Hukum 2/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Berebut Saham Gelap

Dua kelompok pengusaha lokal bertikai dan sama-sama mengklaim kepemilikan atas saham PT Nikkatsu. Padahal, perusahaan alat-alat elektronik itu milik pengusaha Jepang.

i
MINORU Ohtanaka, 54 tahun, tak pernah menyangka karir bisnisnya di Indonesia akan berujung di kursi terdakwa. Setelah lebih dari 20 tahun menjadi penasihat di PT Nikkatsu Electric Works, ia pekan-pekan ini diadili di Pengadilan Negeri Bandung. Oleh Jaksa Tatang Wardjita, Minoru didakwa telah menggelapkan saham di perusahaan alat-alat elektronik yang dikelolanya itu. Sepintas perkara itu terdengar janggal. Sebab, Minoru, warga Jepang itu, mestinya tak mungkin bisa memanipulasi saham PT Nikkatsu, yang secara resmi tercatat sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri. Usut punya usut, rupanya perkara yang berpusat sekitar PT Nikkatsu—berlokasi di Cimuncang, Bandung—hanya sebagian dari kemelut berkepanjangan yang selama ini menggerogoti tubuh perusahaan itu. Kisahnya berawal dari Merbabu Trading Co. Ltd., perusahaan Jepang yang dikenal sebagai pengekspor alat elektronik ke Indonesia. Berhubung permintaan pasar di sini cukup bagus, pada tahun 1960-an Merbabu pun berencana melebarkan sayap bisnis. Namun, peraturan di Indonesia saat itu tak mengizinkan perusahaan penanaman modal asing beroperasi di sini. Merbabu lalu menyiasati larangan itu. Dengan meminjam nama-nama pelanggan mereka di Indonesia, didirikanlah PT Nikkatsu, pada 1970. Perusahaan boneka itu bermodal Rp 100 juta—dan ini uang Merbabu—dengan 200 lembar saham. Para mitra lokal yang digunakan namanya masing-masing diberikan uang jasa Rp 20 ribu per lembar saham. Selain itu, menurut kuasa hukum Merbabu, Yan Apul, partner lokal tadi juga digaji bila menjadi pengurus PT Nikkatsu dan boleh menjadi agen penjualan produk Nikkatsu. Bersamaan dengan itu, Merbabu mengirimkan tenaga ahlinya. Bahkan, Hideo Hibino, presiden direktur Merbabu, turun tangan mengontrol langsung operasi Nikkatsu. Pada 1973, Hideo kembali ke Jepang. Sebelum pergi, ia memberikan kuasa kepada Kazuo Matsunaga untuk mengawasi Nikkatsu. Ternyata, pemberian kuasa itu menjadi bom waktu buat Merbabu. Tanpa setahu Hideo, Kazuo kemudian mengalihkan hak kuasa itu ke Minoru Ohtanaka, yang datang ke Indonesia pada 1977. Di tangan Minoru, konfigurasi kekuasaan di PT Nikkatsu diubah. Masih menurut Yan Apul, Minoru merekayasa pengalihan saham atas nama para mitra lokal, sehingga porsinya didominasi oleh Dicky Hidayat (50 saham) dan Corry Djuwanita (108 saham). Adapun Djoni Auning, Tolip Tanaga, serta Sintarto Wijatman, masing-masing menjadi pemegang saham sebanyak 4, 6, dan 32 lembar. Dengan dukungan Minoru, Dicky dan Corry berhasil menguasai Nikkatsu, yang pada 1996 sudah beraset Rp 15 miliar. Caranya, menurut Yan, Dicky memanipulasi perubahan anggaran dasar Nikkatsu, pada 20 Juni 1997. Mengacu pada anggaran dasar baru itu, yang menurut Dicky berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995, satu saham satu suara. Itu berarti, Dicky dan Corry menjadi pemegang saham mayoritas, dengan 158 suara. Sebaliknya, kubu Djoni menjadi minoritas, dengan 42 suara. Padahal, menurut anggaran dasar yang lama, kubu Djoni berkedudukan sebagai mayoritas. Sebab, anggaran itu menentukan: pemegang saham sebanyak satu hingga lima lembar punya hak satu suara untuk satu saham, pemegang saham lebih dari lima lembar punya hak suara maksimal enam. Berdasarkan itu, kubu Djoni punya 16 suara (4 suara Djoni ditambah 6 suara Tolip dan 6 suara Sintarto), sedangkan pihak Dicky hanya memiliki 12 suara (6 suara Dicky dan 6 suara Corry). Dari situlah kemudian timbul pertikaian. Kubu Djoni dan pihak Dicky berperkara perdata dan pidana. Dicky sempat dipidana tiga bulan penjara karena kasus perubahan anggaran dasar Nikkatsu, sedangkan Minoru dituduh merekayasa pengalihan saham ke pihak Dicky. Mereka juga sama-sama mengambil alih PT Nikkatsu. Perusahaan ini telah beraset Rp 30 miliar, tapi akibat krisis ekonomi kini jumlah karyawannya terus dikurangi hingga tinggal 500 orang, dari jumlah semula 1.500 orang. Sebagai pemilik sebenarnya, Merbabu juga tak ketinggalan memerkarakan para mitra lokal tersebut. Sulit memperkirakan apakah perusahaan Jepang itu akan berhasil meraih kembali harta mereka atau tidak. Yang jelas, pengacara Minoru, Farida Sulistiani, merasa yakin bahwa kliennya bakal lolos dari jerat hukum. Sebab, "Pengalihan saham itu dilakukan oleh masing-masing pemegang sahamnya melalui rapat umun pemegang saham," kata Farida. Kalaupun para pemegang saham ternyata bukan pemilik saham sebenarnya—artinya nama mereka hanya dipinjam—perkara Minoru bisa batal demi hukum. Alasannya, sambung Farida, penyelundupan modal asing itu justru bisa mengakibatkan para pemegang saham itulah yang mesti dituntut, karena mereka memberikan keterangan palsu. Happy S., Hendriko L. Wiremmer (Jakarta), dan Rinny Srihartini (Bandung)

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836431067



Hukum 2/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.