Lobi Revisi Delik Korupsi
KPK dan lembaga pegiat antikorupsi menolak keras masuknya sejumlah pasal korupsi ke Rancangan KUHP. Menggalang petisi hingga meyakinkan Presiden Jokowi. Banyak ketentuan yang dianggap menguntungkan koruptor.
arsip tempo : 172673523877.
SETELAH enam bulan berlalu, Presiden Joko Widodo baru memberi lampu hijau untuk menyediakan waktu bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rencana persamuhan ini merupakan respons Presiden atas surat yang dilayangkan pimpinan komisi antikorupsi pada 4 Januari lalu.
Jokowi pertama kali menyampaikan bersedia menerima pimpinan KPK saat menghadiri buka puasa
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
