Indikator 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text
i

Setujukah Anda dengan rencana pembangunan gedung baru untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat?
Ya
9,76% 161
Tidak Tahu
2,61% 43
Tidak
87,63% 1.445
Total (100%) 1.649


MESKIPUN mendapat penolakan dari banyak pihak, rencana Dewan Perwakilan Rakyat membangun gedung baru terus berjalan. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan anggaran pembangunan gedung baru telah disetujui dalam rapat dengan pemerintah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. "Disetujui penuh oleh pemerintah sesuai dengan nota keuangan," kata Said kepada Tempo, Senin dua pekan lalu.

161827921891

Tahun depan, DPR bakal mendapat anggaran Rp 5,7 triliun atau melejit dibanding tahun ini Rp 4,27 triliun. Sebesar Rp 601 miliar di antaranya dialokasikan untuk pembangunan gedung baru, yaitu Rp 320 miliar, dan Rp 281 miliar buat alun-alun demokrasi. Duit itu merupakan kucuran pertama dan pembangunannya direncanakan hingga empat tahun ke depan.

DPR bergerak cepat merealisasi rencana itu. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR, Damayanti, mengatakan lembaganya akan menyusun ulang rencana pembangunan gedung. Penyebabnya, hasil sayembara desain gedung sebelumnya tak seperti yang diinginkan DPR. Perencanaan itu dimulai dari tahap konsultasi hingga manajemen konstruksi sebelum pembangunan dimulai. "Jadi tak serta-merta membangun gedung," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai anggaran gedung baru tak seberapa besar. Politikus Partai Gerindra tersebut kemudian membandingkan dana itu dengan anggaran untuk pertemuan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. "Bikin seminar IMF hampir Rp 1 triliun tahun depan. Mendingan bikin gedung DPR, ini kan milik negara."

Rencana itu didukung Partai Golkar dan Demokrat. Ketua Golkar Roem Kono menilai gedung tempat anggota parlemen berkantor saat ini sudah tak layak. Wakil Ketua Umum Demokrat Sjarifuddin Hasan mengatakan pembangunan gedung baru sesuai dengan kajian Kementerian Pekerjaan Umum karena Gedung Nusantara I sudah miring. Penghuninya pun sudah melebihi batas.

Tak semua setuju. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan rencana itu tak tepat karena perekonomian sedang lesu. Apalagi masyarakat juga menolak rencana tersebut. Hasto meminta Kementerian Keuangan dan DPR meninjau kembali keputusan membangun gedung. Dia berjanji Fraksi PDIP akan mencoba merelokasi anggaran supaya bisa digunakan untuk program lain yang lebih menjadi prioritas. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny Gerald Plate pun sepakat. "Gedung yang sekarang masih bisa dipakai," katanya.

Hasil jajak pendapat di Tempo.co menunjukkan mayoritas pembaca setuju pembangunan gedung baru DPR tidak diperlukan.

Indikator Pekan Ini

Setujukah Anda jika dua bekas penyidik KPK asal kepolisian yang merusak barang bukti catatan suap pengusaha Basuki Hariman dijerat pasal pidana?www.tempo.co.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161827921891



Indikator 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.