Karena Pejabat Takut Dikriminalisasi
Senin, 14 September 2015
Pemerintah menyusun aturan anti-kriminalisasi pejabat dengan judul percepatan pembangunan. Berpotensi diselewengkan.
Undangan diskusi di kantor Sekretariat Wakil Presiden pada Jumat akhir Agustus lalu sejatinya bertajuk pembahasan serapan anggaran pemerintah. Namun yang hadir kebanyakan bukan utusan kementerian. Daftar tamu justru dipenuhi perwakilan kepolisian, kejaksaan, badan audit negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, sampai aktivis antikorupsi.
Ketika membuka diskusi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Sekretariat Wakil Presiden Dewi Fortuna A
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
