Wawancara Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ihwal impor limbah ke Indonesia - Hukum - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Hukum 4/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Reekspor atau Penindakan Hukum

Wawancara dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani ihwal impor limbah ke Indonesia.

i Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Rasio Ridho Sani./TEMPO/Imam Sukamto
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani./TEMPO/Imam Sukamto

MARAKNYA kasus impor sampah plastik bermasalah membuat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk satuan tugas khusus. Tim ini yang memantau perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran impor sampah. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani berjanji menyeret para importir nakal sampah plastik ke jalur hukum. Berikut ini petikan wawancaranya dengan Tempo pada Februari lalu.

Apakah Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan penegakan hukum terhadap semua perusahaan Importir sampah yang terkontaminasi limbah?

Ini permasalahannya impor sampah plastik dan kertas ke Indonesia. Ada laporan ke Bea dan Cukai karena ada yang tidak sesuai. Karena tidak sesuai, Bea dan Cukai mengajak Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pengecekan terhadap sampah-sampah ini. Khusus New Harvestindo, rencana akan direekspor, dikembalikan ke negara asal, 1.078 kontainer.

Bagaimana sampah-sampah ini bisa lolos ke Indonesia? Bukankah seharusnya ada pengecekan oleh surveyor?

Seharusnya ada. Kami tidak tahu. Silakan langsung ke surveyor-nya.

Ribuan kontainer sampah bercampur limbah New Harvestindo sudah hampir setahun di pelabuhan, tapi tak kunjung direekspor.


Seandainya proses reekspor ini tidak berjalan, kami akan melakukan penindakan hukum.

Apakah Kementerian Lingkungan Hidup tidak bisa menindak perusahaan yang memasukkan sampah limbah karena mereka punya izin dari kementerian terkait?

Kami akan masuk kalau memang ada indikasi pidananya. Mereka punya niat untuk mengembalikan ke negara asal. Memang ada mekanismenya sesuai dengan Konferensi Basel.

Ada tenggat?

Kami akan menunggu dari Bea dan Cukai karena masih dalam yurisdiksi mereka. Akan kami tanyakan kepada mereka bagaimana kemajuan terkait dengan reekspor sampah-sampah ini.

Pengusaha mengeluhkan penahanan kontainer membuat usaha mereka mengalami kendala?

Kami menegakkan hukum, harus melindungi negara kita jangan sampai menjadi tempat sampah. Kami menginginkan bahwa yang masuk ke sini diolah, dimanfaatkan, bukan menjadikan tempat kita sebagai pembuangan sampah.

2020-08-05 05:28:43

Limbah Industri Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hukum 4/4

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.