Internasional 2/2

Sebelumnya Selanjutnya
text

Meja Hijau Terakhir untuk Ampatuan

Pengadilan Filipina akan menyidangkan kasus pembantaian di Maguindanao yang terjadi sepuluh tahun lalu. Dilakukan klan paling berkuasa.

i Keluarga korban pembunuhan Ampatuan berunjuk rasa menuntut keadilan di Maguindanao, Filipina./ seapa.org
Keluarga korban pembunuhan Ampatuan berunjuk rasa menuntut keadilan di Maguindanao, Filipina./ seapa.org

 

Gerbang masuk Camp Bagong Diwa, markas besar kepolisian Filipina di Kota Taguig, tampak ramai pada Kamis, 12 Desember lalu. Sebagaimana disiarkan UNTV, sepeda motor dan mobil sipil terlihat keluar-masuk melewati pengecekan singkat oleh petugas jaga. Belum tampak penjagaan ketat sebagai persiapan menghadapi sidang pembacaan putusan kasus pembantaian Maguindanao yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Quezon di dalam markas itu pada 19 Desember mendatang.

Sidang tersebut akan memutuskan kasus pembunuhan terhadap 58 orang, termasuk 32 jurnalis, yang terjadi pada 23 November 2009 di Ampatuan, Maguindanao, Daerah Otonomi Muslim Mindanao di Filipina selatan. Committee to Protect Journalists menyebut pembunuhan itu sebagai peristiwa tunggal paling mematikan bagi jurnalis sepanjang sejarah.


Serangan itu diduga dilakukan oleh klan Ampatuan dan milisinya. Di antara tersangka utamanya adalah Andal “Unsay” Ampatuan Jr. serta saudaranya, Zaldy dan Sajid Ampatuan. Zaldy, bekas Gubernur Daerah Otonomi Muslim Mindanao, kini masih dirawat di Rumah Sakit Makati karena komplikasi berbagai penyakit.

161893528592

“Seluruh fasilitas akan berada dalam status berjaga penuh dimulai pada 18 Desember,” kata juru bicara Biro Manajemen Penjara dan Penologi (BJMP), Inspektur Kepala Xavier Solda, Rabu, 11 Desember lalu. Menurut Solda, personel tambahan akan diterjunkan untuk memastikan tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan selama persidangan. Para sipir penjara juga akan ditempatkan di dalam ruang sidang untuk mencegah bentrokan antara keluarga korban dan keluarga Ampatuan.

Brigadir Jenderal Debold Sinas, penjabat Kepala Kantor Polisi Wilayah Ibu Kota Nasional, mengatakan 120 anggota Brigade Mobil dan 100 anggota Manajemen Gangguan Sipil akan mengamankan kamp itu, termasuk pintu masuk dan keluarnya. Sidang yang dipimpin hakim Jocelyn Solis-Reyes itu akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi pemerintah, People’s Television Network (PTV).

Pembantaian itu terjadi ketika serombongan orang sedang berjalan menuju Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk mendaftarkan Esmael Mangudadatu sebagai calon Gubernur Maguindanao. Pesaingnya adalah Andal Ampatuan Jr., klan politik terkuat di sana. Rombongan itu diduga diculik oleh sekitar 100 orang bayaran Ampatuan. Mereka dibawa ke sebuah bukit dan dibunuh. Mayat mereka dikubur di situ.

“Istri saya ditembak 17 kali. Mereka menembak dadanya, bagian pribadinya. Saya tak akan melupakannya,” ujar Esmael Mangudadatu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Maguindanao, kepada Al Jazeera.

Human Rights Watch telah merilis laporan yang menyatakan bahwa klan Ampatuan terlibat dalam lebih dari 50 insiden penculikan, pembunuhan, dan penyiksaan. Ini termasuk pembunuhan brutal dengan mesin gergaji kayu terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam serangan bom terhadap keluarga Ampatuan.

Sekitar 100 orang telah ditahan dan didakwa dalam kasus pembantaian itu. Mereka termasuk Zaldy Ampatuan dan Datu Unsay, tersangka otak pembunuhan. Ayah Zaldy, Andal Ampatuan Sr., juga ditahan, tapi kemudian meninggal di penjara pada 2015.

Ampatuan adalah klan berkuasa di Maguindanao yang didukung Gloria Macapagal-Arroyo, Presiden Filipina pada 2001-2010, melalui aliansi partai politik Lakas-Kampi-CMD. Menurut Asia Sentinel, aliansi itu menjadi alat bagi kemenangan Arroyo dalam pemilihan presiden 2004 yang berbalut skandal.

