Hukum 3/6

Sebelumnya Selanjutnya
text

Mengadili sindikat tanah

Pengacara syamsudin aritonang dan notaris hulman sipahutar dituduh menjadi otak sindikat manipulasi tanah. mereka menyulap surat tanah milik orang lain di bogor & menjual tanah itu kepada perumnas.

i
BENARKAH ada mafia tanah? Sekurangnya dalam setiap perkara manipulasi tanah selalu terlibat sebuah sindikat. Di Bogor, Jawa Barat, contohnya, pekan-pekan ini dua praktisi hukum, Pengacara Syamsudin Aritonang dan Notaris Hulman Sipahutar, didakwa jaksa menjadi "otak" sindikat manipulasi tanah. Selain mereka, dua pejabat daerah: bekas Camat Bogor Utara, Neno Sulaksana, dan bekas Lurah Bantarjati, M.S. Romli, juga akan menyusul diajukan ke meja hijau. Syamsudin, 73 tahun, dan Hulman, 62 tahun, menurut tuduhan Jaksa Tati Marlihat, telah "menyulap" surat-surat tanah milik orang lain seluas 11.666 m2 di Desa Kawungluwuk, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara. Kedua sarjana hukum itu, kata jaksa, kemudian menjual tanah tersebut seharga sekitar Rp 195 juta kepada Perumnas Bogor -- yang notabene adalah BUMN. Padahal, masih dakwaan jaksa, tanah itu milik bekas klien Syamsudin, Mijaya Putra dan resminya masih dalam status sitaan pengadilan. "Permainan" kedua terdakwa, yang sampai kini masih ditahan, bisa berjalan mulus berkat kerja sama dengan Neno dan Romli. Dua pejabat ini, kata jaksa, antara lain ikut menandatangani surat pernyataan bahwa tanah itu tidak dalam sengketa. Modus awal "permainan" tanah ini agak unik. Semula Syamsudin menjadi kuasa hukum Mijaya, yang berperkara dalam kasus sengketa tanah warisan itu. Di hadapan Notaris Hulman, mereka membuat perjanjian: jika Mijaya menang, Syamsudin akan memperoleh separo dari nilai tanah tersebut -- sisanya tetap milik Mijaya. Ternyata, pada 10 Januari 1982, Mijaya mencabut perjanjian itu secara sepihak. Bahkan pada Juli 1982, tanah itu dijualnya kepada Johan Gunawan dengan harga Rp 52 juta -- baru dibayar Rp 40 juta. Syamsudin berang dan balik menggugat Mijaya. Pengadilan Negeri Bogor, kendati persidangannya tak pernah dihadiri Mijaya, kemudian mengabulkan gugatan itu. Johan tentu saja keberatan, dan segera melayangkan verzet. Upaya ini membuahkan hasil, bahkan tanah itu ditetapkan sebagai sita jaminan. Toh kemenangan Johan itu tak berarti. Sebab, secara diam-diam, dengan bantuan Hulman, Syamsudin berhasil memperoleh sertifikat tanah itu. Bahkan untuk keseluruhan tanah itu. Setengah bagian tanah, seluas hampir 0-6 ha dibuat atas namanya sendiri. Selebihnya disertifikatkan atas nama putri sang notaris, Hotnida, yang dibuat seolah-olah telah memperoleh hibah dari Mijaya. Padahal, semua itu hanya diketahui Mijaya. Belakangan, keseluruhan tanah itu mereka jual ke Perumnas Bogor, seharga sekitar Rp 195 juta. Anehnya, Perumnas dengan gampang membeli tanah yang sertifikatnya "bodong" itu. Atas pengaduan Johan, Polresta Bogor pada Desember 1989 akhirnya menggulung komplotan itu. Sesampainya perkara itu di meja hijau, Syamsudin dan Hulman secara terpisah dibidik Jaksa Tati dengan undang-undang antikorupsi. Benar tidaknya tuduhan itu memang belum tuntas. Apalagi Syamsudin dan Hulman enggan bicara banyak. "Pokoknya, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Apa pun tuduhannya, kami tetap tak bersalah," kata Hulman, tanpa bersedia memperjelas argumentasinya. Syamsudin malah marah "berat", sewaktu dimintai komentarnya. "Saya ini sedang sakit, cobalah jangan bawa-bawa masalah lagi," ujarnya, sembari mencak-mencak sewaktu akan dipotret. Pengacara mereka, Achmad Djauhari, pun hanya menandaskan bahwa dakwaan jaksa tak benar. "Subyek dan obyek perkaranya keliru," ucap Achmad tanpa menjelaskan maksudnya. Laporan Riza Sofyat (Bandung)

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836291026



Hukum 3/6

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.