Hukum 4/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Menggores Aib Di Wajah Hakim

Hakim agung pengawas daerah pengadilan tinggi jatim dan direktur perdata MA, diadukan menerima suap oleh endi mulia yg kalah dalam perkara warisan han poo hok. kasusnya masih menunggu pemeriksaan MA.

i
MAHKAMAH Agung terancam aib. Adalah Endi Mulia, orang pertama yang berani menuduh adanya praktek suap di lembaga peradilan tertinggi itu. Aib itu dipaparkan pada pengaduan tertulis Endi, 19 September 1992, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan sejumlah pejabat tinggi hukum. Dalam pengaduan ini Endi melaporkan ada dua hakim agung, "menyalahgunakan wewenangnya menjualbelikan putusan perkara peninjauan kembali." Jika tuduhan penduduk Kota Malang itu benar, inilah goresan paling hitam dalam dunia peradilan kita. Untuk pertama kalinya hakim agung tertimpa tuduhan suap. Yang kena tuding adalah Endi, Hakim Agung Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Direktur Perdata Mahkamah Agung. Mereka disebutkan telah minta uang puluhan juta rupiah pada Endi lewat perantara Jimmy Noto Darsono. Imbalannya, Endi bisa memenangkan perkara warisan Han Poo Hok yang bernilai Rp 60 milyar lebih di Malang, terdiri dari tujuh rumah mewah, sejumlah bioskop, dan tanah. Dalam rebutan warisan almarhum Han Poo Hok, Endi sebenarnya sudah memenangkan perkara sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Lawan berperkara Endi, saudara-saudara Han Poo Hok: Han Hiem Nio, Han Tiem Nio, dan Han Poo Kian. Akan tetapi, dalam kemenangan itu, putusan yang dikeluarkan MA bersifat deklaratoir. Kendati mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan ini belum bisa dieksekusi, karena pihak Han Hiem Nio mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK). Pada saat-saat menunggu hasil PK inilah muncul Jimmy, yang menurut Endi bisa mengatur putusan hakim agung, asal disediakan sejumlah uang. Dalam berperkara, sebenarnya Endi Mulia bersama almarhum Budi Tedjamulia berkedudukan sebagai tergugat. Awalnya, karena mereka mengklaim sebagai ahli waris almarhum Han Poo Hok -- juga penduduk Kota Malang, yang meninggal 10 April 1985. Dasarnya, Endi dan Budi Tedjamulia mengantongi surat wasiat yang disahkan notaris pada 3 Maret 1984. Almarhum Han Poo Hok kebetulan tak memiliki keturunan. Namun, saudara-saudara Han Poo Hok (Han Hiem Nio dan adik-adiknya) meragukan keaslian surat wasiat itu. Mereka menemukan sejumlah kejanggalan, antara lain surat wasiat itu diketik dengan sangat rapi. Padahal, Hok dikenal tak bisa mengetik. Surat wasiat lazimnya memang ditulis tangan. Bahasanya juga tersusun bagus, dengan memakai bahasa hukum baku. Inilah yang paling mencurigakan Han Hiem Nio, karena ia tahu betul almarhum tak lancar berbahasa Indonesia. Lebih meragukan lagi, almarhum tak punya hubungan keluarga sedikit pun dengan Endi maupun Budi. Endi hanya salah seorang karyawan almarhum yang ditugasi mengelola sejumlah bioskop milik almarhum. Adapun Budi Tedjamulia adalah pengacara yang kebetulan pernah ditunjuk menjadi penasihat hukum almarhum dalam sebuah perkara. Tapi, melalui proses persidangan yang panjang, gugatan Han Hiem Nio dan adik-adiknya ditolak pengadilan. Putusan terakhir keluar dari MA bertanggal 21 Januari 1991. Putusan ini antara lain menetapkan, surat wasiat yang dipegang Endi dan Budi sah. Ini berarti Endi dan Budi adalah ahli waris testamenter yang sah dari Han Poo Hok. Namun ketika Endi minta pelaksanaan eksekusi, Pengadilan Malang menolak. Di sini terungkap, putusan MA bersifat deklaratoir. Berbeda dengan putusan kondemnatoir, yang mempunyai sifat memaksa, putusan deklaratoir tak mempunyai kekuatan eksekusi. Endi lantas berkirim surat ke MA, minta penjelasan, tapi tak ada jawaban. Di saat bingung itu muncul Jimmy Noto Darsono. Menurut Endi, Jimmy mengaku punya hubungan baik dengan para hakim agung. "Juga punya hubungan yang istimewa dengan Bapak Direktur Perdata Mahkamah Agung," tulis Endi dalam surat pengaduannya. Jimmy menawarkan jasa mengurus surat yang dimaui Endi (pelaksanaan eksekusi), asal disediakan uang Rp 50 juta. Uang itu, katanya, akan diberikan kepada Hakim Agung Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Jika tak sanggup, Endi tak akan mendapat apa-apa, bahkan akan dikalahkan dalam perkara peninjauan kembali. Sebab, kata Jimmy, seperti ditirukan Endi, pihak lawan sudah sanggup membayar Rp 200 juta. "Mendengar cerita itu, saya menjadi ketakutan," tutur Endi kepada TEMPO. Karena takut dikalahkan, Endi menyatakan sanggup membayar Rp 50 juta untuk mendapatkan surat Hakim Agung Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri Malang. Endi langsung membayar Rp 25 juta, sisanya akan dilunasi setelah surat didapat. Hanya selang beberapa hari setelah transaksi itu, pada pertengahan