Ampatuan mengklaim telah membantu mengamankan jutaan suara untuk kemenangan Arroyo di Maguindanao. Zaldy mengatakan bahwa Arroyo dan suaminya, Mike Arroyo, juga meminta dia terlibat dalam manipulasi pemilihan sela anggota senat pada 2007.

Sebelumnya, pada 2006, Arroyo menerbitkan keputusan presiden yang mengizinkan klan Ampatuan mempersenjatai sipil untuk menghadapi pemberontak Moro. Hal ini memungkinkan klan itu membentuk pasukan swasta sendiri. Ampatuan belakangan keluar dari koalisi Lakas-Kampi-CMD, tapi terus mempertahankan pengaruhnya di Maguindanao.

Gloria Macapagal-Arroyo meninggalkan kursi kepresidenan pada 2010 dan menjadi tahanan rumah karena dugaan korupsi selama hampir enam tahun masa kekuasaan penggantinya, Benigno S. Aquino III. Tapi Arroyo kembali masuk ke gelanggang politik dan menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pensiun dari politik.

Sidang kasus pembantaian Maguindanao telah berlangsung selama 10 tahun serta melibatkan sedikitnya 17 pengacara dan 400 lebih saksi dari kedua pihak. “Kami yakin telah menghadirkan cukup saksi dan bukti untuk membuktikan bahwa para terdakwa bersalah,” kata Nena Santos, pengacara Mangudadatu.

Ancaman berdatangan terhadap para pengacara dan keluarga korban. Santos mengaku menerima ancaman pembunuhan dan intimidasi sejak menangani kasus ini. “Yang paling mengerikan adalah pada pukul 04.30 saya menerima pesan teks bahwa orang yang akan membunuh saya sudah berada di dalam rumah saya. Saya membalasnya dengan bertanya, ‘Rumah yang mana?’” ujarnya.

Adapun Emily Lopez, Presiden Justice Now Movement, kelompok keluarga wartawan yang menjadi korban, mengaku menerima sebuah pesan foto pistol kaliber 45 di teleponnya pada hari ulang tahunnya yang ke-45. “Tak ada nama, tak ada pesan, cuma ‘45’ itu. Ini mencurigakan karena kebetulan dikirim pada hari ulang tahun saya,” katanya.

Lopez mengatakan ancaman-ancaman terselubung semacam inilah yang menyulitkan mengorganisasi keluarga korban dan meyakinkan mereka untuk maju ke pengadilan. Sekarang pengadilan akan membacakan putusannya. Dia dan keluarga korban mengaku senang, tapi juga cemas.

“Kami harap vonis bersalah dijatuhkan terhadap para terdakwa. Tapi, apa pun hukumannya, mungkin belum setara dengan kejahatan mereka. Bagaimana bila hukumannya cuma 10-15 tahun penjara, hukuman yang katanya adil. Kami tidak dapat menerimanya,” ujar Lopez.

Filipina tidak menerapkan hukuman mati. Hukuman maksimum bagi pembunuh adalah hukuman penjara seumur hidup.

Persidangan kasus ini berjalan lambat dan penuh kontroversi. Menteri Kehakiman Alberto Agra mencabut dakwaan terhadap dua anggota klan Ampatuan pada 2010. Keputusan ini dibatalkan setelah masyarakat memprotesnya. Kementerian Kehakiman juga menuai kritik setelah mengizinkan tersangka utama, Andal Ampatuan Jr., menggelar konferensi pers di dalam penjara, tapi tangannya tak diborgol.

Sejak pembantaian itu, setidaknya enam saksi terbunuh. Bahkan seorang saksi penting terbunuh sebelum sempat bersaksi di sidang. Suwaib Upham, saksi itu, sebenarnya telah bertemu dengan jaksa di Kementerian Kehakiman di Manila pada Februari 2010. Dia lalu pulang ke Maguindanao setelah Kementerian tak segera menanggapi permohonannya untuk mendapat perlindungan. Dia ditembak mati di dekat rumahnya pada Juni tahun itu. Padahal, “Dia melihat dan berpartisipasi dalam pembantaian itu dan dapat menyebut nama-nama yang terlibat,” kata Harry Rogue, pengacara yang mewakili 14 keluarga korban.

Putusan kasus ini mungkin akan sedikit mengobati luka keluarga korban, tapi jalan keadilan belum berakhir. “Ada 80 tersangka yang masih berkeliaran,” ujar Lopez. “Ini akan menjadi pertarungan panjang.”

IWAN KURNIAWAN (AL JAZEERA, PNA, INQUIRER, THE PHILIPPINE STAR, ASIA SENTINEL)

Reporter Kurniawan - profile - https://majalah.tempo.co/profile/kurniawan?kurniawan=161893528592


Filipina Jurnalis dan permasalahannya Gloria Macapagal Arroyo

Internasional 2/2

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.