maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin


Kemendes

Data Desa Jadi Kunci Percepatan Pembangunan Desa

Sabtu, 25 Juni 2022

Data desa berbasis SDGs desa akan menjadi dasar berbagai rencana aksi percepatan pembangunan di desa. #Infotempo

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar saat membawakan Kuliah Umum di Kampus Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Rabu, 22 Juni 2022.. tempo : 166507523857

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar, mengatakan data desa adalah solusi utama percepatan pembangunan desa. Dengan Data Desa berbasis SDGs desa, segala program pemerintah untuk percepatan pembangunan desa akan lebih mudah terlaksana dan tepat sasaran.

"Data desa berbasis SDGs desa inilah yang akan menjadi dasar berbagai rencana aksi percepatan pembangunan di desa. Karena data tersebut adalah cerminan lapangan kondisi faktual desa kita,” kata menteri yang akrab disapa Gus Halim saat membawakan Kuliah Umum di Kampus Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN dengan tema 'Mengawal Dana Desa untuk Pencapaian SDGs Desa' di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Rabu, 22 Juni 2022.

Menurut Gus Halim, wilayah dan penduduk Indonesia telah didominasi oleh pemerintahan desa dan penduduk desa. Sebagai wilayah pemerintahan terendah, pemerintah desa menjadi komponen pemerintahan yang memiliki intensitas tinggi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Pasti pemerintah desa lebih mengerti kondisi aktual yang terjadi di daerahnya. Misal kalau kita berbicara kemiskinan di Jakarta itu cenderung imajinatif. Tapi, kalau kita berbicara kemiskinan di desa kita akan tau dimana letaknya, siapa saja orangnya,” ujarnya.

Gus Halim juga memaparkan jumlah penduduk desa yang sangat tinggi. Setidaknya terdapat 71 persen dari jumlah populasi penduduk di Indonesia yang berdomsili di desa. Sedangkan sisanya adalah berada di kelurahan. Kondisi ini selaras dengan misi pembangunan Presiden Joko Widodo tentang membangun Indonesia dari Pinggiran, yaitu dari desa.

Tingginya populasi di desa, menurutnya menjadi modal yang menjanjikan untuk melakukan percepatan pembangunan dari desa. "Membangun Indonesia dari pinggiran adalah langkah yang tepat dan efektif. Karena 79 persen penduduk Indonesia ada di desa. Dengan data SDGs, segala program untuk desa yang dibuat oleh pemerintah akan mudah terlaksana," kata Menteri lulusan program studi Filsafat dan Sosiologi Pendidikan IKIP Yogyakarta ini.

Gus Halim juga menjelaskan undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menciptakan paradigma baru yaitu asas rekognisi dan subsidiaritas. Dengan paradigma ini, keberadaan desa diakui dan diberikan wewenang seluas- luasnya untuk menjalankan tata pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sesuai dengan musyawarah desa.

Menurutnya Undang-undang Desa dan SDGs Desa menjadi roadmap pembangunan desa. “Undang-undang Desa memperkuat peran desa sebagai subyek pembangunan dan SDGs Desa mentransformasi keputusan-keputusan pembangunan desa, dari semula berbasis kekuasaan dan keinginan, menjadi berbasis kebutuhan, masalah dan potensi sesuai data desa sendiri," ujar Gus Halim.

Karena itu, Gus Halim melanjutkan, dana desa harus dirasakan kehadirannya untuk warga desa khususnya yang golongan terbawah. Ia pun menilai penguatan data SDGs Desa dapat menghasilkan pemanfaatan dana desa yang transparan dan tepat sasaran.

Menurut Gus Halim, adanya fokus pembangunan berdasarkan SDGs Desa akan menghasilkan output ke arah perencanaan pembangunan desa berbasis kondisi faktual. Sebab, SDGs Desa menggunakan prinsip 'no one left behind' atau tidak ada satu pun yang terlewatkan.

“Dari berbagai macam Langkah percepatan pembangunan desa, secara bertahap kita menyaksikan kemampuan desa untuk mengurus dirinya sendiri,” kata dia.

Newsletter

Dapatkan Ringkasan berita eksklusif dan mendalam Tempo di inbox email Anda setiap hari dengan Ikuti Newsletter gratis.

Berita Lainnnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 2 Oktober 2022

  • 25 September 2022

  • 18 September 2022

  • 10 September 2022


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan