Hukum 1/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Dendam Sang Kibatta

Tindak kriminal pembunuhan kian sering dilakukan, walaupun motifnya sepele. Di Kalimantan Tengah, Ayub, yang membantai satu keluarga, divonis hukuman mati.

i
SULIT dipercaya kalau pembunuhan sadistis dengan banyak korban bisa terjadi di Bali. Pulau Dewata itu, selain indah, dikenal dengan orangnya yang ramah-tamah. Kenyataan bahwa Mangku Rai Manik Geni membunuh sendiri kelima anaknya telah membuat gempar para tetangga dan masyarakat di seantero Karangasem, sebuah kota di pantai tenggara Bali. Peristiwa itu terjadi Senin pekan lalu, tiga hari setelah Mangku Rai ditinggal mati istrinya. Ia diduga mengalami stres berat. Sekitar tiga pekan sebelum peristiwa Mangku Rai, Komariah, seorang wanita muda, dan anaknya yang berusia dua tahun, Abdul Rohman, tewas mengenaskan dibantai pelaku yang sampai kini masih dilacak polisi. Pembunuhan yang tampaknya tidak bermotif pencurian itu terjadi di Lebakbulus, Jakarta Selatan. Sementara itu, di Kompleks Pamulang Permai, Tangerang, Najamuddin dan adiknya, Mindrawati, dibunuh oleh orang yang diperkirakan hendak mencuri di rumah korban. Rentetan kejahatan yang melampaui batas itu membuat orang ngeri sekaligus berang. Tak aneh bila masyarakat berpendapat bahwa tiada hukuman yang seadil-adilnya bagi pembunuh sadistis dengan korban banyak kecuali hukuman mati. Lagi pula, hukuman mati diharapkan bisa mencegah terulangnya kejahatan serupa. Vonis itu pula yang ditimpakan pada Harnoko Dewantono alias Oki di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 13 Mei 1997. Oki dinyatakan bersalah karena menghabisi tiga nyawa di Los Angeles, Amerika Serikat. Vonis serupa tentu tak bisa dikenakan pada Mangku Rai. Sebab, ia bunuh diri setelah membantai anak-anaknya. Namun, di Kapuas, Kalimantan Tengah, vonis tertinggi itu untuk pertama kalinya dijatuhkan pada Ayub Bulu Buli, 32 tahun. Pengadilan Negeri Kualakapuas, Rabu dua pekan lalu, menilai perbuatan Ayub, yang membunuh Hery Witarko sekeluarga, terhitung sangat biadab. "Ia menghabisi seluruh keluarga korban, termasuk anak kecil yang belum tahu apa-apa, sehingga tak ada lagi penerus keluarga korban," kata ketua majelis hakim Nyonya Rosali Suan. Padahal, motifnya cuma lantaran Hery, 35 tahun, dianggap telah menghina Ayub. Ceritanya, pada 4 Februari lalu, Ayub, yang berasal dari Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, ikut Hery menjual hasil taninya ke pasar. Sehari-hari Ayub menjadi pembantu Hery, yang bekerja sebagai transmigran di proyek lahan gambut sejuta hektare di Kalimantan Tengah. Waktu itu, Ayub meminta uang untuk berfoto dan foto itu kelak akan dikirimkan kepada istrinya, yang tinggal bersama anak tunggal mereka di Sumba Barat. Namun, Hery, yang telah memberi uang kepada Ayub untuk membeli sandal, malah memarahinya. "Cuma minta-minta saja," kata petani asal Jawa Barat itu. Rupanya, Ayub sakit hati. Menjelang tengah malam, bak orang kerasukan setan, ia membantai Hery, istrinya, serta empat anaknya yang berumur 2-14 tahun. Seusai mengeksekusi, Ayub, yang pernah bersekolah sampai kelas II SLTP, kabur ke daerah asalnya. Sebulan kemudian, polisi meringkus lelaki bertato tulisan "Kibatta" itu—nama sebuah geng preman di Sumba Barat. Perlakuan tak berbelas kasihan untuk soal sepele itulah yang membuat majelis hakim sangat yakin untuk mengganjar Ayub dengan hukuman mati. Para hakim juga menilai tak ada faktor yang meringankan terdakwa. Juga tak terlihat ada rasa penyesalan. Lagi pula, seperti kata hakim Rosali Suan, peraturan perundang-undangan membolehkan dijatuhkannya vonis mati. Pernyataan itu ada benarnya. Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman mati tercantum dalam Pasal 104 (makar), Pasal 340 (pembunuhan berencana), dan Pasal 365 ayat 4 (perampokan berkelompok yang menewaskan korban). Di luar KUH Pidana, hukuman mati ada dalam undang-undang narkotik, senjata api, pembajakan udara, dan tindak pidana ekonomi. Masalahnya, untuk hukum pidana masa depan, masih layakkah hukuman mati diberlakukan? Sebagaimana kritik klasik dari para penentang hukuman mati, pidana mati dianggap melanggar hak hidup orang. Hanya Tuhan yang dapat menentukan hidup atau mati seseorang—bukan orang lain, bukan negara ataupun hakim. Dan dari hasil penelitian Prof. J.E. Sahetapy, hukuman mati tak terbukti bisa menangkal kejahatan. Namun, tim penyusun rancangan KUH Pidana yang baru tetap mempertahankan hukuman mati. Hanya, tingkatannya diubah, dari kategori pidana pokok tertinggi menjadi pidana khusus. Artinya, hukuman seumur hiduplah yang dijadikan pidana pokok terberat. Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan untuk kasus kejahatan luar biasa, misalnya pembunuhan sadistis dengan korban banyak atau makar dan pembunuhan kepala negara. Dalam pelaksanaannya, menurut Mardjono Reksodiputro—seperti pernah dikutip majalah D&R—hukuman mati juga bersyarat. Maksudnya, bila selama 10 tahun terhukum berkelakuan baik, hukumannya bisa diubah menjadi seumur hidup. Hanya, rancangan KUH Pidana baru yang sudah lama rampung itu belum akan dibahas oleh DPR dalam waktu dekat. Hp.S., Almin Hatta (Banjarmasin)

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836391688



Hukum 1/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.