Januari 1992, Jimmy datang lagi menemui Endi. Ia membawa surat yang dimaksud, bertanggal 27 Januari 1992. Surat itu ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri Malang, yang salah satu tembusannya ditujukan pada Endi. Isi surat itu singkat dan jelas: "... diminta perhatian saudara untuk memenuhi permohonan yang bersangkutan (Endi) melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Ternyata, surat itu tak membawa hasil apa-apa. Ketua Pengadilan Negeri Malang, Imam Soekarno, menolak melakukan eksekusi. Dalam suratnya tertanggal 23 Maret 1992 dan ditujukan ke Mahkamah Agung, Imam Soekarno mengatakan, "Setelah kami teliti putusan tersebut, menurut kami tidak dapat dieksekusi, berhubung putusannya bersifat deklaratoir." Gagal eksekusi, kembali Endi menemui Jimmy. Endi, seperti diceritakan kembali kepada TEMPO, menyatakan penyesalannya, lantaran surat yang "dibelinya" mahal itu tak membawa hasil apa-apa. Jimmy, yang ditemuinya, menawarkan "paket" lain. Kali ini jaminan memenangkan proses peninjauan kembali yang perkaranya masih diperiksa. Harga kemenangan PK itu Rp 150 juta. Endi tinggal menambah Rp 100 juta, sementara yang Rp 50 juta diperhitungkan dari "harga" surat sebelumnya. Endi lagi-lagi menerima harga yang diajukan Jimmy. Tapi ia hanya mau membayar Rp 25 juta, sementara yang Rp 75 juta akan dilunasi jika putusan PK benar-benar memenangkan dia. Endi merasa bak disambar petir ketika September lalu ia menerima pemberitahuan Pengadilan Negeri Malang, yang isinya: Majelis hakim PK dalam putusannya 8 Juli 1992 mengabulkan permohonan PK keluarga almarhum Han Poo Hok. Artinya, Endi kalah. Pertimbangan hakim, bukti baru (novum) yang menunjukkan surat wasiat yang dipegang Endi itu palsu. Dasarnya, putusan pidana Pengadilan Negeri Malang terhadap Bangun Sutrisno, tertanggal 3 Maret 1988, yang terbukti mengetik surat wasiat palsu itu. Perkara ini memang rumit. Di samping membawa perkara ini secara perdata, keluarga almarhum Han Poo Hok mengadukan persoalan ini secara pidana. Terdakwanya, selain Bangun, Endi dan Budi Tedjamulia. Pengadilan Malang, selain menghukum Bangun dengan penjara 3 tahun 6 bulan, menghukum juga Endi dan Budi masing-masing 4 dan 6 tahun penjara. Keduanya terbukti sebagai menyuruh orang lain mengetik surat wasiat palsu. Bangun menerima putusan itu, tapi Endi dan Budi menyatakan banding. Putusan banding membebaskan Endi dan Budi. Namun, sebelum putusan banding turun, Budi meninggal. Keadaan ini membuat Endi nekat. Pengelola bioskop itu sadar akan risiko keberaniannya membongkar aib para hakim agung itu. Kalaupun laporannya benar, ia akan kena jaring dengan pasal pemberi suap. Jika laporannya tak terbukti, ia bisa dituduh mencemarkan nama baik. "Saya yakin, apa yang saya laporkan benar. Saya tidak ngawur membongkar semua ini. Dan saya siap menanggung akibatnya," katanya. "Saya ikut bersama Jimmy ke MA membawa uang itu, dan melihat Jimmy masuk ke ruang kerja kedua hakim agung dengan membawa amplop cokelat berisi uang." Jimmy Noto Darsono, yang tinggal di kawasan elite Jakarta Utara, membantah keras semua tuduhan Endi. "Apa yang diadukan Endi bohong. Biarlah dia mencemarkan nama baik saya. Pokoknya nanti ada balasannya, akan saya beberkan siapa Endi sebenarnya," katanya. Kendati ia mengaku terus terang cukup lama berteman dengan kedua hakim agung itu, Jimmy menolak mengungkapkan hubungannya dengan Endi dan para hakim agung. "Sudahlah, pokoknya semua cerita yang sebenarnya sudah saya beberkan pada Mahkamah Agung. Tunggu saja hasil pemeriksaan Ketua MA," katanya. Kedua hakim agung, kendati sudah beberapa kali dihubungi TEMPO, tak mau memberi keterangan. Mereka mengelak memberikan konfirmasi dan menyatakan persoalan ini sudah diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung. "Tanyakan saja pada Pak Purwoto," kata mereka. Ketua MA, Purwoto S. Gandasubrata, yang pekan lalu berada di Ujungpandang, membenarkan adanya pengaduan suap yang melibatkan bawahannya. "Tentunya tuduhan itu kami teliti lebih dulu. Semua laporan, semua keluhan yang masuk, pasti kita tanggapi," katanya kepada Ardian T. Gesuri dari TEMPO. Ketika ditanyakan misalnya tuduhan itu benar, Purwoto mengelak memberikan pendapatnya. Padahal, ia belum lama ini mengeluarkan pernyataan keras tentang hal ini. "Tuduhan-tuduhan itu kan ada yang terbukti, dan ada yang tak terbukti. Sering terjadi nama hakim agung dipakai orang. Dijual. Kita tidak bisa langsung menyalahkan mereka. Sabar saja, semua masih diteliti," katanya. Langit peradilan mendung. Akankah ada badai? Mampukah Purwoto membendung tangis Dewi Keadilan? Aries Margono, A. Reza Rohadian, Bambang Sujatmoko, dan Jalil Hakim

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161833496921



Hukum 4/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.