Hukum 4/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Tuntutan yang Salah Alamat

Beberapa tokoh yang namanya tercantum dalam laporan panjang PwC menuntut ke polisi. Upaya itu dikhawatirkan menghambat pemberantasan korupsi.

i
TUNTUTAN masyarakat agar skandal Bank Bali diusut secara tuntas agaknya semakin terganjal. Semula ganjalannya berupa pembelokan kasus, dengan mempersempit perkara perdananya sebatas pelanggaran undang-undang perbankan akibat perjanjian cessie (pengalihan hak menagih piutang) antara Bank Bali dan PT Era Giat Prima (EGP). Padahal, kasus Baligate yang sensasional itu mestinya bisa dijaring dengan undang-undang antikorupsi. Dengan demikian, desain besar kasus itu, yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh beberapa pejabat pemerintah dan persekongkolannya dengan pengusaha serta politikus—sehingga merugikan keuangan negara dan membebani masyarakat pengguna jasa perbankan—bisa terjerat hukum. Setelah penyimpangan itu, tak kurang anehnya adalah bahwa terdakwa yang diajukan hanya Rudy Ramli beserta tiga bawahannya di Bank Bali. Ini berarti, tokoh seperti Setya Novanto dan Djoko S. Tjandra dari PT EGP, juga Manimaren serta Arung Gauk Jarre, tidak tersentuh alias tidak diperkarakan. Kebetulan pula, sidang pertama Rudy Ramli dan tiga rekannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu pekan lalu, ditunda gara-gara Rudy sakit. Kini, baik DPR maupun Kejaksaan Agung harus menelusuri ulang kasus Bank Bali, setelah laporan panjang (long form) hasil audit PricewaterhouseCoopers (PwC) dibuka DPR, Selasa lalu. Di situ termuat lebih dari 100 nama yang diduga ada kaitannya dengan skandal Bank Bali. Upaya keterbukaan itu kini terhambat ganjalan lain. Soalnya, beberapa tokoh yang namanya disebut-sebut dalam laporan PwC itu ramai-ramai membantah keterlibatannya. Persoalan bisa semakin runyam bila tangkisan itu ditambahi embel-embel ''telah mengembalikan uang" dari kasus Bank Bali. Tak cuma itu. Tiga dari beberapa tokoh penerima dana Bank Bali, yakni Arung Gauk Jarre, Agus Sudono, dan Freddy Latumahina, Senin pekan lalu mengadukan PwC ke Markas Besar Kepolisian RI. Melalui lima pengacara, antara lain Hotma Sitompoel dan Mohammad Assegaf, mereka menuduh PwC telah mencemarkan nama baik mereka. Dalam hasil audit PwC, Arung Gauk Jarre, Agus Sudono, dan Freddy Latumahina jelas disebutkan telah menerima transfer uang masing-masing Rp 43,3 miliar, Rp 1,5 miliar, dan Rp 920 juta. Masalahnya, menurut Hotma, PwC bukanlah instansi yang berwenang membocorkan nama, nomor rekening, dan dana milik nasabah bank. Rahasia bank semacam itu, tambahnya, hanya bisa diterobos oleh polisi, jaksa, dan hakim, dengan izin Bank Indonesia. Hotma, yang pernah membela Jaksa Agung Andi M. Ghalib dalam kasus suap yang dibongkar oleh Indonesian Corruption Watch, juga mengutarakan berbagai kelemahan hasil audit PwC. Lembaga auditor ini, misalnya, melakukan proses audit tanpa memberi tahu, apalagi meminta konfirmasi, kepada pemilik rekening yang diselidiki. Selain itu, pemeriksaan PwC tampaknya hanya ditujukan ke rekening milik personel Golkar. Dari segi mutu, sambung Hotma, hasil audit PwC juga terhitung amatiran. Contohnya, arus dana ke PT EGP seolah-olah hanya berasal dari Bank Bali. Padahal, uang ke PT EGP banyak yang berasal dari sumber lain. Dalam laporan itu, Arung Gauk Jarre pun dikatakan telah mengirim uang ke Tanri Abeng, yang waktu itu Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. Sebenarnya, ''Itu uang pembayaran utang Arung kepada sebuah perusahaan, yang sebagian sahamnya dimiliki Tanri," ujar Hotma. Tampaknya, hasil audit PwC sangat lemah untuk bisa dijadikan alat bukti. Betul, Hotma setuju bila orang-orang yang namanya disebut dalam laporan PwC diusut oleh penegak hukum. Namun, ''PwC juga harus diperiksa. Kalau terbukti salah, PwC harus dihukum," katanya. Frans Hendra Winarta, salah seorang pengacara PwC, menganggap tuduhan pencemaran nama baik yang dibidikkan ke alamat kliennya itu berlebihan. Sebab, PwC tidak pernah membuka laporan panjangnya. Ia hanya menyerahkan hasil audit itu ke pemberi kontraknya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menurut Pasal 23 UUD 1945 merupakan satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara. Kecuali itu, menurut Frans, yang membuka hasil audit PwC adalah DPR. Itu pun setelah ada fatwa dari Mahkamah Agung, yang mengizinkan BPK menyerahkan long form PwC ke DPR. ''Berdasarkan kehendak masyarakat, DPR berhak mengumumkan isi laporan panjang PwC," ujar Frans. Jadi, tuntutan untuk mempertanggungjawabkan hasil audit PwC seharusnya ditujukan ke DPR, bukan ke alamat PwC. Frans juga menepis anggapan bahwa hasil kerja PwC tidak profesional. ''Audit PwC hanya menyangkut fakta arus masuk dan keluarnya uang, berikut tanggalnya. Apakah uang itu mengandung unsur pidana atau tidak, itu bukan urusan PwC, tapi menjadi wewenang penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim)," katanya. Happy Sulistyadi, Hendriko L. Wiremmer, dan Edy Budiyarso

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836772958



Hukum 4/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.