya, insiden terjadi di Teldeniya, Distrik Kandy. Empat pemuda muslim pemilik angkong menyerang seorang pengemudi truk dan kernetnya gara-gara kendaraan mereka bersenggolan. Sopir truk meninggal di rumah sakit dan para penyerang ditahan polisi.

Dua peristiwa itu memicu kerusuhan yang menyebar ke berbagai daerah. Kaum Buddha dan Sinhala garis keras menyerang penduduk muslim, rumah-rumahnya, masjid, dan bangunan lain. Sebaliknya, kaum muslim menyerang kuil-kuil Buddha dan warga Sinhala. Kerusuhan terus berlanjut hingga pemerintah menerapkan keadaan darurat dan menerjunkan polisi serta tentara. Keadaan baru mereda pada 9 Maret dengan 2 korban tewas dan 81 orang ditahan, termasuk Amith Jeevan Weerasinghe, pemimpin Mahason Balakaya, kelompok radikal Buddha yang diduga memimpin kerusuhan.

Weerasinghe adalah warga Digana, Distrik Kandy. Dialah yang telah menyebar ajakan untuk menyerang kelompok muslim. Salah satunya melalui sebuah video yang disebar kepada lebih dari 150 ribu pengikutnya di Facebook pada awal kerusuhan. “Muslim telah sepenuhnya mengambil alih. Kita seharusnya memulainya bertahun-tahun lalu,” ujarnya dalam video itu. “Jika ada orang (Sinhala) di daerah Kandy dan Digana, saya minta kalian bangkit.”

Pemerintah Sri Lanka langsung memblokir Facebook, WhatsApp, dan platform media sosial lain selama beberapa hari karena dianggap turut menyebarkan ujaran kebencian. “Seluruh negeri ini bisa terbakar dalam beberapa jam,” kata Menteri Telekomunikasi Harin Fernando saat itu.

Article One menyatakan bahwa Facebook berperan dalam mengompor-ngompori kerusuhan tersebut. Lebih lanjut dalam laporan yang sama, Article One menyebutkan Facebook digunakan sejumlah orang di Sri Lanka untuk melecehkan perempuan; anak-anak; kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender; serta aktivis hak asasi manusia. Laporan Article One ini menegaskan berbagai hasil studi dan laporan media soal Facebook.

BuzzFeed News, misalnya, melaporkan bahwa Facebook mengabaikan seruan pemerintah dan masyarakat sipil untuk menutup akun penyebar ujaran kebencian. Tulisan-tulisan yang menyebarkan kabar bohong dan ujaran kebencian terhadap kaum muslim sebelum dan selama kerusuhan di Sri Lanka justru terus bertengger selama berhari-hari meskipun sudah dilaporkan ke Facebook. Pada akhirnya tulisan itu memang dihapus, tapi sudah telanjur dibaca dan tersebar.

The Centre for Policy Alternatives, lembaga penelitian di Sri Lanka, melaporkan sekitar 20 kelompok penyebar kebencian kepada Facebook sejak 2004. Tapi, hingga akhir Maret 2018, sebanyak 16 kelompok masih berjaya di media sosial tersebut.

Facebook berdalih lambatnya respons mereka antara lain karena kurangnya editor yang menguasai bahasa Sinhala. “Saat itu Facebook kekurangan staf atau intervensi produk khusus untuk negeri tersebut,” tutur Miranda Sissons, Direktur Hak Asasi Manusia di Facebook, dan Alex Warofka, Manajer Kebijakan Produk Facebook, dalam pernyataannya untuk menanggapi laporan Article One.

Di Indonesia, Article One menyebutkan platform Facebook, termasuk Facebook, WhatsApp, dan Instagram, telah digunakan untuk menyebarkan kabar kibul. Salah satunya dilakukan oleh Muslim Cyber Army untuk mempengaruhi pemilihan kepala daerah dan Pemilihan Umum 2019. Article One juga menyinggung tulisan di Facebook yang digunakan sebagai dasar untuk mendakwa seseorang telah menistakan agama hingga dipidana—tampaknya tulisan Buni Yani soal Basuki Tjahaja Purnama.

Adapun di Kamboja, Facebook tak terlalu bikin kesalahan. Laporan mengenai Kamboja disusun organisasi nirlaba Business for Social Responsibility. Organisasi itu menyimpulkan bahwa di negeri yang kebebasan politik dan sosialnya sangat dibatasi tersebut, Facebook menjadi ruang bagi kebebasan berekspresi dan partisipasi politik. Platform itu juga menjadi sumber penting bagi informasi yang independen untuk aktivis hak asasi manusia.

Tiga laporan tersebut disusun dengan mengacu pada Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menanggapi laporan tersebut dan rekomendasinya, Facebook menyatakan telah mengambil sejumlah langkah perbaikan, seperti membentuk tim hak asasi manusia, mengubah platform untuk mengurangi penyebaran konten yang merugikan, dan memperbaiki mekanisme waktu pelaporan.

Facebook juga menggelontorkan dana sebesar US$ 130 juta atau sekitar Rp 1,9 triliun untuk membentuk Dewan Pengawas Facebook. Dewan independen yang nantinya terdiri atas 40 anggota itu akan menilai sejauh mana konten di Facebook sesuai dengan norma hak-hak asasi manusia internasional. “Facebook akan menerapkan keputusan dewan sepanjang tidak melanggar hukum,” begitu menurut Facebook.

Anggota dewan berasal dari jurnalis, pengacara, akademikus, dan advokat hak asasi manusia dari berbagai negara. Mereka antara lain mantan Perdana Menteri Denmark, Helle Thorning-Schmidt, dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Tawakkol Karman. “Dewan ini semacam mahkamah agung yang memberikan keputusan akhir terhadap konten Facebook,” ujar Endy Bayuni, editor senior The Jakarta Post yang menjadi anggota dewan tersebut, Rabu, 27 Mei lalu.

Menurut Endy, selama ini pengguna Facebook, misalnya, bisa mengadukan konten yang dianggap tidak pantas kepada Facebook. Namun, kata dia, “Keputusan Facebook sering dicurigai memiliki kepentingan bisnis di belakangnya.” Nantinya Dewan Pengawas Facebook diharapkan mengambil keputusan yang adil.

IWAN KURNIAWAN (AL JAZEERA, BUZZFEED NEWS, SUNDAY OBSERVER, THE GUARDIAN)
2020-07-03 21:44:13

Sri Lanka Facebook

Internasional 2/3

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.