maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin


TNP2K

Target Menghapus Kemiskinan Ekstrem

Sabtu, 23 April 2022

Pemanfaatan data P3KE akan dikoordinasikan di bawah Kementerian Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK).

Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Ambon, 13 Oktober 2021.. tempo : 167567783131

Pemerintah terus berupaya mengurangi kemiskinan di seluruh Indonesia dengan target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024. Karena itu, perlu dipastikan dukungan pertumbuhan ekonomi inklusif pada efektifitas dan komplementaritas program penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Pada 2022, pemerintah menggunakan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dengan memperluas cakupan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten dan kota. Penghapusan kemiskinan juga menyasar 25 provinsi dengan 147 kabupaten dan kota di antaranya berada di wilayah pesisir.

Data P3KE menggunakan data Pendataan Keluarga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2021 set by name-by address. Data ini memiliki informasi karakteristik sosial-ekonomi keluarga yang dapat digunakan sebagai alternatif pengembangan peringkat kesejahteraan untuk mengidentifikasi kelompok miskin ekstrem.

Penggunaan Pendataan Keluarga BKKBN dinilai lebih akurat dan terkini dibandingkan data DTKS yang digunakan selama ini tidak memiliki informasi rangking kesejahteraan dan karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga. Selain itu data BKKBN tentang informasi sosial-ekonomi keluarga dan rangking kesejahteraan relatif baru.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin, mengatakan upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara konvergen melalui konsolidasi, integrasi dan harmonisasi pelaksanaan berbagai intervensi yang tepat sasaran. “Masalah kemiskinan itu didekati melalui dua hal, yaitu, pertama, pelindungan sosial atau bantuan sosial dan kedua pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Konvergensi program perlindungan sosial (bansos/jamsos) dan pemberdayaan ekonomi, termasuk pemberian bansos pada kelompok miskin ekstrem. Selain itu juga dilakukan peningkatan pendapatan kelompok miskin ekstrem melalui dukungan pengembangan social-economic registry.

Ma’ruf mengatakan pelindungan sosial diberikan melalui penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Program pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan di tingkat masyarakat. “Masyarakat tidak hanya sekadar menerima bantuan saja,” tutur Wakil Presiden.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden berkoordinasi dengan BKKBN, Kemendagri dan BPS menyusun pemodelan perankingan dan uji petik serta pengolahan data PK-BKKBN 2021. Kemudian dilakukan pemadanan NIK oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk dijadikan basis data peringkat kesejahteraan pensasaran program PPKE 2022.

Pemanfaatan data P3KE akan dikoordinasikan di bawah Kementerian Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK). Adapun optimalisasi program dilakukan kementerian/lembaga dan daerah melalui tiga kelompok program peningkatan produktivitas dan pemberdayaan, yakni padat karya, kapasitas, UMKM.

Adapun pemanfaatan data P3KE untuk program peningkatan pendapatan dan pemberdayaan dikoordinasikan Kementerian Koordinator Perekonomian. Pemanfaatan data, di antaranya untuk memperbaharui matriks prioritas pensasaran hingga tingkat kecamatan untuk pensasaran tidak langsung yang sebelumnya menggunakan DTKS SK08/2019 dan pendanaan data program eksisting seperti BPUM, PNM Mekaar dan program sektoral kementerian/lembaga.

Pemerintah juga akan melibatkan dan memobilisasi kontribusi pihak non-pemerintah, swasta dan masyarakat. Kelompok non-pemerintah diharapkan aktif mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok miskin ekstrem.

Newsletter

Dapatkan Ringkasan berita eksklusif dan mendalam Tempo di inbox email Anda setiap hari dengan Ikuti Newsletter gratis.

Berita Lainnnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 5 Februari 2023

  • 29 Januari 2023

  • 22 Januari 2023

  • 15 Januari 2023


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan